OPM Ancam Tembak Mati Bupati Yahukimo Didimus Yahuli hingga Target Warga Imigran Jawa

Ringkasan Berita:

• Kali ini, OPM mengancam Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli di Provinsi Pegunungan, Kamis (13/11/2025). 
• Ancaman itu disampaikan lewat siaran pers TPNPB.
• Menurut TPNPB, Didimus Yahuli terlibat dalam penempatan aparat militer dan operasi yang menimpa warga sipil.

SERAMBINEWS.COM - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau yang dikenal sebagai kelompok kekerasan bersenjata (KKB) kembali menebar teror.

Kali ini, OPM mengancam Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli di Provinsi Pegunungan, Kamis (13/11/2025). 

Ancaman itu disampaikan lewat siaran pers TPNPB.

Menurut TPNPB, Didimus Yahuli terlibat dalam penempatan aparat militer dan operasi yang menimpa warga sipil.

Sebelumnya, dalam laporan 9 November 2025, Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Mayor Kopitua Heluka mengklaim Yahukimo sudah dikuasai enam batalion TPNPB.

Heluka mendesak TNI–Polri agar menghentikan penyisiran. Dia mengklaim operasi aparat kerap membuat warga panik.

Lalu, Heluka menuding Didimus Yahuli adalah dalang penempatan aparat militer di Yahukimo. Menurut pentolan KKB itu, Bupati Yahukimo bertanggung jawab atas penangkapan dan penembakan warga.

“Saya akan kejar Anda sampai saya tembak mati,” demikian ancaman TPNPB terhadap Didimus Yahuli, dikutip dari TribunPapua.com.

TPNPB juga mengaku menargetkan warga imigran asal Jawa yang menetap di Yahukimo.

Menurut TPNPB, imigran yang dianggap sebagai “agen intelijen” harus segera meninggalkan wilayah. Apabila tetap berada di Papua, mereka bisa menjadi sasaran eksekusi oleh pasukan TPNPB. 

Baca juga: 12 Kekejian OPM Kodap VIII Soanggama Usai 14 Anggotanya Tewas: Serang Prajurit dan Warga Sipil

Didimus Yahuli berkomitmen lindungi warga sipil

Beberapa bulan lalu, tepatnya Maret 2025, Didimus Yahuli mengatakan Pemkab Yahukimo berkomitmen melindungi warga sipil dari ancaman KKB.

Komitmen itu disampaikan setelah enam guru dilaporkan tewas dalam serangan yang diduga dilakukan oleh OPM di Distrik Anggruk, Jumat, (21/3/2025)

Dikutip dari laman Indonesia.go.id, Didimus Yahuli berkata pihaknya akan berkomitmen mengedepankan keamanan warga sipil.

Menurut dia, selama ini Anggruk adalah wilayah tanpa gangguan. Lalu, dia akan meminta akan meminta TNI-Polri membangun pos di kawasan itu.

Dia mengklaim serangan KKB itu merupakan kejadian luar biasa yang mengejutkan banyak pihak.

"Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali ini kami semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan gereja, terkejut dan syok atas kejadian ini. Kami merasa hal ini seharusnya tidak terjadi di daerah terpencil seperti ini," kata dia dikutip dari laman Tribratanews Polri.

 
Mengenai tudingan guru dan nakes yang diserang KKB berasal dari TNI/Polri, dia dengan tegas membantah.

"Itu 100 persen tidak benar. Proses rekrutmen kami terbuka dan diketahui publik. Setelah rekrutmen, para pendeta mendoakan dan mereka menandatangani perjanjian kerja sama. Jika ada yang mengatakan mereka anggota TNI/Polri dan memiliki bukti, silakan tunjukkan kepada saya. Kalau benar, saya siap mundur dari jabatan Bupati," katanya.

Baca juga: Daftar 14 Pimpinan dan Anggota OPM Tewas Ditembak TNI dalam Operasi Pembebasan Warga Intan Jaya

Mahasiswa Desak Negara Hentikan Operasi Militer di Yahukimo

Mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan yang sedang menempuh studi di Kota Jayapura menyampaikan sikap terkait situasi keamanan di daerah asal mereka.

Para mahasiswa tersebut mengaku prihatin dengan informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana operasi militer TNI-Polri di wilayah Yahukimo, mulai dari Kali Bonto hingga Material 8 pada Kamis (13/11/2025).

Sikap tersebut disampaikan oleh perwakilan mahasiswa Yahukimo, Reuther Yohame, kepada Tribun-Papua.com di Jayapura, Rabu (12/11/2025).

“Kami mahasiswa Yahukimo mendesak Kapolres dan Kodim 1715 Yahukimo segera menghentikan penyisiran dan penangkapan liar terhadap rakyat Yahukimo. Kami kasih peringatan, hentikan penangkapan dan interogasi terhadap warga yang tidak memiliki KTP,” tegas Reuther.

Mahasiswa juga meminta agar pemerintah daerah, pihak gereja, dan para kepala suku di Yahukimo berpihak kepada masyarakat sipil yang terdampak situasi keamanan tersebut.

 
Selain itu, mereka mendesak Polda Papua dan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menarik seluruh pasukan militer organik dan nonorganik dari Kabupaten Yahukimo dan wilayah Papua lainnya.

“Kami juga meminta agar TNI-Polri maupun TPNPB/OPM menjauhkan arena pertempuran dari lingkungan warga sipil, supaya rakyat bisa beraktivitas dengan aman,” lanjutnya.

Reuther menegaskan, mahasiswa Yahukimo di Jayapura akan terus menyuarakan aspirasi rakyat Yahukimo.

“Kami sangat berharap agar tuntutan ini ditanggapi oleh pihak-pihak terkait. Jika tidak, kami siap melakukan mobilisasi massa dan melumpuhkan aktivitas di Yahukimo dengan cara mahasiswa,” ujarnya.

Mahasiswa berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat mendengarkan aspirasi ini dan mengedepankan langkah-langkah damai untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Yahukimo. (*)
 

Baca juga: Profil Yarnes SH MH, Kajari Bireuen yang Menggantikan H Munawal Hadi SH MH

Baca juga: Modus Pencuri 19 Sepmor Lintas Kabupaten di Aceh, Bawa Becak Seorang Diri Incar Kendaraan Terparkir

Baca juga: Curi 19 Unit Sepeda Motor Lintas Kabupaten, Buruh Asal Aceh Selatan Dibekuk di Meulaboh

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com