Prabowo dan “Dewan Keamanan Trump“: Keuntungan, Tantangan, dan Risiko

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Sikap Presiden Prabowo Subianto yang terbuka terhadap inisiatif Dewan Perdamaian -Board of Peace - sebuah gagasan perdamaian global yang diasosiasikan dengan Donald Trump, menjadi perbincangan hangat.

Ada yang melihatnya sebagai langkah berani dan realistis di tengah kebuntuan diplomasi internasional, ada pula yang cemas, bahkan curiga. Dalam dunia yang semakin kompleks, reaksi semacam ini wajar. 

Namun yang lebih penting adalah melihat langkah Prabowo secara jernih: bukan soal popularitas atau sentimen terhadap Trump, tetapi soal kepentingan Indonesia dan posisi strategisnya di dunia.

Pragmatisme Seorang Pemimpin yang Terbiasa Mengambil Risiko

Prabowo bukan pemimpin yang asing dengan risiko. Dari karier militernya hingga politik nasional, ia dikenal tegas dan percaya bahwa stabilitas serta kekuatan negara adalah syarat utama bagi terciptanya perdamaian.

Cara pandangnya yang pragmatis membuatnya tidak terlalu terikat pada retorika normatif semata. Dalam konteks Board of Peace, keterbukaan Prabowo mengirim pesan jelas: Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton moral di pinggir lapangan, tetapi hadir di meja di mana keputusan - baik atau buruk - dibuat.

Baca juga: Aceh, Rusia, dan Tentara Bayaran: Muhammad Rio vs Hans Christoffel

Dunia yang Tak Lagi Ideal

Dunia saat ini tidak sedang ideal. Konflik di Gaza, Ukraina, dan berbagai konflik regional lain menunjukkan bahwa sistem internasional pasca-Perang Dunia II mulai kehilangan daya. 

Dewan Keamanan PBB sering mandek karena veto, resolusi berhenti sebagai dokumen politik tanpa kekuatan nyata, sementara korban sipil terus berjatuhan. 

Dalam kondisi seperti ini, sikap moral yang bersih memang penting, tetapi tidak selalu cukup. Prabowo tampaknya memahami hal ini: pengaruh nyata tidak lahir dari pidato yang benar, tetapi dari kehadiran di ruang sulit dan mengambil peran nyata.

Board of Peace sendiri dirancang sebagai ruang alternatif, bukan pengganti PBB. 

Forum ini menekankan hasil konkret, dengan pertemuan langsung antar aktor berpengaruh. Tidak ada aturan mengikat seperti di PBB; partisipasi bersifat sukarela, dengan persyaratan: setiap negara harus siap berdialog, menghormati proses negosiasi yang fleksibel, dan menempatkan pencapaian kesepakatan sebagai prioritas. 

Forum ini menekankan kecepatan dan pragmatisme, sehingga negara yang ikut harus siap menghadapi risiko politik dan simbolik.

Bagi Indonesia, ini kesempatan menyuarakan kepentingan Global South -istilah bagi negara-negara berkembang yang sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dunia- dan memperkuat posisi dalam isu-isu penting, terutama dukungan bagi Palestina.

Meskipun isu Gaza menjadi perhatian utama, Board of Peace tidak terbatas di wilayah itu saja. Forum ini bisa membahas konflik lain yang sering mandek di mekanisme formal seperti PBB. Intinya, forum ini membuka jalur cepat bagi negara-negara yang ingin berdialog dan mencapai kesepakatan nyata.

Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dan anggota penting Global South, memiliki peluang untuk memperkuat suaranya, terutama dalam isu Palestina, sekaligus menegaskan posisi strategisnya di forum internasional.

Baca juga: Hati-Hati dengan Dewan Perdamaian

Baca juga: 35 Negara Gabung Dewan Perdamaian Trump, Indonesia Perlu Rp16,8 T untuk Jadi Anggota Tetap

Sosok Trump dan Tantangan Kepemimpinan Unik

Namun, di balik peluang itu, ada risiko nyata. Donald Trump bukan pemimpin konvensional. 

Dalam sejarah kepemimpinan Amerika Serikat bahkan dunia, ia tercatat unik, liar, petualang, dan culas. Ia kerap mengabaikan norma diplomasi, bertindak impulsif, dan menempatkan kepentingan pribadi atau politik jangka pendek di atas konsensus. 

Tidak ada preseden serupa di antara pemimpin besar lain. 

Hal ini berarti setiap keterlibatan dengan forum yang terkait Trump harus diiringi kewaspadaan ekstra. Prabowo, dengan pengalaman politik dan militernya, tampaknya memahami ini: membuka diri pada forum Trump bukan berarti menelan semua janji atau mekanisme mentah-mentah.

