Peringatan Moody’s,  Ekstasi Populisme dan Pilihan Prabowo

India menunjukkan bahwa tekanan lembaga pemeringkat dapat menjadi pemicu reformasi yang memperkuat fondasi ekonomi.

Sebaliknya, Sri Lanka menjadi contoh kegagalan pengelolaan populisme. 

Krisis ekonomi Sri Lanka terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Gotabaya Rajapaksa. 

Awalnya, kondisi ekonomi Sri Lanka tidak terlihat rapuh. Namun kebijakan populis tanpa disiplin fiskal perlahan menghancurkan kredibilitas negara.

Baca juga: Indonesia di Era “Donroe”: Ujian Kapasitas Negara di Tengah Ambruknya Multilateralisme

Pemerintah Sri Lanka memperbesar belanja negara tanpa sumber pembiayaan yang jelas, memangkas pajak demi popularitas politik, dan menunda reformasi struktural karena pertimbangan elektoral. 

Peringatan dari pasar dan lembaga internasional diabaikan. 

Akibatnya, kepercayaan runtuh, nilai tukar jatuh, inflasi melonjak, cadangan devisa habis, dan Sri Lanka akhirnya gagal membayar utang negara.

Sri Lanka runtuh bukan karena ekonominya kecil atau miskin, melainkan karena kebijakan pemerintahnya kehilangan kredibilitas dan kepercayaan.

Indonesia hari ini berada di persimpangan antara dua jalur tersebut. Secara fundamental, kondisi Indonesia lebih mendekati India: ekonomi relatif stabil, pasar domestik besar, dan otoritas moneter masih dipercaya. 

Namun, godaan untuk mengikuti jalur Sri Lanka tetap ada jika populisme dijalankan tanpa disiplin.

Ekspansi belanja sosial, retorika negara kuat, dan janji hasil cepat dapat menjadi risiko serius jika tidak dibarengi aturan yang konsisten dan penghormatan terhadap independensi lembaga. Inilah inti peringatan Moody’s.

Peringatan ini seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan Prabowo, melainkan sebagai ujian kepemimpinan. 

Baca juga: Negara Bangkrut, Harga Bensin di Srilangka Naik Tajam hingga 35 Persen

Apakah kekuasaan yang kuat akan digunakan untuk memperkuat institusi dan kepercayaan jangka panjang, atau justru melemahkannya demi kepentingan jangka pendek?

Moody’s hanyalah alarm. Alarm tidak menciptakan krisis. Keputusan politiklah yang menentukan arah.

Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menulis cerita sukses, jika pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas kebijakan. 

Tanpa itu, risiko yang diperingatkan bisa berubah menjadi krisis yang sebenarnya dapat dihindari.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala.

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.