South Andaman dan Nasib Aceh: Mengapa Sikap Mualem Harus Didukung Penuh?

Oleh: Muhammad Fajri, SE., ME*)

Di tengah euforia penemuan cadangan gas raksasa di Wilayah Kerja (WK) South Andaman, publik cenderung terjebak pada angka-angka fantastis mengenai potensi investasi, produksi gas, dan penerimaan negara. 

Namun dalam perspektif ekonomi pembangunan, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang akan memperoleh manfaat terbesar dari kekayaan tersebut?

Apakah South Andaman akan menjadi instrumen transformasi ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Aceh, atau justru menjadi pengulangan dari sejarah panjang daerah kaya sumber daya yang hanya menjadi lokasi ekstraksi tanpa memperoleh manfaat strategis yang sepadan?

Dalam konteks inilah, keputusan Gubernur Aceh untuk menunda persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo harus dipahami secara lebih substantif dan visioner. 

Sikap tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi, bukan pula hambatan terhadap pembangunan.

Sebaliknya, keputusan itu merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya strategis Aceh tidak semata-mata berorientasi pada percepatan produksi, melainkan pada penciptaan nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat Aceh.

Baca juga: Kunjungan Luar Negeri Prabowo Dikritik Boros Ratusan Miliar, Menkeu Purbaya: Boleh Nombok

Secara akademik, posisi yang diambil Gubernur Aceh justru sejalan dengan paradigma pembangunan modern yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan (people-centered development). 

Dalam teori Human Capital yang dikembangkan Theodore Schultz dan Gary Becker, kekayaan alam bukanlah faktor penentu utama kemajuan suatu wilayah. Yang menentukan adalah kemampuan suatu daerah mengubah kekayaan alam menjadi investasi pendidikan, keterampilan, inovasi, dan kapasitas institusional.

Dengan kata lain, gas alam tidak pernah menjadi tujuan akhir pembangunan. Gas hanyalah instrumen untuk membangun manusia.

Aceh memiliki alasan historis yang kuat untuk bersikap kritis terhadap setiap proyek ekstraktif berskala besar. Selama puluhan tahun, Arun LNG menjadi salah satu proyek energi paling penting di dunia. 

Baca juga: South Andaman Menunggu: Akankah Putra dan Putri Aceh Menjadi Tuan Rumah di Lautnya Sendiri?

Triliunan rupiah nilai ekonomi dihasilkan dari tanah Aceh. Namun pertanyaan yang masih relevan hingga hari ini adalah: apakah kemegahan Arun berhasil melahirkan basis SDM dan industrialisasi yang setara dengan nilai sumber daya yang telah dieksploitasi?

Jawaban objektifnya masih jauh dari ideal.

Pengalaman Tanpa Dominasi Teknologi

Kita memiliki pengalaman, tetapi belum memiliki dominasi teknologi. Kita memiliki sejarah produksi energi, tetapi belum menjadi pusat inovasi energi.

Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum memiliki jumlah tenaga ahli lokal yang proporsional terhadap nilai kekayaan yang dihasilkan.

Karena itu, South Andaman tidak boleh dikelola dengan paradigma lama.

Baca juga: Polemik Gas Blok Andaman, ForBINA Dorong Skema Win-Win Solution antara Pemerintah Aceh dan Mubadala

Aceh tidak boleh kembali puas hanya dengan menjadi wilayah penghasil bahan mentah. Aceh tidak boleh hanya menghitung besarnya dana bagi hasil atau nilai investasi yang masuk. 

Aceh harus mulai menghitung berapa banyak insinyur yang dilahirkan, berapa banyak tenaga ahli yang tersertifikasi internasional, berapa banyak pusat riset yang dibangun, dan berapa besar kapasitas teknologi yang berhasil diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam literatur ekonomi politik, fenomena ini dikenal sebagai perbedaan antara extractive development dan transformative development. 

Pembangunan ekstraktif hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Sebaliknya, pembangunan transformatif menghasilkan perubahan struktur ekonomi dan peningkatan kualitas manusia yang bertahan lintas generasi.

Baca juga: Terkait Gas Andaman, Presiden Forum Komunikasi Mahasiswa Pasee : Jangan Biarkan Aceh Jadi Penonton 

Pertanyaannya, model pembangunan mana yang sedang diperjuangkan Aceh?

Melalui sikapnya terhadap South Andaman, Gubernur Aceh sesungguhnya sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas: bahwa Aceh tidak boleh lagi ditempatkan hanya sebagai lokasi eksploitasi sumber daya. 

Aceh harus menjadi bagian dari rantai nilai, pusat pengembangan SDM, pusat pertumbuhan industri, dan penerima manfaat utama dari kekayaan yang berasal dari wilayahnya sendiri.

