Prabowo dan “Dewan Keamanan Trump“: Keuntungan, Tantangan, dan Risiko

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Sikap Presiden Prabowo Subianto yang terbuka terhadap inisiatif Dewan Perdamaian -Board of Peace - sebuah gagasan perdamaian global yang diasosiasikan dengan Donald Trump, menjadi perbincangan hangat.

Ada yang melihatnya sebagai langkah berani dan realistis di tengah kebuntuan diplomasi internasional, ada pula yang cemas, bahkan curiga. Dalam dunia yang semakin kompleks, reaksi semacam ini wajar. 

Namun yang lebih penting adalah melihat langkah Prabowo secara jernih: bukan soal popularitas atau sentimen terhadap Trump, tetapi soal kepentingan Indonesia dan posisi strategisnya di dunia.

Pragmatisme Seorang Pemimpin yang Terbiasa Mengambil Risiko

Prabowo bukan pemimpin yang asing dengan risiko. Dari karier militernya hingga politik nasional, ia dikenal tegas dan percaya bahwa stabilitas serta kekuatan negara adalah syarat utama bagi terciptanya perdamaian.

Cara pandangnya yang pragmatis membuatnya tidak terlalu terikat pada retorika normatif semata. Dalam konteks Board of Peace, keterbukaan Prabowo mengirim pesan jelas: Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton moral di pinggir lapangan, tetapi hadir di meja di mana keputusan - baik atau buruk - dibuat.

Baca juga: Aceh, Rusia, dan Tentara Bayaran: Muhammad Rio vs Hans Christoffel

Dunia yang Tak Lagi Ideal

Dunia saat ini tidak sedang ideal. Konflik di Gaza, Ukraina, dan berbagai konflik regional lain menunjukkan bahwa sistem internasional pasca-Perang Dunia II mulai kehilangan daya. 

Dewan Keamanan PBB sering mandek karena veto, resolusi berhenti sebagai dokumen politik tanpa kekuatan nyata, sementara korban sipil terus berjatuhan. 

Dalam kondisi seperti ini, sikap moral yang bersih memang penting, tetapi tidak selalu cukup. Prabowo tampaknya memahami hal ini: pengaruh nyata tidak lahir dari pidato yang benar, tetapi dari kehadiran di ruang sulit dan mengambil peran nyata.

Board of Peace sendiri dirancang sebagai ruang alternatif, bukan pengganti PBB. 

Forum ini menekankan hasil konkret, dengan pertemuan langsung antar aktor berpengaruh. Tidak ada aturan mengikat seperti di PBB; partisipasi bersifat sukarela, dengan persyaratan: setiap negara harus siap berdialog, menghormati proses negosiasi yang fleksibel, dan menempatkan pencapaian kesepakatan sebagai prioritas. 

Forum ini menekankan kecepatan dan pragmatisme, sehingga negara yang ikut harus siap menghadapi risiko politik dan simbolik.

Bagi Indonesia, ini kesempatan menyuarakan kepentingan Global South -istilah bagi negara-negara berkembang yang sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dunia- dan memperkuat posisi dalam isu-isu penting, terutama dukungan bagi Palestina.

Meskipun isu Gaza menjadi perhatian utama, Board of Peace tidak terbatas di wilayah itu saja. Forum ini bisa membahas konflik lain yang sering mandek di mekanisme formal seperti PBB. Intinya, forum ini membuka jalur cepat bagi negara-negara yang ingin berdialog dan mencapai kesepakatan nyata.

Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dan anggota penting Global South, memiliki peluang untuk memperkuat suaranya, terutama dalam isu Palestina, sekaligus menegaskan posisi strategisnya di forum internasional.

Baca juga: Hati-Hati dengan Dewan Perdamaian

Baca juga: 35 Negara Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Perlu Rp16,8 T untuk Jadi Anggota Tetap

Sosok Trump dan Tantangan Kepemimpinan Unik