Modal Geopolitik Indonesia sebagai Jembatan Global

Ada keuntungan strategis yang nyata. Indonesia memiliki modal geopolitik unik: negara Muslim terbesar, demokrasi besar di Global South, dan relatif bebas dari agenda kolonial atau imperialis. 

Prabowo tampaknya ingin memanfaatkan modal ini untuk menempatkan Indonesia sebagai jembatan: antara Barat dan dunia Islam, antara negara besar dan negara berkembang.

Melalui Board of Peace, Indonesia bisa memastikan suara Global South terdengar, sekaligus menekan dari dalam proses negosiasi yang selama ini sering diabaikan.

Dukungan terhadap langkah Prabowo jadi masuk akal dari perspektif ini. Dunia tidak menunggu Indonesia hanya mengeluarkan pernyataan moral; dunia membutuhkan aktor yang berani masuk ke ruang abu-abu, tetap teguh pada kompas prinsip.

Prabowo, dengan gaya tegas dan berorientasi hasil, mencoba mengisi ruang itu. Ini bukan pengkhianatan terhadap prinsip bebas-aktif Indonesia, melainkan adaptasi yang realistis dalam dunia yang keras dan tidak ideal.

Namun, karena langkah ini strategis, peringatan kritis harus disampaikan. Risiko pertama adalah persepsi publik: keterlibatan Indonesia dalam forum yang diasosiasikan dengan Trump bisa dilihat sebagai dukungan terhadap agenda AS, atau lebih buruk lagi, sebagai pelemahan komitmen terhadap Palestina.

Persepsi ini, jika tidak dikelola dengan komunikasi yang jelas, bisa merusak kepercayaan publik dan memicu resistensi sosial-politik.

Risiko kedua adalah legitimasi simbolik: dalam politik internasional, kehadiran sering disalahgunakan. Indonesia bisa digunakan sebagai stempel legitimasi bagi inisiatif yang substansinya belum tentu adil.

Ini jebakan klasik: mengumpulkan banyak negara untuk menampilkan seolah ada konsensus, padahal kenyataannya timpang. Prabowo dan diplomasi Indonesia harus waspada: kehadiran tidak boleh berubah jadi pembenaran diam-diam.

Risiko ketiga adalah posisi Indonesia di mata mitra tradisional seperti Eropa Barat: banyak negara melihat mekanisme alternatif sebagai ancaman terhadap tatanan multilateral yang mereka kuasai.

Jika tidak dikelola cermat, keterlibatan Indonesia bisa memicu jarak diplomatik dan kecurigaan. Ini bukan alasan mundur, tetapi alasan untuk bersikap cerdas, transparan, dan konsisten.

Garis Merah dan Disiplin Moral

Yang paling penting adalah garis merah Indonesia: dukungan Prabowo dan keanggotaan Indonesia untuk Board of Peace hanya sah jika prinsip dasar tetap dijaga: menolak pendudukan ilegal, mendukung hak Palestina, tidak mengakui aneksasi sepihak, dan tidak menggantikan PBB sebagai rujukan hukum internasional.

Jika Board of Peace bergerak ke arah yang mengabaikan prinsip ini, Indonesia wajib mundur. Kehadiran tanpa prinsip bukan diplomasi, tetapi kepatuhan.

Prabowo perlu dipuji karena berani membuka ruang baru, tetapi keberanian tanpa kewaspadaan bisa jadi bumerang.

Dalam dunia yang penuh kepentingan sempit, Indonesia tidak boleh kehilangan posisi moral yang jadi sumber kepercayaan globalnya. Pragmatisme harus berjalan seiring prinsip, bukan menggantikannya.

Pada akhirnya, langkah Prabowo menunjukkan satu pilihan sadar: mengambil risiko terukur demi peluang pengaruh lebih besar. Ini sah dan bahkan diperlukan, dalam dunia yang tidak hitam-putih.

Dukungan publik harus bersyarat: dukungan pada keberanian dan strategi, tetapi juga kewaspadaan terhadap potensi penyimpangan. Indonesia boleh duduk di meja mana pun, tetapi tidak boleh menukar kursi itu dengan suara nuraninya.

Itulah taruhan sesungguhnya dari Prabowo dan Board of Peace, di mana keberanian bertemu kewaspadaan, pragmatisme bersanding prinsip, dan peluang diimbangi disiplin moral.

Donald Trump mungkin petualang, liar, dan culas, tetapi dengan pengalaman dan kepemimpinan matang, Prabowo bisa memanfaatkan peluang tanpa kehilangan kompas negara. Setiap langkah harus diambil dengan mata terbuka lebar, hati waspada, dan prinsip yang tidak tergoyahkan.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.