Prabowo dan “Dewan Keamanan Trump“: Keuntungan, Tantangan, dan Risiko

Namun, di balik peluang itu, ada risiko nyata. Donald Trump bukan pemimpin konvensional. 

Dalam sejarah kepemimpinan Amerika Serikat bahkan dunia, ia tercatat unik, liar, petualang, dan culas. Ia kerap mengabaikan norma diplomasi, bertindak impulsif, dan menempatkan kepentingan pribadi atau politik jangka pendek di atas konsensus. 

Tidak ada preseden serupa di antara pemimpin besar lain. 

Hal ini berarti setiap keterlibatan dengan forum yang terkait Trump harus diiringi kewaspadaan ekstra. Prabowo, dengan pengalaman politik dan militernya, tampaknya memahami ini: membuka diri pada forum Trump bukan berarti menelan semua janji atau mekanisme mentah-mentah.

Modal Geopolitik Indonesia sebagai Jembatan Global

Ada keuntungan strategis yang nyata. Indonesia memiliki modal geopolitik unik: negara Muslim terbesar, demokrasi besar di Global South, dan relatif bebas dari agenda kolonial atau imperialis. 

Prabowo tampaknya ingin memanfaatkan modal ini untuk menempatkan Indonesia sebagai jembatan: antara Barat dan dunia Islam, antara negara besar dan negara berkembang.

Melalui Board of Peace, Indonesia bisa memastikan suara Global South terdengar, sekaligus menekan dari dalam proses negosiasi yang selama ini sering diabaikan.

Dukungan terhadap langkah Prabowo jadi masuk akal dari perspektif ini. Dunia tidak menunggu Indonesia hanya mengeluarkan pernyataan moral; dunia membutuhkan aktor yang berani masuk ke ruang abu-abu, tetap teguh pada kompas prinsip.

Prabowo, dengan gaya tegas dan berorientasi hasil, mencoba mengisi ruang itu. Ini bukan pengkhianatan terhadap prinsip bebas-aktif Indonesia, melainkan adaptasi yang realistis dalam dunia yang keras dan tidak ideal.

Namun, karena langkah ini strategis, peringatan kritis harus disampaikan. Risiko pertama adalah persepsi publik: keterlibatan Indonesia dalam forum yang diasosiasikan dengan Trump bisa dilihat sebagai dukungan terhadap agenda AS, atau lebih buruk lagi, sebagai pelemahan komitmen terhadap Palestina.

Persepsi ini, jika tidak dikelola dengan komunikasi yang jelas, bisa merusak kepercayaan publik dan memicu resistensi sosial-politik.

Risiko kedua adalah legitimasi simbolik: dalam politik internasional, kehadiran sering disalahgunakan. Indonesia bisa digunakan sebagai stempel legitimasi bagi inisiatif yang substansinya belum tentu adil.

Ini jebakan klasik: mengumpulkan banyak negara untuk menampilkan seolah ada konsensus, padahal kenyataannya timpang. Prabowo dan diplomasi Indonesia harus waspada: kehadiran tidak boleh berubah jadi pembenaran diam-diam.

Risiko ketiga adalah posisi Indonesia di mata mitra tradisional seperti Eropa Barat: banyak negara melihat mekanisme alternatif sebagai ancaman terhadap tatanan multilateral yang mereka kuasai.

Jika tidak dikelola cermat, keterlibatan Indonesia bisa memicu jarak diplomatik dan kecurigaan. Ini bukan alasan mundur, tetapi alasan untuk bersikap cerdas, transparan, dan konsisten.

Garis Merah dan Disiplin Moral