Energi Global Kacau, Indonesia Jangan Terjebak Ilusi “Aman”

Oleh: Prof Muhammad Irham

TIGA laporan The Economist dalam sepekan terakhir mengirimkan satu pesan yang senada dan cukup menggetarkan: sistem energi global sedang tidak stabil, bahkan ketika situasi di permukaan tampak "membaik".

Di atas kertas, gangguan tertentu terlihat mulai longgar. Selat Hormuz, urat nadi energi dunia, disebut mulai terbuka secara parsial.

Namun, pasar energi tetap “berantakan”. Gangguan logistik yang berkepanjangan, kapal-kapal yang hilang dari radar, serta krisis kepercayaan antar-aktor geopolitik membuat pasokan tetap ketat selama berbulan-bulan ke depan.

Dengan kata lain, krisis ini bukan lagi sekadar pertarungan teknis mengenai apakah jalur pelayaran terbuka atau tertutup, melainkan sebuah refleksi atas rapuhnya sistem distribusi energi global yang selama ini kita anggap sebagai given atau kepastian.

Lebih mengkhawatirkan lagi, konflik yang membara di kawasan Teluk tidak hanya memengaruhi volume pasokan, tetapi juga menggerus fondasi ekonomi negara-negara produsen energi itu sendiri.

Kekayaan negara-negara Teluk, yang selama ini menjadi penyangga stabilitas global, dengan aset yang diproyeksikan mencapai triliunan dollar, mulai terkikis untuk membiayai konflik dan mempertahankan stabilitas ekonomi domestik mereka.

Pergeseran ini menandai perubahan paradigma yang krusial dimana produsen energi tidak lagi bertindak sebagai “penyelamat pasar” ketika dunia membutuhkan stabilitas.

Ketika produsen terguncang dan jalur distribusi tidak konsisten, pasar energi kehilangan dua pilar utamanya sekaligus, yaitu supply capacity (kapasitas pasokan) dan supply reliability (keandalan pasokan).

Bagi konsumen global, ini berarti risiko menjadi lebih mahal dan ketidakpastian menjadi lebih lama.

Krisis ini harus dibaca sebagai fenomena struktural, bukan sekadar gangguan temporer yang akan berlalu dalam hitungan minggu.

Data yang dikutip dari laporan IMF menunjukkan bahwa gangguan di Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan sekitar 20 persen energi dunia, telah menciptakan disrupsi terbesar dalam sejarah pasar minyak global.

Bahkan ketika jalur tersebut secara teknis dinyatakan terbuka, aktivitas pelayaran belum pulih sepenuhnya. Ketidakpastian masih sangat tinggi karena biaya logistik yang melonjak, meningkatnya premi risiko asuransi, serta persoalan kepercayaan dalam perencanaan pengiriman.

Dalam ekonomi energi, kondisi seperti ini disebut sebagai persistent supply shock: guncangan yang efeknya bertahan lama karena menyangkut lebih dari sekadar volume produksi, ia merembet ke cara energi bergerak, dijadwalkan, dan dipertukarkan di pasar internasional.

Dalam situasi yang begitu volatil, Indonesia tidak boleh bersembunyi di balik narasi “relatif aman”.

Selama ini, narasi resmi sering menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya energi domestik yang cukup sehingga tidak mudah terseret guncangan global.

Namun, jika kita membedah realitasnya, struktur konsumsi energi Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Ketika pasar global terguncang, dampaknya bagi Indonesia tidak hanya berupa kenaikan harga di SPBU, tetapi juga ancaman nyata terhadap gangguan pasokan fisik.

Dampak ini bersifat sistemik yang menekan ruang fiskal melalui beban subsidi yang membengkak, mendorong inflasi yang menggerus daya beli masyarakat, hingga memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih problematis lagi, kebijakan energi nasional kita masih didominasi oleh pendekatan jangka pendek yang bersifat reaktif, menahan harga agar tidak naik, alih-alih memperkuat sistem agar tahan banting. Padahal, pelajaran dari krisis di sekitar Hormuz sangat jelas.

Negara yang mampu bertahan bukan mereka yang memiliki energi murah, melainkan mereka yang memiliki resilience (ketahanan).

Resiliensi ini tidak dibangun dalam semalam, ia dibangun melalui diversifikasi sumber energi, pembangunan cadangan strategis yang memadai, serta infrastruktur distribusi yang kuat dan terintegrasi.

Tanpa elemen-elemen tersebut, Indonesia akan terus menjadi price taker, pihak yang hanya pasrah menerima konsekuensi dari perubahan di pasar global yang semakin tidak stabil.

Momentum krisis ini seharusnya menjadi titik balik bagi kebijakan nasional kita. Pertama, Indonesia harus mempercepat transisi energi, bukan sekadar sebagai agenda lingkungan atau pemenuhan komitmen iklim, tetapi sebagai strategi geopolitik yang vital.

Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor berarti mengurangi kerentanan kita terhadap konflik dan gangguan jalur global. Transisi menuju energi terbarukan adalah langkah menuju kemandirian yang sesungguhnya.

Kedua, pembangunan cadangan energi strategis (Strategic Petroleum Reserve) harus menjadi prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar wacana teknokratis di atas kertas.

Cadangan energi bukan hanya instrumen cadangan fisik untuk kondisi darurat, melainkan perangkat manajemen risiko agar guncangan pasar global tidak langsung bertransformasi menjadi guncangan sosial-ekonomi di dalam negeri.

Negara-negara maju telah lama memahami bahwa cadangan energi adalah bagian dari pertahanan negara.

Ketiga, reformasi subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan, bukan sekadar menjaga popularitas jangka pendek.

Subsidi yang selama ini habis untuk konsumsi harus dialihkan secara bertahap untuk membangun infrastruktur energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Kita perlu berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer hari ini demi keamanan energi generasi mendatang.

Krisis energi global hari ini menegaskan satu hal mendasar, yaitu stabilitas energi dunia tidak lagi bisa diasumsikan.

Bahkan ketika jalur “terbuka”, pasar tetap kacau karena faktor biaya, logistik, dan risiko yang saling berkelindan.

Jika Indonesia masih merasa “aman”, maka itu bukan karena sistem kita kuat, melainkan karena kita belum benar-benar diuji oleh badai yang sesungguhnya.

Dalam politik ekonomi, ujian biasanya datang ketika ruang persiapan sudah menipis dan ketika itu terjadi, strategi seringkali terlambat untuk diwujudkan.

Sudah saatnya Indonesia meninggalkan ilusi “aman” dan beralih pada pekerjaan berat dengan membangun ketahanan energi yang nyata, terukur, dan berjangka panjang.

Energi adalah urusan hidup warga, stabilitas fiskal, serta kemampuan negara untuk berdaulat di tengah dunia yang semakin tidak menentu.

Sinyal yang terus diulang dari berbagai laporan internasional harus kita baca dengan kepala dingin.

Ketidakpastian hari ini kemungkinan besar bukan pengecualian, melainkan norma baru dalam tatanan global. Kita tidak bisa lagi menunggu badai reda untuk mulai memperbaiki atap rumah kita. 

Kesadaran akan kerentanan ini adalah langkah pertama menuju ketahanan yang sejati. Tanpa langkah konkret sekarang, kita hanya sedang menunggu giliran untuk terpukul oleh realitas pasar yang tidak kenal kompromi.

*) PENULIS adalah Guru Besar Universitas Syiah Kuala dan Pemerhati Energi

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI