REPUBLIK “TETAPI”

Lampu sein kanan, “tetapi” beloknya kiri. Mengucap InsyaAllah, “tetapi” hatinya menolak. Dalam rapat sepakat, “tetapi” di luar rapat menyusun rapat lain untuk menolak kesepakatan. Seorang pemimpin berkata, “cukup satu periode,” “tetapi” menjelang periode berikutnya justru paling awal mendaftar. Bahkan mencari cara mengganjal lawan politiknya. Mengatakan “tidak”, “tetapi” maksudnya “iya—diam-diam.” Ucapan dan kebijakan berjalan di jalur berbeda. Itulah “cakap tak serupa bikin”.

Oleh M. Shabri Abd. Majid*)

INDONESIA adalah republik yang sangat pandai merangkai kalimat. Ia berbicara lewat angka-angka yang rapi, grafik yang menanjak, dan pidato yang penuh optimisme. Pertumbuhan stabil di kisaran lima persen. Inflasi terkendali. Infrastruktur terus dibangun. Investasi masuk. Bonus demografi disebut sebagai momentum emas.

Di layar presentasi, republik ini tampak seperti kisah sukses yang sedang menuju klimaks. Namun republik ini jarang benar-benar menutup kalimatnya dengan titik. Ia hampir selalu menyisakan satu kata setelah jeda (koma) kecil, sebuah kata penghubung “tetapi“ yang terdengar sopan namun menegasikan makna sebenarnya. 

Kita tumbuh—”tetapi” yang paling cepat naik sering kali hanya grafik dan harga. Kita kaya—”tetapi” kekayaan lebih mudah menumpuk daripada menyebar. Kita demokratis—”tetapi” suara rakyat kadang selesai di kotak suara. Kita menjunjung hukum—”tetapi” keadilan masih pandai memilih siapa yang ditatap tajam. Kita religius—”tetapi” penyakit hati lebih rajin hadir daripada empati. Kita digital—”tetapi” mentalitas lama tetap nyaman bersembunyi. Kita berkomitmen—”tetapi” janji lebih ringan diucap daripada dipikul.

Kata “tetapi” itu kecil. Namun ia mampu menggeser seluruh makna. Di situlah republik ini berdiri—di antara klaim dan kenyataan. Republik “tetapi” yang penuh paradoks.

Ekonomi Tumbuh, “Tetapi” Ketimpangan Belum Surut

Stabilitas makro dijaga dengan hati-hati. Pertumbuhan lima persen disebut sehat. Inflasi dalam sasaran. Utang terkendali. Krisis besar berhasil dihindari. Angka-angka itu memberi rasa aman—di atas kertas. “Tetapi” stabilitas bukanlah sinonim keadilan. Lebih dari dua puluh juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jutaan lainnya berdiri di tepi rapuh—cukup satu guncangan kecil untuk jatuh.

Harga kebutuhan pokok naik sedikit saja terasa lebih nyata daripada angka inflasi tahunan. Gedung-gedung menjulang, pusat perbelanjaan ramai, “tetapi” banyak keluarga tetap menghitung sebelum sampai ke kasir. Ekonomi memang tumbuh, “tetapi”  rasa aman belum sepenuhnya ikut bertumbuh.

Negeri Subur, “Tetapi” Masih Bergantung

Kita negeri yang kaya. Nikel terbesar dunia. Batu bara melimpah. Sawit mengisi pasar global. Surplus perdagangan pernah melonjak saat harga komoditas tinggi. “Tetapi” kita masih menggantungkan napas pada pasar dunia. Ketika harga global bergetar, kita ikut limbung.

Bahan mentah keluar dalam jumlah besar, nilai tambah masih kita kejar. Gandum, kedelai, dan bahkan garam diimpor dari luar negeri. Tanahnya subur, “tetapi” kemandiriannya belum matang. Kita kuat di permukaan, “tetapi” rapuh di struktur.

Demokrasi Besar, “Tetapi” Integritas Masih Bocor

Pemilu berjalan rutin. Partisipasi tinggi. “Tetapi”  yang terpilih ada yang berbalut kontroversi. Dunia memuji stabilitas demokrasi kita. “Tetapi” demokrasi bukan sekadar prosedur; ia adalah amanah. Kasus korupsi muncul dengan ritme yang terasa akrab.

Biaya politik mahal menciptakan ekspektasi tak tertulis setelah kursi kekuasaan diduduki. Reformasi dilakukan, “tetapi” budaya kuasa berubah lebih lambat dari regulasi. Kita memilih dengan gegap gempita. “Tetapi” yang terpilih menjaga mandat jauh lebih sunyi.  

Setara di Depan Hukum, “Tetapi” Rasa Adil Berbeda

Konstitusi menjamin kesetaraan. Sistem hukum diperbaiki. Digitalisasi diperluas. Transparansi digaungkan. “Tetapi” rasa keadilan sering kali lebih rumit daripada prosedur. Ada perkara yang cepat, ada yang berlarut. Ada putusan yang menenangkan, ada yang membuat publik terdiam. Bahkan masih terjadi kriminalisasi. Hukum mungkin tampak tegak. “tetapi” legitimasi lahir dari rasa—dan rasa itu belum selalu sama di setiap lapisan.

