Peringatan Moody’s,  Ekstasi Populisme dan Pilihan Prabowo

Di sinilah isu populisme Prabowo menjadi relevan. Populisme di sini tidak berarti keberpihakan kepada rakyat kecil—itu justru penting dalam negara demokrasi. 

Yang menjadi perhatian adalah populisme sebagai gaya kepemimpinan yang lebih mengutamakan hasil cepat dan popularitas politik, terkadang dengan mengorbankan konsistensi aturan dan perencanaan jangka panjang.

Moody’s secara tidak langsung menyoroti dua risiko utama. Pertama, ketidakpastian kebijakan. 

Ketika aturan sering berubah, dunia usaha dan investor kesulitan membuat rencana jangka panjang. 

Kedua, melemahnya tata kelola pemerintahan. Jika lembaga-lembaga ekonomi penting, seperti bank sentral dan kementerian teknis, tidak sepenuhnya bebas dari tekanan politik, profesionalisme dan kepercayaan publik dapat tergerus.

Perlu ditegaskan, populisme tidak selalu berbahaya. Jika dijalankan dengan disiplin, transparansi anggaran, dan penghormatan terhadap lembaga negara, populisme dapat menjadi alat pembangunan yang efektif, di mana negara memimpin pertumbuhan ekonomi secara aktif namun tetap taat aturan.

Baca juga: Prabowo dan “Dewan Keamanan Trump“: Keuntungan, Tantangan, dan Risiko

Masalah muncul ketika populisme kehilangan pagar. Belanja sosial diperluas tanpa perhitungan fiskal yang matang, janji politik lebih diutamakan daripada reformasi struktural, dan lembaga ekonomi didorong menyesuaikan diri dengan kepentingan jangka pendek. 

Dalam kondisi seperti ini, peringatan yang awalnya bersifat potensi dapat berubah menjadi krisis nyata, karena kepercayaan pasar dan masyarakat perlahan menghilang.

Sejarah internasional memberi dua contoh yang kontras.

India pernah menghadapi tekanan fiskal dan keraguan investor global di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. 

Saat itu, India menghadapi defisit anggaran, sektor perbankan yang rapuh, dan ketidakpercayaan pasar. 

Pemerintah India tidak menyangkal peringatan tersebut, melainkan merespons dengan reformasi yang sulit secara politik.

Pemerintah Modi melakukan reformasi sistem perpajakan secara besar-besaran, menyederhanakan aturan, dan menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha. 

India juga memperkuat sektor perbankan dengan menyuntikkan modal negara ke bank-bank yang bermasalah.

Yang paling penting, pemerintah menjaga independensi bank sentral agar kebijakan moneter tetap profesional dan tidak tunduk pada kepentingan politik jangka pendek.

Langkah-langkah ini tidak populer, tetapi berhasil memulihkan kepercayaan pasar. Investasi kembali masuk, biaya utang menurun, dan prospek ekonomi India membaik.