Guru Besar UIN Ar-Raniry Dukung Gagasan Gubernur Minta Gas Blok Andaman Selatan Diolah di KEK Arun

Ringkasan Berita:

• Menurut Prof. Syamsul, usulan Mualem merupakan representasi dari suara dan denyut nadi rakyat Aceh. 
• Ia menilai Mualem sedang menyuarakan kerinduan masyarakat agar kekayaan alam kali ini benar-benar memiliki nilai tersendiri bagi daerah.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof. Syamsul Rijal, menyatakan dukungannya terhadap gagasan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait pengelolaan gas di Wilayah Kerja (WK) South Andaman atau Andaman Selatan.

Sebelumnya, Mualem, sapaan Gubernur Aceh, meminta agar gas alam dari WK South Andaman tidak langsung dialirkan ke luar Aceh, melainkan diolah terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. 

Permintaan tersebut disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui surat tertanggal 27 Februari 2026, dengan tujuan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat Aceh.

“Pernyataan Mualem tepat dan strategis dari sudut sosiologis-historis dalam koneksitas Aceh–pusat dengan pengelolaan sumber daya alamnya,” kata Prof. Syamsul Rijal dari Arab Saudi, Selasa (2/6/2026), setelah membaca pemberitaan Serambinews.com. Saat itu, ia sedang menunaikan ibadah haji.

Menurut Prof. Syamsul, usulan Mualem merupakan representasi dari suara dan denyut nadi rakyat Aceh. Ia menilai Mualem sedang menyuarakan kerinduan masyarakat agar kekayaan alam kali ini benar-benar memiliki nilai tersendiri bagi daerah.

Baca juga: Jangan Biarkan Sejarah Arun Terulang di Andaman

“Bukankah rakyat Aceh memiliki memori kolektif yang mendalam terkait eksploitasi gas alam di masa lalu, yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi pusat, namun daerah di sekitar lingkar tambang tetap miskin dan angka pengangguran tetap tinggi,” ujarnya.

Prof. Syamsul berpendapat, pengolahan gas di Aceh akan membuka peluang bagi pemuda dan masyarakat setempat. Dengan demikian, isu energi gas dapat menjadi penopang keberlangsungan hidup sekaligus menciptakan peluang kerja baru.

“Penegasan Mualem telah membumikan harga diri dan kedaulatan daerah sebagai pemegang amanah potensi sumber daya alam untuk manfaat yang meluas,” lanjutnya.

Atas dasar itu, Prof. Syamsul menilai seorang gubernur berhak meminta pengelolaan kekayaan alam demi kemakmuran rakyatnya sebagai bagian dari artikulasi keadilan distributif yang dinantikan masyarakat.

“Namun, ini tidak dapat berhenti sekadar retorika. Seluruh pihak yang memiliki kapasitas harus urun rembug untuk mewujudkannya,” tutupnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menerangkan bahwa langkah yang diambil Pemerintah Aceh bertujuan memastikan sumber daya alam Aceh memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat daerah.

“Iya, benar surat itu. Karena tujuannya memang untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh, termasuk meningkatnya serapan tenaga kerja lokal,” kata Nurlis kepada Serambi, Senin (1/6/2026) malam.

Sikap tersebut juga sejalan dengan pandangan yang disampaikan Mualem dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh di Meuligoe Gubernur Aceh beberapa hari lalu. Mualem menegaskan Aceh harus memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan gas alam yang ditemukan di perairan Andaman.