Peringatan Moody’s,  Ekstasi Populisme dan Pilihan Prabowo

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

Peringatan lembaga pemeringkat internasional Moody’s terhadap Indonesia belakangan ini kerap disalahpahami. 

Begitu status prospek ekonomi Indonesia diturunkan dari stabil menjadi negatif, sebagian publik langsung membayangkan krisis ekonomi, nilai tukar jatuh, dan investor hengkang. 

Padahal, Moody’s tidak sedang meramalkan kehancuran ekonomi Indonesia, apalagi menyatakan Indonesia akan gagal membayar utang.

Yang diuji oleh Moody’s bukan sekadar angka ekonomi hari ini, melainkan arah dan kredibilitas kebijakan ekonomi ke depan. 

Moody’s menilai apakah pertumbuhan ekonomi dikelola dengan aturan yang jelas, konsisten, dan disiplin, terutama ketika tekanan politik dan tuntutan kebijakan populis semakin kuat.

Sebagai lembaga pemeringkat kredit global, Moody’s memberikan penilaian atas kemampuan suatu negara mengelola utang dan perekonomiannya. 

Penilaian ini menjadi rujukan penting bagi investor, perbankan internasional, dan lembaga keuangan. 

Ketika prospek Indonesia dinilai negatif, artinya bukan Indonesia berada di ambang krisis, tetapi risiko meningkat karena ada potensi ketidakpastian kebijakan dan tekanan politik di masa depan.

Pemerintah Indonesia merespons peringatan ini dengan optimisme. 

Data makroekonomi memang masih relatif kuat: pertumbuhan sekitar lima persen, inflasi terkendali, rasio utang rendah, dan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama. 

Dalam politik ekonomi, sikap tenang dan optimistis penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat.

Namun, perbedaan sudut pandang muncul pada jangka waktu penilaian. 

Pemerintah melihat kondisi jangka pendek, sementara Moody’s menilai risiko jangka menengah dan panjang.

Baca juga: Jokowi, PSI, dan “Kerajaan Modern” Politik Indonesia: Pelajaran dari India dan Singapura

Bagi Moody’s, pertumbuhan yang baik hari ini tidak cukup jika dibangun di atas kebijakan yang mudah berubah, disiplin fiskal yang longgar, dan lembaga ekonomi yang semakin tertekan secara politik.