Digital Melaju, “Tetapi” Birokrasi Tertatih

Ekonomi digital melesat. Pembayaran non-tunai menjadi biasa. Startup tumbuh. Inovasi berkembang. “Tetapi” di ruang pelayanan publik, prosedur masih berlapis. Birokrasi masih berbelit. Koordinasi tak selalu lincah. Sistem berubah, “tetapi” kebiasaan lama bertahan. Kita digital di layar, “tetapi” belum sepenuhnya digital dalam cara berpikir. Teknologi berlari, “tetapi” mentalitas berjalan santai.

Rajin Ibadah, “Tetapi” Penyakit Hati Semakin Kambuh

Rumah ibadah penuh. Doa dipanjatkan. Zakat dan donasi meningkat. Solidaritas mengalir cepat saat bencana. Secara kasatmata, republik ini tampak saleh. “Tetapi” penyakit hati tetap betah tinggal. Iri tumbuh pelan. Dengki bersembunyi rapi. Pamer kebaikan lebih cepat viral daripada keadilan yang sunyi. Kita tersentuh oleh musibah yang trending, “tetapi” terbiasa dengan ketimpangan yang menetap. Kemiskinan yang lama tak lagi mengejutkan—ia menjadi latar.

Reformasi mental pernah digaungkan. “tetapi” praktik korupsi, konflik kepentingan, dan pembenaran yang dibungkus narasi pembangunan tetap bermunculan. Malah yang menggaungkan reformasi mental lebih duluan mendapat gangguan mental. Pendidikan wawasan kebangsaan dirumuskan, “tetapi” sebagian perumusnya justru mencederai nilai itu sendiri.

Keutuhan kebangsaan digerogoti pelan-pelan dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ritual kuat, “tetapi” transformasi moral berjalan pelan. Di sinilah paradoks paling sunyi sekaligus paling pedih: kesalehan berhenti pada simbol, sementara penyakit hati menemukan pembenaran.

Cakap “Tetapi” Tak Serupa Bikin

Paradoks terakhir adalah paradoks perilaku—yang paling dekat dan paling menggelisahkan.

Komitmen efisiensi diucap lantang, “tetapi” belanja tak selalu sejalan. Birokrasi semakin gemuk, program strategis jangka panjang untuk mencerdaskan anak bangsa terlupakan.

Lampu sein kanan, “tetapi” beloknya kiri. Mengucap InsyaAllah, “tetapi” hatinya menolak. Dalam rapat sepakat, “tetapi” di luar rapat menyusun rapat lain untuk menolak kesepakatan.

Seorang pemimpin berkata, “cukup satu periode,” “tetapi” menjelang periode berikutnya justru paling awal mendaftar. Bahkan mencari cara mengganjal lawan politiknya.

Mengatakan “tidak”, “tetapi” maksudnya “iya—diam-diam.” Ucapan dan kebijakan berjalan di jalur berbeda. Itulah “cakap tak serupa bikin”.

Prilaku ini bukan hanya milik pemerintah. Ia telah menjadi kebiasaan kolektif. Kita menuntut sistem bersih, “tetapi” memaklumi kompromi kecil. Kita mengecam pelanggaran besar, “tetapi” menoleransi yang kecil. Kita menolak kolusi, “tetapi” mencari cara meloloskan kerabatnya. Cakapnya tegas, “tetapi” lakunya lunak.

Menghapus Koma, Menggantikannya dengan Titik

Indonesia bukan bangsa kecil. Kita kaya sumber daya alam dan manusia. Modalnya lengkap. Yang sering kurang bukan rencana, “tetapi” konsistensi. Kita tidak kekurangan visi dan regulasi, “tetapi”  yang kurang adalah keselarasan antara kata dan laku. Sindiran Republik “Konoha” dan “Wawakanda” lahir bukan karena kita tak mampu, “tetapi” karena terlalu sering berhenti di dokumen, terlalu nyaman di koma, dan jarang sampai pada titik.

Menghapus koma berarti berhenti memberi alasan setelah janji. Menemukan titik berarti menyelesaikan komitmen tanpa “tetapi”. Keluar dari paradoks bukan soal berbicara lebih keras, “tetapi” bekerja lebih selaras: pertumbuhan yang merata, kekayaan yang diolah, demokrasi yang beretika, hukum yang konsisten, religiusitas yang menembus kebijakan, digitalisasi yang mengubah mentalitas, dan komitmen yang dijalankan. Inilah enam paradoks soal tata kelola.

Yang ketujuh soal karakter. Negara bukan hanya sistem yang dirancang, “tetapi” kebiasaan yang dipraktikkan. Kemajuan sejati bukan ketika grafik naik, melainkan ketika kata “tetapi” perlahan menghilang—dan republik berani menutup kalimatnya dengan titik.

*) PENULIS adalah profesor di bidang Ekonomi Islam dan Koordinator Prodi S3 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala (USK). E-mail: mshabri@usk.ac.id.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI