Potensi Pembangunan Ekonomi Pesisir Pusong

Prof Dr Apridar SE MSi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK dan Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh

KOTA Lhokseumawe, yang dikenal sebagai pusat jasa dan perdagangan di Aceh, menyimpan sebuah ironi pahit di kawasan pesisirnya. Di satu sisi, Pusong adalah lumbung ekonomi yang menyuplai kebutuhan protein masyarakat hingga ke Banda Aceh, Medan, bahkan menembus pasar ekspor mancanegara. Di sisi lain, kawasan nelayan ini masih terbelenggu oleh citra permukiman kumuh, lingkungan yang tidak sehat, dan fasilitas pendukung yang jauh dari kata layak. Catatan kecil  ini bukan sekadar masalah estetika kota, melainkan penghambat serius bagi peningkatan produktivitas dan daya saing hasil laut Aceh di pasar global.

Data berbicara gamblang tentang besarnya potensi ekonomi yang tersimpan di kawasan pesisir Pusong. Pada tahun 2022, Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan (DKPPP) Lhokseumawe mencatat hasil produksi perikanan tangkap mencapai 12.850.424 kilogram. Angka ini mencerminkan betapa produktifnya laut di wilayah ini. Setiap bulannya, rata-rata hasil tangkapan ikan nelayan di Lhokseumawe mencapai 744,5 ton atau sekitar 24,8 ton per hari. Bahkan dalam kondisi cuaca baik, angka itu bisa melonjak hingga 30 ton per hari.

Jenis-jenis ikan yang mendominasi tangkapan juga bernilai ekonomi tinggi. Ikan tongkol tercatat mencapai 357 ton per bulan dengan nilai lelang Rp3,8 miliar, diikuti cakalang 126,2 ton (Rp1,5 miliar), ikan teri 67,6 ton (Rp1 miliar), serta berbagai jenis ikan lainnya. Jenis Cakalang saja memiliki potensi ekspor hingga 1,6 ton per bulan dengan kualitas yang baik, sehingga diminati oleh pembeli asing.

Potensi ini tidak berhenti pada sektor penangkapan. Kawasan Pusong Baru, khususnya, telah menjadi sentra pengolahan ikan asin yang menjadi penopang utama perekonomian lokal, memasok produk ke berbagai daerah. Bahkan, ikan teri kualitas ekspor telah diproduksi dan dijual ke luar negeri. Hasil penelitian akademis menunjukkan bahwa agroindustri ikan teri asin di Pusong Baru mampu menghasilkan keuntungan sekitar Rp3,59 juta per satu kali proses produksi dengan nilai tambah mencapai 32,07 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang lebih baik, sektor ini dapat tumbuh jauh lebih besar lagi.

Kemiskinan lingkungan

Namun, di balik gemerlap angka produksi yang mengesankan, kondisi riil di lapangan sungguh memprihatinkan. Kawasan Pusong telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh padat penduduk. Kondisi kebersihan lingkungan yang buruk di kawasan ini bahkan diduga kuat telah mendorong tingginya angka balita stunting dan gizi buruk akibat kekurangan asupan nutrisi ibu hamil sejak dalam kandungan. Ini adalah fakta yang sangat tragis: sebuah wilayah yang menjadi pemasok utama protein bagi daerah lain, justru warganya sendiri mengalami masalah gizi kronis.

Penanganan lingkungan di Pusong pun masih bersifat darurat. Pemerintah Kota Lhokseumawe terpaksa menerapkan kebijakan membeli sampah dari warga seharga Rp500 per kilogram sebagai upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Desa Pusong Baru. Kebijakan ini kreatif, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Sampah yang dibeli bukanlah solusi permanen jika tata kelola lingkungan secara sistemik tidak dibangun.

