Menjalankan Humanocracy Secara Sistemik di USK

Alur layanan perlu dibuat lebih sederhana. Data perlu dipakai untuk membantu keputusan. Tanggung jawab perlu dibuat lebih terang. Kalimat ini terdengar mudah, tetapi menjalankannya tidak pernah sederhana.

Perubahan Struktural

Humanocracy juga perlu dibaca sebagai perubahan struktural dan fungsional. Perubahan struktural menyangkut kewenangan, unit, koordinasi, dan tanggung jawab. Perubahan fungsional menyangkut cara setiap fungsi bekerja dan saling terhubung.

Di titik ini, transformasi digital perlu ditempatkan secara tepat. Teknologi bukan tujuan akhir.

Aplikasi bukan tanda bahwa perubahan sudah berhasil. Data juga bukan sekadar laporan untuk memenuhi kewajiban administrasi.

Semua itu baru berarti jika membantu civitas akademika bekerja lebih baik, mengambil keputusan lebih cepat, dan mengurangi beban birokrasi yang tidak perlu.

Pada akhirnya, humanocracy tidak perlu diperlakukan sebagai istilah yang rumit. Ia cukup dibuktikan melalui perubahan yang terasa. Layanan menjadi lebih jelas, koordinasi lebih rapi, data dipakai dalam keputusan, teknologi membantu pekerjaan, dan budaya kerja lebih menghargai manusia.

USK tidak cukup dibangun oleh orang-orang baik yang duduk dalam jabatan. Orang baik tetap membutuhkan cara kerja yang baik. Mereka membutuhkan alur yang jelas, keputusan yang cepat, teknologi yang membantu, data yang dipakai, dan suasana kerja yang membuat manusia dihargai.

Itulah sebabnya humanocracy harus dijalankan secara sistemik. Jika tidak, ia hanya akan menjadi istilah baru dalam percakapan kampus. Padahal, yang dibutuhkan USK saat ini bukan sekadar istilah baru, melainkan cara kerja baru.

*) PENULIS adalah Alumni PPRA 65 Lemhannas

KUPI Beungoh adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. 

Isi artikel dalam rubrik ini tidak mencerminkan pandangan Redaksi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 

BACA artikel Kupi Beungoh lainnya di SINI