Posisi ini patut didukung penuh.

Mengapa?

Karena tantangan terbesar Aceh hari ini bukanlah kekurangan sumber daya alam, melainkan keterbatasan kualitas SDM yang mampu mengelola sumber daya tersebut secara mandiri.

Data pembangunan menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas pendidikan, kompetensi teknis, produktivitas, hingga keterhubungan dengan kebutuhan industri global.

Baca juga: Tegas! KPA Mintas Gas Blok Andaman Selatan Diolah di Aceh, Jubir: Demi Rakyat dan Ekonomi Daerah

Ironisnya, tanpa keberpihakan kebijakan yang kuat, investasi besar justru dapat memperlebar kesenjangan tersebut. Perusahaan akan mendatangkan tenaga ahli dari luar karena kebutuhan kompetensi yang belum tersedia secara lokal.

Akibatnya, proyek berjalan, produksi meningkat, tetapi peningkatan kapasitas SDM Aceh berlangsung sangat lambat.

Inilah yang dalam ekonomi pembangunan disebut sebagai enclave economy, yakni ketika aktivitas ekonomi modern tumbuh di suatu wilayah tanpa menciptakan integrasi yang kuat dengan masyarakat lokal.

Kontrak Sosial Baru Investasi

Karena itu, sikap Gubernur Aceh harus dibaca sebagai upaya memutus mata rantai enclave tersebut.

South Andaman harus menjadi pintu masuk lahirnya kontrak sosial baru antara investasi dan pembangunan daerah.

Baca juga: Piala Dunia: Media Pembelajaran Modern Lintas Generasi

Setiap pengembangan lapangan migas harus disertai kewajiban yang jelas mengenai transfer teknologi, peningkatan kandungan lokal, penguatan pendidikan vokasi, kemitraan universitas dengan industri, program magang berskala besar, serta target penyerapan tenaga kerja Aceh yang terukur.

Jika syarat-syarat tersebut tidak diperjuangkan sejak awal, maka Aceh berpotensi kembali menjadi penonton di rumah sendiri.

Lebih jauh lagi, keberanian Gubernur Aceh dalam memperjuangkan kepentingan daerah sesungguhnya mencerminkan praktik developmental leadership yang semakin langka di tengah arus liberalisasi ekonomi global.

Kepemimpinan pembangunan bukanlah kepemimpinan yang sekadar mengejar realisasi investasi setinggi mungkin, melainkan kepemimpinan yang mampu memastikan investasi menghasilkan perubahan struktural bagi masyarakat.

Baca juga: Waspada, Ternyata Begini Bahaya Jika Sering Main HP Sebelum Tidur

Dalam konteks ini, keberhasilan South Andaman tidak boleh diukur dari berapa miliar dolar investasi yang masuk atau berapa triliun kaki kubik gas yang diproduksi.

Ukuran keberhasilannya harus lebih tinggi dari itu: apakah proyek ini mampu mengubah struktur ekonomi Aceh dan meningkatkan kualitas SDM Aceh secara signifikan.

Pada akhirnya, gas South Andaman akan habis. Cepat atau lambat, seluruh cadangan yang hari ini diperebutkan akan keluar dari perut bumi Aceh.

Namun ada satu hal yang seharusnya tetap tinggal setelah seluruh gas itu habis: manusia Aceh yang lebih unggul, lebih terampil, lebih inovatif, dan lebih siap bersaing di tingkat global.

Karena itu, dukungan terhadap sikap Gubernur Aceh bukan semata-mata dukungan terhadap sebuah kebijakan teknis.

Baca juga: Guru Besar UIN Ar-Raniry Dukung Gagasan Gubernur Minta Gas Blok Andaman Selatan Diolah di KEK Arun

Ini adalah dukungan terhadap visi pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat kemajuan.

Ini adalah dukungan terhadap gagasan bahwa kekayaan alam harus menjadi sarana membangun peradaban, bukan sekadar sumber pendapatan.

Jika South Andaman hanya menghasilkan gas, maka Aceh sedang menjual masa kini. Tetapi jika South Andaman mampu melahirkan SDM unggul, pusat inovasi, dan industri masa depan, maka Aceh sedang membangun abad berikutnya. 

Karena itu, sikap Gubernur Aceh bukan hanya layak didukung—melainkan harus didukung sepenuhnya sebagai ikhtiar memastikan bahwa kekayaan alam Aceh benar-benar menjadi milik generasi Aceh.(*)

*) PENULIS adalah Mahasiswa Doktoral Universitas Nasional (UNAS) Jakarta.

KUPI Beungoh adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel dalam rubrik ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 

BACA artikel Kupi Beungoh lainnya di SINI