Selain masalah kebersihan, kedangkalan dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pusong juga menjadi keluhan utama para nelayan. Setiap hari, sekitar 50 unit kapal ikan beraktivitas di PPI Pusong, jumlah itu meningkat ketika kapal dari luar daerah ikut merapat. Fasilitas pokok pendukung yang belum memadai menyebabkan hasil perikanan yang seharusnya dapat mendukung kebutuhan lokal dan ekspor prospektif menjadi masih terbatas. Seperti diungkapkan Ketua Komisi II DPR Aceh, Khairil Syalman: “Padahal, kebutuhan hasil kelautan dan perikanan di Lhokseumawe bisa mendukung kebutuhan lokal dan ekspor yang prospektif. Namun, karena fasilitas pokok pendukung belum memadai, hasilnya pun masih terbatas."

Butuh akselerasi

Kabar baiknya, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengajukan tiga kawasan prioritas sebagai calon lokasi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, yang ketiganya adalah Kuala Meuraksa, Ujong Blang, dan Pusong Lama. Di kawasan Pusong Lama, prioritas akan difokuskan pada peningkatan fasilitas umum, perbaikan lingkungan kampung nelayan, serta penyediaan cold storage dan akses jalan produksi guna mendukung aktivitas ekonomi harian masyarakat nelayan.

Selain itu, revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pusong Baru juga dinilai strategis dalam memperbaiki sistem tata niaga hasil laut dan mendorong efisiensi distribusi. Pemerintah Kota Lhokseumawe bahkan tengah menjajaki kerja sama strategis dengan investor asal Malaysia untuk membuka jalur ekspor langsung komoditas unggulan Aceh, tanpa lagi bergantung pada Medan sebagai pintu ekspor utama. Dengan adanya pelabuhan ekspor langsung di Lhokseumawe, rantai distribusi akan dipangkas sehingga harga jual produk Aceh bisa lebih kompetitif di pasar internasional.

Namun, upaya ini masih membutuhkan akselerasi. Keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program menjadi kunci keberhasilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, “Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menitikberatkan pada kenyamanan, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan kawasan.”

Kebersihan lingkungan

Penataan lingkungan bukan sekadar urusan estetika. Ada hubungan erat antara kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan produktivitas ekonomi nelayan. Lingkungan yang kumuh berpotensi menurunkan daya tahan tubuh para nelayan dan keluarganya, yang pada gilirannya akan mengurangi intensitas melaut dan produktivitas tangkapan. Sebaliknya, lingkungan yang bersih dan tertata akan menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas kerja serta menghasilkan produk perikanan yang lebih higienis dan bernilai jual tinggi.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan terpadu. Pertama, percepatan realisasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Pusong Lama dengan fokus utama pada perbaikan sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kedua, peningkatan status PPI Pusong menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) agar pengelolaan dan alokasi anggaran untuk perbaikan fasilitas lebih optimal. Ketiga, pembangunan cold storage yang memadai untuk menjaga kualitas ikan sebelum didistribusikan atau diekspor, sehingga nilai tambah dapat dinikmati langsung oleh nelayan. Keempat, program edukasi dan pendampingan bagi masyarakat nelayan tentang pentingnya kebersihan lingkungan untuk kesehatan dan kualitas produk. Kelima, penguatan akses pembiayaan bagi nelayan dan pengolah ikan untuk mengembangkan usahanya.

Pusong adalah potret kecil dari potensi besar ekonomi pesisir Aceh yang belum tergarap optimal. Kekayaan lautnya telah terbukti mampu menopang kebutuhan pangan hingga ke luar daerah dan bahkan menembus pasar ekspor. Namun, tanpa perbaikan lingkungan permukiman dan fasilitas pendukung yang memadai, potensi ini akan terus berjalan di tempat. Warga Pusong, yang setiap hari berjuang di tengah laut yang bergelombang, berhak untuk pulang ke rumah yang bersih, sehat, dan tertata. Karena pada akhirnya, nelayan yang sehat dan tinggal di lingkungan yang layak akan jauh lebih produktif dalam menyejahterakan daerah dan bangsa.

Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi penuh menjadikan Pusong sebagai model kebangkitan ekonomi pesisir yang berkelanjutan. Sebab, apa artinya hasil laut melimpah jika pemukiman nelayan sendiri masih terbelenggu kumuh dan stunting?