Prabowo dan “Dewan Keamanan Trump“: Keuntungan, Tantangan, dan Risiko

Yang paling penting adalah garis merah Indonesia: dukungan Prabowo dan keanggotaan Indonesia untuk Board of Peace hanya sah jika prinsip dasar tetap dijaga: menolak pendudukan ilegal, mendukung hak Palestina, tidak mengakui aneksasi sepihak, dan tidak menggantikan PBB sebagai rujukan hukum internasional.

Jika Board of Peace bergerak ke arah yang mengabaikan prinsip ini, Indonesia wajib mundur. Kehadiran tanpa prinsip bukan diplomasi, tetapi kepatuhan.

Prabowo perlu dipuji karena berani membuka ruang baru, tetapi keberanian tanpa kewaspadaan bisa jadi bumerang.

Dalam dunia yang penuh kepentingan sempit, Indonesia tidak boleh kehilangan posisi moral yang jadi sumber kepercayaan globalnya. Pragmatisme harus berjalan seiring prinsip, bukan menggantikannya.

Pada akhirnya, langkah Prabowo menunjukkan satu pilihan sadar: mengambil risiko terukur demi peluang pengaruh lebih besar. Ini sah dan bahkan diperlukan, dalam dunia yang tidak hitam-putih.

Dukungan publik harus bersyarat: dukungan pada keberanian dan strategi, tetapi juga kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan. Indonesia boleh duduk di meja mana pun, tetapi tidak boleh menukar kursi itu dengan suara nuraninya.

Itulah taruhan sesungguhnya dari Prabowo dan Board of Peace, di mana keberanian bertemu kewaspadaan, pragmatisme bersanding prinsip, dan peluang diimbangi disiplin moral.

Donald Trump mungkin petualang, liar, dan culas, tetapi dengan pengalaman dan kepemimpinan matang, Prabowo bisa memanfaatkan peluang tanpa kehilangan kompas negara. Setiap langkah harus diambil dengan mata terbuka lebar, hati waspada, dan prinsip yang tidak tergoyahkan.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.