S1 hingga S3 Menganggur: Menyoal Arah Kebijakan Pembangunan Aceh

Oleh: Salsabila dan Nurul Amalia

Pengangguran masih menjadi persoalan serius di Aceh. Setiap tahun jumlah sarjana lulusan Perguruan Tinggi (PT), dari S1 hingga S3 terus bertambah. 

Upacara wisuda sarjana, baik negeri maupun swasta, menjadi agenda rutin dilakukan kampus. Wisuda merata dilakukan, mulai dari Banda Aceh hingga Langsa, Singkil, dan Aceh Tenggara.
 
Jumlah lulusan PT tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja berdampak pada terus meningkatnya angka pengangguran di Aceh.

Fakta ini sejalan dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2026. (https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1024150/jumlah-pengangguran-di-aceh-bertambah-7430-orang-tpt-naik-jadi-588-persen) 

Banyak anak muda yang sudah menyelesaikan pendidikan S1 di kampus, tetapi tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan, bahkan untuk sekadar memulai karir.

Di satu sisi, pendidikan terus didorong sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Namun di sisi lain, realitas di lapangan justru menunjukkan ketidakpastian.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah sistem yang ada saat ini sudah benar-benar mampu menjawab kebutuhan generasi muda?

Duh, Sarjana S3 Ikut Menganggur

Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Aceh pada tahun 2025 mencapai 5,60 persen. Artinya, sekitar enam dari setiap 100 orang angkatan kerja masih belum mendapatkan pekerjaan.

Yang lebih memprihatinkan, pengangguran justru didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi. Lulusan Diploma IV hingga S3 menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni sebesar 8,68 persen.

Disusul lulusan SMK sebesar 8,66 persen dan SMA sebesar 6,92 persen (sumber: https://masakini.co/2026/02/07/lulusan-sarjana-penyumbang-pengangguran-terbesar-di-aceh).

Selain itu, pengangguran juga lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, serta lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran di Aceh tidak sederhana, melainkan memiliki banyak faktor yang saling berkaitan.

Ancaman Lonjakan Pengangguran 

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena adanya potensi peningkatan pengangguran dalam waktu dekat. Dampak bencana hidrometeorologi yang merusak lahan pertanian diperkirakan akan menyebabkan lonjakan pengangguran hingga 13 persen pada tahun 2026 (sumber: https://rmol.id/nusantara/read/2026/01/08/693147/pengangguran-aceh-diperkirakan-melonjak-13-persen).

Sekitar 200 ribu tenaga kerja di sektor pertanian berpotensi kehilangan pekerjaan akibat kerusakan lahan. Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai 2,60 juta jiwa, angka ini tentu sangat besar dan berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Artinya, Aceh tidak hanya menghadapi masalah pengangguran yang sudah ada, tetapi juga ancaman gelombang pengangguran baru dalam jumlah besar.

Lapangan Kerja yang Tidak Seimbang 

Salah satu penyebab utama tingginya pengangguran adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja.

Minimnya investasi dan terbatasnya sektor industri juga menjadi kendala utama dalam menciptakan lapangan kerja baru (sumber:https://bisnisia.id/aceh-krisis-lapangan-kerja-investasi-masih-sebatas-wacana).

Konsekuensinya adalah banyak lulusan PT yang akhirnya tidak bekerja sesuai dengan bidang yang mereka pelajari, atau bahkan belum mendapatkan pekerjaan sama sekali.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga dengan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan negara dan daerah.

Potensi Belum Dimanfaatkan 

Aceh sebenarnya memiliki potensi besar untuk membuka lapangan kerja, baik dari sektor sumber daya alam maupun kawasan industri. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu contohnya adalah Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Kawasan ini seharusnya bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan membuka banyak peluang kerja.

Namun hingga saat ini, investor masih enggan masuk karena minimnya infrastruktur seperti pelabuhan, listrik, air bersih, dan fasilitas logistik (sumber: https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1010557/minim-infrastruktur-investor-urung-masuk-kia-ladong-kadin-dorong-dibangunnya-gudang).

Padahal, minat investor sebenarnya sudah mulai tumbuh. Namun karena kesiapan fasilitas yang belum memadai, peluang tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal.

Dr Ismail Rasyid SE adalah salah satu investor nasional yang pernah berniat memajukan KIA Ladong, tapi dengan berbagai alasan akhirnya Ismail dengan PT Trans Continentnya harus angkat kaki (https://aceh.tribunnews.com/2020/05/16/trans-continent-tarik-alat-kerja-dari-kia-ladong).

Melihat kondisi ini, persoalan pengangguran di Aceh tidak bisa dianggap sebagai masalah biasa. Ini menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem dalam menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Menurut kami sebagai mahasiswa, melihat kondisi ini terasa seperti ada jarak yang cukup jauh antara apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan realitas yang dihadapi setelah lulus. Banyak lulusan PT yang akhirnya kebingungan menentukan arah, karena tidak adanya jembatan yang jelas menuju dunia kerja.

Selain itu, kebijakan yang ada juga belum sepenuhnya berfokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Anggaran daerah masih belum optimal dalam mendorong sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan dunia pendidikan juga menjadi salah satu penyebab lambatnya penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka peningkatan jumlah lulusan PT setiap tahun hanya akan memperbesar angka pengangguran.

Pengangguran di Aceh bukan hanya soal angka, tetapi soal masa depan generasi muda. Dengan kondisi saat ini dan ancaman lonjakan hingga 13 persen, permasalahan ini perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Menanti Kebijakan Pemda

Pemerintah Daerah (Pemda) perlu segera mengambil langkah nyata, mulai dari membuka ruang investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga mengembangkan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja.

Selain itu, pelatihan keterampilan juga harus diperkuat agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kesiapan untuk terjun ke dunia kerja.

Sebagai generasi muda, yang kami butuhkan bukan hanya kesempatan untuk belajar, tetapi juga kepastian untuk bekerja setelah menjadi sarjana. 

Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka pendidikan hanya akan menghasilkan lulusan tanpa arah yang jelas. Namun jika dikelola dengan baik, potensi yang dimiliki Aceh justru bisa menjadi kekuatan besar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Akhirnya kita berharap agar Pemda Aceh membangun secara serius beberapa kawasan ekonomi Aceh, meliputi: KIA Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan tentunya mempercepat rehabilitasi sawah dan kebun yang telah rusak akibat banjir bandang 2025.

Jika kawasan-kawasan ekonomi di atas dibangun dengan serius dan terencana, maka akan tercipta sejumlah lapangan kerja baru di Aceh. Ia tentunya akan menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh. Semoga!

Banda Aceh, 7 Mei 2026

Penulis, Mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry, email: salsabilakece357@gmail.com dan nuramaliatj168@gmail.com

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI