Prabowo Tanya Mengapa Duit Pemda Rp 203 Triliun Masih Mengendap di Bank? Ini Jawaban Mendagri Tito

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan mengapa dana milik pemerintah daerah (pemda) sebanyak Rp 203 triliun masih mengendap di bank.

Pertanyaan ini dilemparkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/11/2025).

"Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota," kata Tito, usai bertemu Prabowo di Istana, Senin.

Seiring dengan itu, serapan belanja pemerintah daerah pun belum maksimal.

Per tanggal 23 November, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi baru mencapai 68 persen.

 
"Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai 83 persen. Targetnya di angka di atas 90 persen pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68 persen. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen, lah, supaya uang beredar di masyarakat," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Pusat Tetapkan 8 Prioritas Nasional, DAK Fisik Aceh Tamiang Turun, Non-Fisik Bertambah

Tito lantas menjelaskan ada sejumlah hal yang menjadi penyebab dana itu masih mengendap di bank.

Pertama, banyak kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga pemerintah daerah masih sibuk menyusun "kabinet" yang meliputi kepala dinas, sekretaris daerah, dan lain-lain.

Kemudian, banyak daerah yang mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun.

"Memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari," tutur Tito.

Menurut Tito, hal ini berbeda dengan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat, yang diurus langsung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat, tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover, gaji kan tidak boleh ditunda," ujar dia.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Prabowo Terbitkan Perppu untuk Batalkan KUHAP 2025

Presiden Prabowo Terima Laporan Mendagri, Tekankan Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Istana Merdeka, Jakarta pada Senin, 24 November 2025 untuk meminta laporan terkait stabilitas inflasi dan kondisi ekonomi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri melaporkan bahwa angka inflasi saat ini year-on-year 2,86 persen dan year-to-date 2,1 persen.

“Artinya cukup terkendali baik, terutama sektor pangan juga malah menjadi penyeimbang deflasi,” ucapnya.

Mendagri menambahkan, komoditas beras yang sebelumnya menjadi perhatian kini menunjukkan perbaikan signifikan dan keluar dari urutan daftar pangan bermasalah.

“Daerah-daerah yang mengalami penurunan (harga) makin banyak, yang mengalami kenaikan hanya sedikit sekali. Dan itu sudah dicover dengan baik saya kira oleh Menteri Pertanian Pak Amran, sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian juga Bulog bekerja sama dengan teman-teman Pemda,” tuturnya.

Meski demikian, Tito melaporkan adanya kenaikan pada bawang merah, cabai, dan sedikit pada telur ayam ras, yang perlu diantisipasi terutama untuk mendukung program MBG.

Selain itu, Mendagri juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dibahas secara berkala bersama Presiden.

“Yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah. Saya sampaikan, beliau tanya kenapa penyebabnya, di antaranya karena adanya ekspor dari Freeport yang tertahan, adanya smelter yang pernah terbakar, kemudian ada longsor ya di mana produksinya mereka menjadi tertahan. Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika, itu mengalami kontraksi minus 8 persen,” jelasnya.

Selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, Mendagri juga melaporkan realisasi pendapatan dan belanja daerah per tanggal 23 November 2025.

Menurut Tito, pendapatan 552 daerah tercatat rata-rata capaian 82 hingga 83 persen, sedangkan untuk belanja daerah berada pada angka kurang lebih 68 persen.

“Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75 persen, 80 persen gitu,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut menyampaikan isu lain kepada Presiden Prabowo termasuk progres dukungan Kemendagri dalam program pemerintah dan Komite Percepatan Pembangunan Papua.

 “Saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka, sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan,” ujarnya.

Baca juga: Tersangka Bakar Dayah Babul Maghfirah Aceh Besar Diserahkan ke Jaksa

Baca juga: Fadli Zon Dorong Industri Budaya, Sebut Peradaban Aceh Lebih Maju dari Kerajaan-Kesultanan Lain

Baca juga: Bergelut dengan Lumpur, Warga Bertaruh Nyawa Keluarkan Hasil Panen Perkebunan

Sumber: Kompas.com