Ketika Sumber Daya Aceh Tak Menjadi Daya Ungkit, Maka Kemiskinan Struktural Lahir

*) Oleh: Prof Muhammad Irham

KETIKA Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data kemiskinan terbaru tahun 2025, publik kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: delapan kabupaten masih bertahan dalam kelompok termiskin di provinsi ini.

Kabupaten Aceh Singkil (17,07 persen), Gayo Lues (16,77 % ), Pidie (16,46 % ), Bener Meriah (16,20 % ), Pidie Jaya (16,12 % ), Simeulue (15,52 % ), Aceh Barat (15,50 % ), dan Nagan Raya (15,42 % ) menempati posisi teratas dalam daftar yang seharusnya sudah berkurang sejak otonomi khusus diberlakukan 17 tahun lalu.

Fenomena ini mempertegas bahwa persoalan kemiskinan di Aceh bukan sekadar soal pendapatan rendah, melainkan kemiskinan struktural—sebuah kondisi ketika sistem sosial, ekonomi, dan politik gagal menciptakan akses dan kesempatan yang setara bagi masyarakat.

Ketimpangan yang Berakar di Geografi dan Struktur Ekonomi

Pola kemiskinan di Aceh menunjukkan hubungan kuat antara geografi, akses infrastruktur, dan struktur ekonomi daerah.

Kabupaten kepulauan seperti Aceh Singkil dan Simeulue menghadapi isolasi geografis yang menimbulkan biaya logistik tinggi, keterbatasan pasokan barang, serta ketimpangan harga.

Sementara kabupaten pegunungan seperti Gayo Lues dan Bener Meriah masih menggantungkan 70–80 persen ekonomi rumah tangga pada sektor pertanian tradisional, terutama kopi.

Potensi kopi Gayo yang mendunia tidak secara langsung meningkatkan pendapatan petani karena lemahnya rantai nilai lokal dan dominasi tengkulak.

Kajian UNDP Indonesia (2024) menyebut fenomena ini sebagai “low value chain trap” jebakan rantai nilai rendah yang terjadi ketika daerah penghasil tidak memiliki kapasitas industri pengolahan dan distribusi sendiri.

Dengan kata lain, petani kaya produksi, tapi miskin nilai tambah.

Sementara itu, Aceh Barat dan Nagan Raya menggambarkan bentuk lain dari resource curse atau kutukan sumber daya alam.

Meski kaya minyak, sawit, emas dan batubara, kemiskinan masih tinggi karena hasil eksploitasi sumber daya tidak terdistribusi secara adil.

Menurut World Bank’s Indonesia Subnational Development Report (2023), daerah kaya sumber daya justru rentan terhadap stagnasi pembangunan manusia ketika tata kelola dan akuntabilitas fiskalnya lemah. Aceh termasuk di dalam kategori tersebut.

Dana Besar, Hasil Kecil dengan Ketergantungan Fiskal Otonomi Khusus