Dewan Ingatkan Pemerintah tak Gunakan Dana Bencana Bayar Tunjangan Pejabat

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRA dari Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah agar tidak menggunakan dana bencana untuk bayar tunjangan atau biaya perjalanan dinas pejabat negara.
• Khalid meminta KPK dan lembaga penegakan hukum memantau penggunaan alokasi dana bencana agar tidak disalahgunakan.
• Khalid juga meminta Satgas bentukan pemerintah maupun DPR RI agar melibatkan pengusaha lokal dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA dari Fraksi Golkar, Khalid mengingatkan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah agar tidak menggunakan dana bencana untuk bayar tunjangan atau biaya perjalanan dinas pejabat negara. 

"Karena pejabat melakukan survei, monitoring lapangan, kemudian tunjangannya atau biaya perjalanan dinasnya dibebankan ke dana bencana," kata Khalid mengingatkan, Minggu (11/1/2026).

Khalid menyampaikan hal ini agar penggunaan dana bencana Sumatera, khususnya Aceh -- bisa tepat sasaran sehingga pemulihan bisa dengan cepat diatasi. 

"Ini kerja-kerja kemanusiaan lho. Kita harus bekerja ikhlas untuk memulihkan Aceh pascabencana. Jangan ada yang ambil keuntungan dalam bencana," tambahnya.

Khalid meminta KPK dan lembaga penegakan hukum memantau penggunaan alokasi dana bencana agar tidak disalahgunakan.

"Bukan tidak mungkin anggaran bencana ditilep, disalahgunakan. Ini yang harus kita awasi dari sekarang agar tidak menimbulkan masalah lain ke depan," harapnya.

Disisi lain, Khalid juga meminta semua pihak, terutama pejabat negara untuk berhenti menanggapi berbagai persoalan yang muncul di media sosial.

Pemerintah harus fokus melakukan pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat yang hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Libatkan pengusaha lokal

Dalam kesempatan itu, Khalid juga meminta Satgas bentukan pemerintah maupun DPR RI  agar melibatkan pengusaha lokal dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

Menurutnya, pembangunan Aceh harus dilakukan melalui skema padat karya atau pelibatan masyarakat sesuai keahlian. Sehingga, pengusaha lokal maupun masyarakat bisa ikut serta dalam membangun daerah.

"Saya selaku anggota DPRA mendukung gagasan teman-teman Gapensi yang meminta pemerintah melibatkan pengusaha atau kontraktor lokal dalam masa recovery atau pemulihan," katanya.

"Pengusaha-pengusaha lokal sebenarnya juga korban dari bencana ini. Ada dari mereka yang punya alat-alat berat tapi sekarang tidak bisa lagi kerja karena bencana," tambah Khalid.

Khalid memprediksi, tingkat inflasi di Aceh ke depan akan tinggi. Selain hilangnya mata pencaharian warga seperti sawah dan perkebunan, masyarakat juga tidak ada pekerjaan.

"Tapi dengan adanya pekerjaan pada masa rehab rekon, setidaknya ekonomi masyarakat bisa pulih dan kehidupan masyarakat akan normal kembali. Disinilah penting skema padat karya," terang politisi Golkar ini.