JKA di Mata Hukum

Dr Nurlis Effendi SH MH, Dosen FISIP USK

JIKA ditanya, siapa yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya, maka regulasi sebenarnya telah memberi batas yang cukup tegas. Pada Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) disebutkan bahwa anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya. Norma ini penting, karena sejak awal UUPA tidak meletakkan pembiayaan gratis sebagai hak seluruh warga, melainkan sebagai afirmasi khusus bagi kelompok rentan.

Di sisi lain, UUPA juga mengandung prinsip bahwa setiap penduduk Aceh memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Di sinilah sering muncul tafsir yang melampaui original intent atau maksud dari pembentuk undang-undang, ketika menyamakan “hak atas pelayanan” dengan “hak atas pembiayaan gratis”. Padahal, keduanya adalah dua hal yang berbeda. Pelayanan kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mencakup seluruh upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif.

Artinya, setiap orang memang berhak mengakses layanan tersebut secara adil. Namun, tidak semua orang secara otomatis berhak mendapatkan pembiayaan penuh. Di titik ini, UUPA justru menunjukkan konstruksi hukum yang cermat, hak akses yang bersifat umum, sementara pembiayaan bersifat selektif dan berbasis pada perlindungan sosial.

Menjaga ruh UUPA

Prinsip ini kemudian diturunkan secara lebih operasional dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan. Pasal 5 ayat (2) Qanun Kesehatan menyatakan, setiap penduduk Aceh berhak atas jaminan kesehatan. Namun, Pasal 19 ayat (2) Qanun Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban memberikan kontribusi pendanaan dalam program jaminan kesehatan, kecuali fakir miskin sebagaimana disebut pada Pasal 19 Ayat (3) Qanun Kesehatan.

Artinya, qanun tersebut tidak menyimpang, justru konsisten dengan UUPA. Pemerintah Aceh hadir menjamin akses, tetapi pembiayaan tetap mempertimbangkan kemampuan. Konstruksi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal pasca dana otonomi khusus.

Pada Pasal 6 qanun yang sama, Pemerintah Aceh diwajibkan mengalokasikan minimal 10 persen APBA untuk sektor kesehatan. Ketentuan ini merupakan bentuk mandatory spending, yang sebelumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, perkembangan terbaru melalui UU Kesehatan 2023 telah menghapus ketentuan batas minimal tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di sektor kesehatan bersifat dinamis, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan negara.

Meski demikian, secara normatif, dibutuhkan kajian yang relevan antara ketentuan yang benar-benar bersifat khusus dan yang secara historis ternyata hanya sebuah absorpsi norma pada UU yang telah direvisi. Jangan sampai kebijakan yang dijalankan justru ditimbang keliru oleh asas hukum.

Universalitas ke presisi

Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sejak awal dirancang dengan semangat inklusif. Dalam Pergub Aceh Nomor 13 Tahun 2018, sasaran JKA dirumuskan luas agar tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan. Namun, seiring waktu, realitas sosial tidak statis. Perubahan kondisi fiskal, migrasi kependudukan, serta integrasi dengan sistem nasional seperti BPJS Kesehatan menuntut adanya penyesuaian.

Melalui Pergub Aceh Nomor 40 Tahun 2022, di masa Pj Gubernur Achmad Marzuki dan Sekda Bustami Hamzah, Pemerintah Aceh memperkenalkan mekanisme mutasi peserta. Mekanisme ini pada dasarnya adalah pembaruan data, yang bisa berarti penambahan maupun pengurangan peserta. Di sinilah penting untuk melihat kebijakan ini secara proporsional. Pengurangan jumlah peserta bukan semata penghilangan hak, melainkan bagian dari proses penataan.

Penggunaan data JKA berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data terpadu yang menjadi rujukan utama kebijakan sosial. Dengan DTSEN, pemerintah berupaya memastikan bahwa bantuan, termasuk JKA, benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Mereka yang berada pada kelompok ekonomi menengah ke atas diarahkan untuk beralih ke skema mandiri melalui BPJS Kesehatan. Langkah ini bukan bentuk eksklusi, melainkan koreksi agar tidak terjadi tumpang tindih, ketepatan dalam pengalokasian anggaran adalah sebuah keharusan.

DTSEN merupakan mandat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mendefinisikannya sebagai basis data tunggal yang memuat kondisi sosial ekonomi individu maupun keluarga, lengkap dengan peringkat kesejahteraan. Data ini merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber, mulai dari registrasi sosial ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, hingga data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang telah dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala.

Dalam diktum keempat regulasi tersebut ditegaskan bahwa DTSEN wajib digunakan sebagai sumber utama dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Tujuannya jelas, memastikan program pemerintah berjalan lebih tepat sasaran, efisien, serta akuntabel. Pemerintah Aceh menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bukanlah bentuk penghapusan layanan, melainkan langkah korektif untuk memastikan bantuan kesehatan benar-benar menjangkau kelompok paling membutuhkan.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah telah menyatakan, kebijakan penataan kepesertaan JKA mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah basis data nasional yang kini menjadi rujukan utama dalam berbagai program sosial pemerintah. “Perlu kami tegaskan, JKA tidak dihapuskan. Pemerintah hanya melakukan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran. Masyarakat pada desil 8 hingga desil 10, yang tergolong sejahtera, diarahkan untuk menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan,” ujar Fadhlullah, Jumat (3/4/2026).

Verifikasi berkala

Pasca terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa validitas DTSEN akan dijaga melalui proses verifikasi dan validasi secara berkala setiap tiga bulan, dan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Selain itu, Kementerian Sosial juga membentuk satuan tugas (Satgas) yang terlibat sejak tahap pra hingga pelaksanaan, termasuk membuka kanal pengaduan (hotline) bagi masyarakat. Mekanisme ini dirancang untuk mengantisipasi kesalahan data sekaligus memastikan adanya ruang koreksi dari publik.

Pada 10 Juni 2025, pemerintah juga memperkuat kerangka ini melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur pemutakhiran dan penggunaan DTSEN dalam berbagai program kesejahteraan sosial. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN tidak bersifat satu arah. Data dapat disinkronkan berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota, kementerian sosial, hingga masyarakat. Usulan dari kabupaten/kota sendiri bersumber dari level paling bawah, gampong/desa atau kelurahan serta instansi daerah yang menangani urusan sosial.

Dalam perspektif hukum, kebijakan mutasi peserta JKA berdasarkan Pergub Aceh Nomor 40 Tahun 2022 justru sejalan dengan prinsip dasar yang telah dibangun oleh UUPA, yakni perlindungan harus diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan. Ada satu hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan aksesibel. Tanpa keterbukaan data, kejelasan kriteria, dan ruang koreksi bagi masyarakat, kebijakan yang secara hukum benar sekalipun bisa kehilangan legitimasi sosial.

Namun demikian, setidaknya tersedia ruang koreksi bagi masyarakat. Warga yang merasa pengelompokan desilnya belum sesuai dengan data dalam DTSEN dapat menyampaikan keberatan atau permohonan pemutakhiran melalui jalur administratif di tingkat gampong mulai dari RT/RW, dusun atau jurong, hingga keuchik atau kepala desa sesuai dengan domisili yang tercantum dalam identitas kependudukan.