Sisi Lain dari Gelar “Haji”

MELINDA RAHMAWATI, M.Pd., alumnus Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, melaporkan dari Jakarta

Keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama pada 22 April 2026 memandai awal dari Musim Haji 2026. Sebuah perjalanan spiritual yang termasuk dalam rukun Islam kelima dan telah secara turun-temurun menuturkan rihlahnya masing-masing di setiap zaman.

Mulai dari perjalanan dengan transportasi laut di era kapal uap pada abad ke-19 hingga berkembangnya industri pesawat terbang dalam negeri sampai hari ini, perjalanan haji menjadi suatu perjalanan yang penuh dengan kesabaran dan waktu yang teramat panjang.

Satu hal yang paling akrab bagi kita semua terkait ibadah haji adalah penggunaan gelar “haji” atau “hajah” bagi mereka yang telah melaksanakan perjalanan ibadah ke tanah suci tersebut.

Saat kita telisik, penggunaan gelar “haji” ayau “hajah” dalam masyarakat Indonesia nyatanya bukan sekadar praktik keagamaan yang normatif dari ajaran Islam. Ia terbentuk dari sebuah konstruksi sejarah yang panjang dan kompleks. Dalam kompleksitas tersebut, pelbagai macam interaksi antara pengalaman religius umat Islam Nusantara, dinamika sosial lokal, serta kepentingan politik pemerintah kolonial yang tanpa kita sadari secara laten masih ada di sekitar kita.

Oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan, “Apa kegunaan dari gelar haji itu?” kita harus menelusuri akar historisnya yang sudah dimulai pada masa kolonial

Dalam ajaran Islam, ditekankan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi mereka yang memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun finansial. Namun, tidak didapati ketentuan normatif yang—secara eksplisit maupun implisit—mewajibkan penggunaan gelar “haji” atau “hajah” sebagai identitas formal seseorang setelah menunaikan ibadah tersebut.

C. Snouck Hurgronje dalam “Mekka in the Latter Part of the 19th Century” yang diterjemahkan oleh J.H. Monahan tahun 1931, menjelaskan bahwa jemaah haji asal Nusantara, termasuk kelompok yang memiliki karakteristik sosial tersendiri. Hal itu dinilai berpotensi ekstrem seperti kecenderungan membawa pulang simbol-simbol religius sebagai penanda status baru mereka di masyarakat.

Selain itu, mereka yang telah selesai melaksanakan ibadah haji secara dominan memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Penyebabnya adalah adanya stigma bahwa mereka dianggap memiliki pengetahuan agama yang lebih luas.

Fenomena tersebut terus dipantau hingga awal abad ke-20. Sejak itu, pemerintah kolonial mulai memandang fenomena haji secara skeptis. Pandangan tersebut terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas umat Islam Nusantara ke Makkah dan meluasnya perkembang jaringan intelektual-politik lintas wilayah kala itu. Michael Laffan dalam “Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below the Winds” yang diterbitkan Routledge tahun 2003, menjelaskan bahwa perjalanan haji tidak terbatas pada rangkaian aktivitas spiritual, tetapi juga sarana pertukaran gagasan politik, keagamaan, serta pelbagai ide reformisme Islam dan Pan-Islamisme yang dianggap berpotensi mengancam kekuasaan kolonial.

Kekhawatiran tersebut membuat pemerintah kolonial menerapkan berbagai kebijakan pengawasan. Salah satu tonggaknya adalah Ordonansi Haji (Hadji Ordonnantie) yang berlaku dalam Staatsblad Nomor 698 Tahum 1922.

Dalam arsip kolonial yang dikaji oleh Nico Kaptein dalam bukunya “Islam, Colonialism and the Modern Age in the Netherlands East Indies" yang diterbitkan Brill tahun 2014, menyebutkan bahwa Pemerintah Belanda mewajibkan pencatatan ketat terhadap jemaah haji yang melingkupi: identitas, asal daerah, serta aktivitas mereka setelah kembali ke kampung halaman masing-masing.

