Hati-Hati dengan Dewan Perdamaian

Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Davos, Swiss, banyak pihak langsung menaruh curiga. Lembaga ini diklaim sebagai wadah baru untuk menyelesaikan konflik Israel–Palestina, bahkan disebut sebagai “kesempatan bersejarah” oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang turut menandatangani piagamnya. Namun, sejarah panjang keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Palestina membuat kita patut berhati-hati.

AS selama ini bukanlah juri yang adil. Dukungan tanpa syarat Washington terhadap Israel—mulai dari pasokan senjata, bom pintar, hingga logistik militer—telah memberi legitimasi atas kebiadaban yang menewaskan ratusan ribu warga Palestina. Bagaimana mungkin negara yang menjadi sponsor utama agresi Israel kini tampil sebagai penengah perdamaian? Pertanyaan ini harus terus diajukan agar Dewan Perdamaian tidak menjadi sekadar alat politik baru untuk melanggengkan dominasi.

Itu sebab mungkin negara-negara Barat sendiri sangat berhati-hati, bahkan jauh-jauh hari menyatakan penolakannya. Misalnya saja Perancis, Spanyol, dan negara lain. Mereka justru mengeritik keras lembaga bikinan Trump ini, karena sedari awal menunjukkan tujuan yang jauh dari perjuangan rakyat Palestina selama ini.   

Kecurigaan semakin kuat ketika menantu Trump, Jared Kushner, mempresentasikan rancangan besar transformasi Gaza dengan gedung pencakar langit dan kota modern. Ide ini memang terdengar futuristik, tetapi apakah rakyat Gaza menyetujuinya? Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengingatkan bahwa pembangunan semacam itu berisiko mencabut rakyat Palestina dari akarnya. Jika tanah dan hunian menjadi mahal, siapa yang akan menguasai Gaza? Jangan-jangan justru membuka pintu bagi warga Israel atau investor asing untuk membeli Gaza dengan kekuatan uang.

Indonesia harus bersikap tegas. Kehadiran kita dalam Dewan Perdamaian tidak boleh dimaknai sebagai restu atas proyek rekonstruksi yang berpotensi mengusir warga Gaza dari tanah mereka. Sebaliknya, komitmen Indonesia harus diarahkan pada tujuan utama, yakni terwujudnya kemerdekaan Palestina secara utuh. Rekonstruksi Gaza harus memanusiakan penduduknya, bukan menjadikan mereka korban kedua dari proyek ambisius yang dikendalikan pihak luar.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam Dewan Perdamaian memang memberi bobot diplomasi Indonesia di mata dunia. Namun, diplomasi itu harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai Indonesia terseret dalam agenda yang justru menguntungkan Israel dan melemahkan perjuangan rakyat Palestina.

Dewan Perdamaian bisa saja menjadi forum alternatif bagi negara-negara yang ingin mencari solusi cepat atas konflik. Tetapi tanpa prinsip keadilan, lembaga ini hanya akan menjadi instrumen politik Amerika Serikat. Indonesia harus memastikan setiap langkah Dewan Perdamaian benar-benar berpihak pada rakyat Palestina, bukan pada kepentingan geopolitik sempit.

Tajuk ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan Dewan Perdamaian. Jangan sampai nama besar “perdamaian” justru menutupi agenda tersembunyi yang berbahaya. Indonesia harus mengawal dengan kritis, agar Gaza tidak berubah menjadi kota modern tanpa jiwa, dan rakyat Palestina tidak kehilangan tanah airnya. Perdamaian sejati hanya akan terwujud bila Palestina merdeka, bukan bila Gaza dijadikan proyek bisnis global, yang justru menjadi pengkhianatan berikutnya.(*)

POJOK

VAR gagalkan kemenangan Persiraja

Namanya juga bola, syukuri saja hasilnya

BMKG: Aceh masuki musim kemarau, bijak gunakan air.

Hujan dikeluhkan, kemarau pun disalahkan!

82 ribu korban banjir masih mengungsi di Aceh Utara

Banjir sudah surut, nasib pengungsi masih tersangkut