Bank Himbara Diduga Curang, Menkeu Purbaya Murka: Jangan Main-main dengan Uang Rakyat

Ringkasan Berita:

• Rapat antara Menkeu Purbaya dan Komite IV DPD RI memanas setelah perdebatan soal dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).
• Purbaya mengecam keras praktik curang bank pelaksana, termasuk yang meminta agunan untuk pinjaman di bawah Rp50 juta. 
• Menteri Keuangan itu menegaskan sikap tegas terhadap penyalahgunaan dana rakyat, menyebut bahwa meski KUR bukan program Kemenkeu, ia berhak menghentikan subsidi bunga jika dana tidak tepat sasaran.

SERAMBINEWS.COM - Rapat antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Komite IV DPD RI yang awalnya berlangsung tenang, mendadak berubah panas setelah perdebatan mengenai dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencuat ke permukaan.

Purbaya dengan tegas menolak klaim bahwa dana KUR telah habis, menyebut masih ada sekitar Rp60 triliun yang belum tersalurkan.

Namun, pernyataannya langsung dibantah anggota DPD yang menilai di lapangan banyak pelaku UMKM tidak lagi bisa mengakses KUR karena kuota dinyatakan penuh oleh bank.

Ketegangan memuncak ketika Purbaya mengecam keras dugaan praktik curang oleh sejumlah bank pelaksana, termasuk yang masih meminta agunan untuk pinjaman di bawah Rp50 juta padahal hal itu jelas melanggar aturan.

Dengan nada tajam, ia menegaskan tidak akan segan menindak bank-bank yang bermain dengan dana rakyat.

Baca juga: Terpapar Demam dan Flu, Puluhan Murid SMAN 2 Patra Nusa Manyak Payed Dipulangkan

“Katanya KUR Habis, Tapi Catatan Saya Masih Rp 60 Triliun!”

Semua bermula saat salah satu anggota DPD mengeluhkan bahwa alokasi KUR sudah habis di berbagai daerah, membuat banyak pelaku UMKM tak lagi bisa mengajukan pinjaman.

Namun, Purbaya langsung membantah. Dengan nada yakin ia menyebut, data di tangannya menunjukkan dana KUR masih tersedia hampir Rp 60 triliun.

“Itu enggak benar. Dari Rp 284 triliun, baru dialokasikan Rp 224 triliun. Masih ada sekitar Rp 60 triliun,” tegas Purbaya sambil menatap para anggota DPD.

Namun bantahan itu segera dibalas oleh anggota dewan lain yang mengaku sudah turun langsung ke lapangan dan mendapati fakta berbeda.

“Kami cek ke sejumlah bank, Pak Menteri. Di daerah kami, KUR sudah habis sejak Oktober,” ujar anggota DPD itu.

Seketika suasana rapat menghangat.

Baca juga: Update Harga Emas di Sejumlah Wilayah Aceh: Banda Aceh Naik Tipis, Abdya dan Aceh Timur Masih Stabil

“Berarti Mereka Sama Ngebulnya, Pak”

Nada suara Purbaya meninggi. Ia tampak kesal, bukan kepada anggota dewan, tetapi pada bank-bank pelaksana program.

“Oh itu main-main dia. Bank mana, Ibu?” tanyanya cepat.

“Kalau memang benar begitu, berarti mereka sama ngebulnya, Pak. Nanti saya periksa deh,” lanjutnya, kali ini dengan nada dingin tapi penuh tekanan.

Purbaya lantas berjanji akan menginvestigasi langsung ke Menko Perekonomian dan ke bank-bank terkait.

“Kalau ada bank main-main, mereka enggak aman. Gitu aja, Pak,” ujarnya singkat yang langsung disambut riuh rendah ruangan.

Bank Minta Agunan di Bawah Rp 50 Juta? Purbaya: “Kalau Gitu, Saya Sikat!”

Pernyataan Purbaya semakin tajam ketika anggota DPD lain mengungkap praktik curang sejumlah bank yang masih meminta agunan meski pinjaman di bawah Rp 50 juta padahal aturan jelas melarang hal itu.

“Banyak sekali UMKM akhirnya mundur, Pak, karena mereka disuruh setor jaminan,” ungkap anggota DPD tersebut.

Purbaya langsung merespons cepat:

“Kalau mereka main-main, hati-hati aja. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Tapi biarin aja pajaknya saya gedein biar susah hidupnya!”

Ucapan itu membuat ruangan terdiam sejenak sebelum disusul tawa kecil bukan karena lucu, tapi karena semua tahu betapa serius ancaman itu.

“Uang Ini Uang Saya, Jadi Saya Akan Periksa!”

Meski KUR berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Purbaya menegaskan ia tetap punya hak moral dan fiskal untuk turun tangan.

“Memang ini bukan program Kemenkeu, tapi uangnya uang saya.

Dan saya enggak lihat dampaknya ke UMKM. Kalau enggak tepat sasaran, saya bisa berhentiin subsidinya,” katanya tegas.

Purbaya pun mengaku siap menanggung risiko politik dari langkah tersebut.

“Saya tahu nanti orang bilang, ‘Lu ikut campur kementerian lain.’ Tapi biarin. Kalau uangnya enggak benar, saya berhentiin subsidi bunganya. Biar aja,” ucapnya tanpa ragu.

Baca juga: Beredar Isu Gaji Pertama PPPK Paruh Waktu November 2025 Akan Dirapel, Benarkah, Apa Penyebabnya?

“Tolong Jagain Saya Ya…”

Pernyataan itu menutup sesi rapat dengan nada setengah bercanda, setengah serius.

“Nanti kalau ada yang ribut, Bapak-bapak, Ibu jagain saya ya,” kata Purbaya yang langsung disambut tawa para anggota DPD.

Namun di balik candaan itu terselip nada waspada.

Ia tahu, dengan mengusik bank-bank besar, ia sedang masuk ke wilayah sensitif yang penuh kepentingan.

Peringatan untuk Perbankan

Rapat itu berakhir dengan tawa ringan, tapi pesan Purbaya bergema keras di ruang sidang:

“Bank-bank jangan main-main dengan uang rakyat.”

Dan di luar gedung, publik mulai bertanya-tanya, apakah Purbaya akan benar-benar melakukan investigasi besar-besaran terhadap pelaksanaan KUR?

Ataukah tekanan politik akan menahannya di tengah jalan?

Yang jelas, gaya bicara dan keberaniannya hari itu menegaskan satu hal: Purbaya bukan menteri yang bisa dibungkam.

Artikel ini telah tayang di Tribuntrends.com dengan judul Purbaya Murka! Bank Himbara Diduga Curang, Menkeu Janji Periksa Semua Pinjaman UMKM