Tahun Bencana: Keniscayaan Revisi APBA dan APBK 2026

Oleh Ahmad Humam Hamid*) 

Siklon Senyar25 telah meninggalkan luka yang dalam bagi Aceh. 

Bukan hanya bangunan yang runtuh dan fasilitas publik yang porak-poranda, tetapi juga sendi-sendi kehidupan masyarakat yang terguncang hingga ke akarnya. 

Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dalam hitungan jam, banyak anak tak lagi memiliki sekolah yang utuh untuk kembali belajar.

Banyak jalan-jalan yang selama ini menjadi nadi penghubung antara wilayah-wilayah terpencil kini terputus atau hanyut dibawa arus. 

Jembatan yang menghubungkan pusat ekonomi desa roboh seketika, meninggalkan masyarakat terisolasi tanpa akses pangan atau layanan dasar. 

Apa yang sebelumnya menjadi rutinitas kini berubah menjadi perjuangan harian untuk sekadar bertahan hidup.

Kenyataan ini menuntut arah baru bagi pembangunan Aceh-arah yang tidak bisa lagi mengandalkan pola-pola lama. 

Kita tidak dapat lagi melihat pembangunan sebagai sekumpulan proyek fisik yang berdiri sendiri, tetapi sebagai keseluruhan sistem yang utuh dan solid.

Seluruh pekerjaan pembangunan harus berlandaskan kesadaran bahwa kita sedang memasuki fase panjang pascabencana yang kompleks, multidimensi, dan menentukan masa depan Aceh dalam jangka panjang. 

Karena itu, Tahun Anggaran 2026 dan beberapa tahun sesudahnya perlu ditetapkan sebagai Tahun Bencana. 

Penetapan ini bukan sekadar slogan atau penanda simbolis, melainkan kerangka berpikir yang harus menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan Aceh di semua level pemerintahan.

Dalam pemulihan daerah pascabencana, terdapat tahapan-tahapan baku yang harus dijalankan secara konsisten: masa darurat, pemulihan awal, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 

Baca juga: Distribusi Bantuan Untuk Korban Banjir di Aceh Gunakan Drone Akibat Akses Darat Terputus

Seluruh Tahapan Harus Berurutan

Aceh saat ini berada dalam sebuah persimpangan yang menuntut agar seluruh tahap tersebut mengalir, berjalan secara berurutan, saling menguatkan, dan tidak dipangkas hanya demi mengejar target administrasi. 

Ketidakpatuhan pada tahapan ini akan berakibat pada pemulihan yang timpang dan masyarakat yang terus hidup dalam kerentanan.

Pada masa darurat, kebutuhan bersifat langsung dan tidak bisa menunggu. 

Pada tahap inilah keselamatan jiwa manusia menjadi prioritas absolut. 

Pemerintah daerah membutuhkan anggaran yang fleksibel, cepat bergerak, dan tidak terhambat prosedur yang panjang. 

Ketersediaan pangan, air bersih, layanan kesehatan darurat, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipenuhi. 

Pengalaman Senyar25 mengajarkan kita bahwa respons cepat menentukan seberapa banyak kerusakan dapat dicegah dan seberapa banyak penderitaan dapat diminimalkan.

Setelah kebutuhan darurat terpenuhi, Aceh harus memasuki fase pemulihan awal- tahap yang kerap kali terabaikan dalam perencanaan. 

Pemulihan awal adalah masa ketika pemerintah harus menstabilkan kembali kehidupan dasar masyarakat. 

Ini mencakup pemulihan kegiatan ekonomi sederhana, pemasangan fasilitas publik sementara, dukungan langsung untuk keluarga yang kehilangan mata pencaharian, serta penyusunan data kerusakan secara akurat. 

Pada tahap inilah keberadaan kelompok mustadha’fin - yang paling rentan, paling miskin, dan paling terpinggirkan - harus mendapat perhatian khusus. 

Tanpa pemulihan awal yang kuat, masyarakat tidak pernah benar-benar siap untuk memasuki tahap rehabilitasi atau rekonstruksi.