Dari sinilah gelar “haji” mulai difungsikan sebagai penanda administratif oleh pemerintah kolonial kepada mereka yang telah selesai menunaikan ibadah haji. Gelar tersebut disematkan sebagai penghormatan atas pencapaian spiritual yang diraih, sekaligus alat identifikasi untuk memudahkan pengawasan. Dengan begitu, senada dengan hasil kajian Aldhania Uswatun Hasanah dalam artikel ilmiahnya berjudul “Kolonialisasi Gelar Haji: Inisiasi Belanda Waspadai Perlawanan Umat” yang terbit tahun 2023, gelar haji sejatinya pada era kolonial digunakan sebagai “label sosial-politik” yang melekat pada individu untuk kepentingan kontrol kekuasaan.

Selain penyematan gelar, fenomena lain yang turut berkembang adalah perubahan nama menjadi lebih bernuansa Arab setelah pelaksanaan ibadah haji.

Praktik itu sebetulnya tidak diatur oleh pemerintah kolonial. Namun, muncul secara natural sebagai bentuk ekspresi kultural dan religius dari para jemaah haji.

Banyak dari mereka yang merasa bahwa pengalaman spiritual di Makkah menjadi penanda dari awal sebuah fase baru dalam kehidupan mereka. Secara umum, mereka menggunakan nama baru yang dianggap lebih Islami sebagai tanda dari fase baru tersebut.

Contoh paling terkenal dari fenomena penggantian nama ini adalah Kiai Ahmad Dahlan, yang sebelumnya bernama Muhammad Darwis. Setelah menunaikan ibadah haji dan belajar di Makkah, beliau mengganti namanya sebagai simbol transformasi intelektual dan religius.

Hal serupa juga dilakukan Kiai Hasyim Asy’ari yang sebelumnya bernama Muhammad Hasyim, untuk memperkuat identitas keislamannya setelah belajar di Hijaz.

Fenomena tersebut menjadi semakin jelas dalam bukunya Deliar Noer “The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900–1942” tahun 1973 bahwa adopsi nama Arab sering kali ada keterkaitannya dengan upaya membangun legitimasi keagamaan dan otoritas intelektual di tengah masyarakat muslim di Nusantara.

Fenomena tersebut oleh Azyumardi Azra dalam “Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII” yang terbit tahun 2004 menekankan, hubungan intelektual antara Nusantara dan Timur Tengah telah lama mendorong proses “Arabisasi simbolik”. Termasuk di dalamnya penggunaan nama, gelar, dan tradisi keagamaan. Dengan begitu, perubahan nama setelah menunaikan ibadah haji tidak sebatas mencerminkan pengalaman yang individual, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jaringan global Islam.

Namun, saat kita membaca ulang pelbagai arsip kolonial yang terkait dengan data para jemaah haji masa itu, pemerintah kolonial cenderung melihat bahwa perubahan identitas—penggunaan gelar dan penggantian nama—yang dilakukan oleh jemaah patut juga diwaspadai. Dengan kata lain, baik gelar haji maupun nama Arab yang disandang secara bersama berperan dalam sistem kontrol kolonial terhadap mereka selesai melaksanakan ibadah haji.

Meskipun Indonesia telah merdeka, gelar haji tetap dimaknai sebagai simbol prestise dalam lingkup religius. Bagi sebagian masyarakat, seseorang yang telah menunaikan haji dianggap memiliki tingkat kesalehan yang lebih tinggi. Lebih lanjut jika kita mendalami fenomena ini dalam sebuah kajian sosiologis, Clifford Geertz dalam bukunya “The Religion of Java” yang terbit tahun 1960, dijelaskan bahwa simbol-simbol keagamaan di Jawa—termasuk gelar haji—sering kali berfungsi sebagai penanda stratifikasi sosial di tengah masyarakat.

Sebagai penutup, sejarah penggunaan gelar haji atau hajah dan praktik perubahan nama bercorak Arab di Indonesia memperlihatkan transformasi yang kompleks: dari alat pengawasan kolonial menjadi simbol kehormatan religius dan sosial.

Bentuk identitas keagamaan ini menunjukkan kepada kita hubungan kausalitas antara pengalaman spiritual, jaringan global Islam, dan kekuasaan politik yang saling terkait dan bertransformasi menjadi sebuah praktik budaya yang bertahan hingga kini.