“Islam-Politik” di Era Modern: Historiografi Karantina Rubiah dan Kontekstualisasi Haji 2026

*) Oleh: Abi Irhamullah, M. Ag

DALAM konstelasi historiografi kekuasaan di Nusantara, agama kerap kali tidak sekadar dipandang sebagai sistem teologis-eskatologis, melainkan sebagai variabel geopolitik yang paling diwaspadai oleh imperium kolonial.

Salah satu manifestasi paling nyata dari kecemasan pragmatis Pemerintah Hindia Belanda tercermin dalam tata kelola perjalanan haji pada awal abad ke-20.

Refleksi sejarah ini kembali mengemuka secara kontekstual ketika saya, bersama para santri dari Rumah Quran Bina Santri Indonesia, melakukan outing class ke objek wisata sejarah Stasiun Karantina Haji Tua di Pulau Rubiah, Sabang.

Kunjungan edukatif ini terasa begitu bergetar dan relevan, mengingat momentumnya yang berdekatan dengan keberangkatan jemaah haji kontemporer pada musim haji tahun 2026 ini.

Di balik keindahan alam bawah laut Rubiah hari ini, terdapat puing-puing bisu dari sebuah megaproyek pengawasan negara (surveillance state) kolonial yang dirancang sebagai bagian dari jaringan intelijen global berlapis.

Konspirasi pengawasan haji oleh Belanda sebenarnya tidak dimulai di gerbang pelabuhan Nusantara, melainkan jauh di hulu, tepat di jantung Semenanjung Arab.

Menyadari bahwa wilayah Hijaz (Mekkah dan Madinah) pada akhir abad ke-19 telah berubah fungsi menjadi episentrum konsolidasi gagasan Pan-Islamisme dan pembaruan puritan yang anti-hegemoni Barat, Belanda mendirikan Konsulat Belanda di Jeddah pada tahun 1872.

Secara administratif, konsulat ini mengurus paspor dan logistik, namun secara klandestin berfungsi sebagai markas spionase asing.

Di bawah arahan metodologis penasihat urusan pribumi, Christiaan Snouck Hurgronje, Belanda mengoperasikan penyusupan agen rahasia untuk memata-matai tempat berkumpulnya jamaah Nusantara yang dikenal sebagai komunitas Ashab al-Jawi.

Terlebih lagi, para penuntun ibadah (Syaikh atau Mutawwif) berada di bawah pengawasan ketat dan dikooptasi sebagai informan.

Sebelum kapal uap bertolak kembali ke Nusantara, Konsulat Jeddah telah mengirimkan manifes rahasia berisi daftar nama jemaah yang "terkontaminasi" ideologi anti-kolonial ke Batavia dan pos isolasi di Pulau Rubiah melalui mekanisme blacklisting.

Ketika kapal jemaah merapat di Pulau Rubiah, Sabang, konspirasi memasuki fase eksekusi fisik. Dipilih karena isolasi geografisnya di ujung barat Nusantara, stasiun karantina ini dibangun dengan fasilitas modern yang megah pada dekade 1910–1920-an, lengkap dengan sistem desinfeksi uap (stoom) dan asrama berkapasitas ribuan orang.

Secara eksplisit, isolasi selama kurang lebih 40 hari dipromosikan sebagai langkah mitigasi medis terhadap epidemi global seperti kolera dan pes melalui Quarantaine Ordonnantie 1911. Namun secara implisit, durasi isolasi yang panjang tersebut merupakan sebuah ruang redam ideologis (ideological cooling down).

Petugas kolonial melakukan penggeledahan menyeluruh dan penyitaan terhadap kitab, pamflet politik, serta korespondensi dari Timur Tengah yang membawa narasi perlawanan.