Tahap rehabilitasi adalah saat ketika pemerintah mulai memperbaiki kerusakan secara lebih permanen. 

Rumah sakit dan puskesmas harus kembali berfungsi normal, sekolah-sekolah darurat harus ditransformasi menjadi bangunan layak, jaringan jalan perlu diperbaiki untuk memastikan logistik dan mobilitas masyarakat kembali pulih. 

Tahap ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan administratif: bagaimana layanan pemerintahan dipulihkan, bagaimana bantuan sosial disalurkan, dan bagaimana mekanisme ekonomi lokal mulai hidup kembali. 

Di sinilah pemerintah memulihkan kembali tatanan sosial masyarakat yang sempat runtuh akibat bencana.

Fase Paling Menentukan

Ketika tiba pada tahap rekonstruksi, kita memasuki fase yang paling menentukan bagi masa depan Aceh. 

Rekonstruksi bukanlah sekadar membangun ulang apa yang sudah rusak, tetapi membangun dengan cara yang sepenuhnya baru. 

Kita harus meninggalkan praktik pembangunan pra-Senyar yang sering mengabaikan risiko bencana, dan mulai mengadopsi pendekatan berbasis risiko secara menyeluruh. 

Infrastruktur harus dibangun dengan standar tahan bencana; tata ruang harus memperhitungkan kerentanan wilayah; sistem peringatan dini harus berfungsi dan dipelihara; komunitas harus dilatih untuk tanggap; dan desain bangunan harus mengikuti prinsip adaptif terhadap ancaman alam. 

Rekonstruksi yang baik akan menentukan apakah Aceh akan menjadi daerah yang lebih kuat atau justru kembali jatuh dalam kerentanan yang sama ketika bencana berikutnya datang.

Dalam keseluruhan proses ini, kolaborasi  Pemda dengan perguruan tinggi tidak bisa diabaikan. 

Dunia akademik memiliki kapasitas riset, teknologi, pemetaan risiko, dan tenaga ahli multidisiplin yang dapat memberikan dasar ilmiah bagi setiap keputusan. 

Universitas dapat memetakan dampak, merumuskan prioritas, mengembangkan model rekonstruksi, dan mengawal perencanaan agar berbasis data, bukan semata intuisi politik atau kepentingan jangka pendek. 

Tanpa melibatkan perguruan tinggi, arah pembangunan pascabencana akan rentan salah langkah dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, penanganan pascabencana membutuhkan sinergi anggaran yang kuat.

APBA 2026, APBK kabupaten/kota, bantuan pemerintah pusat, serta potensi dukungan donor harus dirangkum dalam satu kerangka pemulihan Aceh. 

Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri, tumpang tindih, atau bahkan saling bertabrakan. 

Transparansi menjadi syarat mutlak dalam situasi seperti ini. 

Masyarakat harus dapat melihat bagaimana setiap rupiah anggaran digunakan untuk kebutuhan mereka, bukan untuk hal-hal yang menggeser prioritas penanganan bencana. 

Kepercayaan publik sangat menentukan keberlanjutan pemulihan, dan tanpa transparansi, pekerjaan teknis sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi sosialnya.

Ujian Menata Masa Depan

Siklon Senyar telah menguji Aceh secara keras. 

Kita diuji bukan hanya dalam kecepatan merespons bencana, tetapi juga dalam kemampuan kita menata kembali masa depan. 

Dari bencana ini, kita belajar betapa rentannya Aceh terhadap ancaman alam yang semakin intens akibat perubahan iklim. 

Namun bagaimana Aceh bangkit setelahnya adalah pilihan kita bersama. 

Tahun 2026 harus menjadi tahun ketika kita memutuskan untuk membangun dengan cara yang berbeda—dengan kesadaran penuh terhadap risiko, dengan keberanian mengubah prioritas, dan dengan komitmen menjaga keselamatan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.

Senyar25 adalah peringatan keras.

Tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya harus menjadi jawabannya: tahun ketika Aceh bangkit, berubah, dan menata kembali masa depannya dengan keteguhan dan keberanian.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.