Benarkah Aceh Gagap Bencana?

*) Oleh: dr Brury Apriadi Husaini MKM,FISQua

ACEH merupakan daerah dengan pengalaman bencana yang nyaris tak tertandingi di Indonesia.

Tsunami 2004, pandemic covid 19, konflik bersenjata, gempa bumi berulang, banjir tahunan, longsor, kebakaran hutan, hingga bencana hidrometeorologi lainnya telah menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Aceh.

Dengan pengalaman panjang tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang patut diajukan secara jujur dan kritis, benarkah Aceh masih gagap bencana? ataukah kegagalan sistemik dalam mengelola pengalaman menjadi pembelajaran berkelanjutan?

Secara logika, daerah yang sering dilanda bencana seharusnya memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi.

Namun kenyataannya, pengalaman berulang belum sepenuhnya menjelma menjadi sistem pembelajaran yang terinstitusionalisasi.

Banyak respons bencana di Aceh masih bersifat reaktif, bukan antisipatif.

Setelah bencana berlalu, evaluasi sering berhenti pada laporan administratif, bukan pada perbaikan kebijakan dan penguatan kapasitas nyata di lapangan. 

Pengetahuan lokal masyarakat memang terbentuk, ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah korban jiwa dari luasnya dampak kerusakan akibat bencana, tetapi ini tidak diimbangi dengan penguatan sistem formal penanggulangan bencana.

Akibatnya, setiap bencana terasa seperti kejadian baru, dengan pola masalah yang berulang seperti keterlambatan bantuan, kebingungan komando, dan tumpang tindih peran.

Ini menunjukkan bahwa pengalaman besar belum cukup dijadikan lesson learned yang terstruktur dan berkelanjutan.

Salah satu titik lemah paling krusial adalah lemahnya koordinasi pra krisis. Penanggulangan bencana seharusnya dimulai jauh sebelum bencana terjadi, melalui kajian risiko, penyusunan rencana kontigensi, peningkatan kapasitas sumber daya dan perencanaan lintas sektor yang solid.

Namun di Aceh, koordinasi antar lembaga sering baru terbentuk saat bencana sudah terjadi.

Pemerintah daerah, instansi teknis seperti BPBD dan SAR, aparat keamanan, institusi pendidikan, organisasi kemanusiaan, dan relawan kerap bergerak sendiri-sendiri.

Minimnya simulasi terpadu dan rencana kontigensi yang diuji secara berkala menyebabkan respons menjadi tidak efektif.