H Ruslan M Daud Resmi Nahkodai PKB Aceh Masa Bakti 2026–2031

Ringkasan Berita:

• H. Ruslan M Daud resmi dilantik Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua DPW PKB Aceh periode 2026–2031
• HRD dikenal aktif menyuarakan kepentingan Aceh, khususnya dalam isu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor pendidikan dan keagamaan, serta perlindungan hak-hak daerah.
• HRD siap membawa PKB Aceh pada masa bakti 2026–2031 menuju arah yang lebih solid, religius, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar resmi melantik H. Ruslan M Daud sebagai Ketua DPW PKB Aceh periode 2026–2031 dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Hotel Movenpick, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda nasional DPP PKB yang juga melantik seluruh pengurus DPW PKB se-Indonesia. 

Untuk Aceh, H Ruslan M Daud—yang akrab disapa HRD—dilantik bersama empat pengurus inti lainnya, yakni Ketua Dewan Syuro Waled H Muniruddin M Diah serta Sekretaris Dewan Syuro Tgk Muhammad Hafiz H.Ib, Sekretaris DPW PKB Aceh Tgk Mujlisal S.Ag, M.H, dan Bendahara Dony Arega Rajes. Sebelum dilantik, para Pimpinan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz tersebut dibekali pendidikan politik secara intensif selama dua hari yang diberi nama Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) yang dilaksanakan oleh Lembaga Kader Nasional DPP PKB.

HRD menegaskan bahwa amanah yang diberikan kepadanya bukan sekadar jabatan struktural, melainkan tanggung jawab politik yang harus dijalankan dengan penuh komitmen dan kebermanfaatan.

“Ini adalah amanah politik yang besar. Bagi saya, politik bukan hanya soal menang dalam kompetisi, tetapi bagaimana kekuasaan yang kita miliki benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar HRD.

HRD bukan figur baru dalam panggung pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Bireuen periode 2012–2017, sebuah pengalaman eksekutif yang membentuknya dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah, serta penguatan pelayanan publik.

Setelah itu, Ia melanjutkan kiprah di tingkat nasional sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029. Dalam kapasitasnya sebagai legislator, HRD dikenal aktif menyuarakan kepentingan Aceh, khususnya dalam isu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor pendidikan dan keagamaan, serta perlindungan hak-hak daerah.

Pengalaman di dua ranah tersebut—eksekutif dan legislatif—menjadi modal besar dalam memimpin partai ke depan. HRD memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diperjuangkan, hingga dieksekusi di lapangan. Kombinasi itu diyakini akan memperkuat konsolidasi PKB Aceh dalam menghadapi dinamika politik dan agenda pembangunan.

“Pengalaman saya di eksekutif mengajarkan pentingnya efektivitas kebijakan. Sementara di legislatif, saya belajar bagaimana memperjuangkan aspirasi agar benar-benar masuk dalam keputusan politik. Dua pengalaman ini akan saya dedikasikan sepenuhnya untuk membesarkan PKB dan memperjuangkan rakyat,” tegasnya.

HRD menyampaikan bahwa keputusannya untuk maju dan menerima amanah sebagai Ketua DPW PKB Aceh periode 2026–2031 didasari atas arahan, dorongan dan restu ulama karismatik Aceh yang merupakan gurunya, yakni Abu Syekh Hasanoel Basry atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Mudi. Bagi HRD, nasihat dan arahan dari Abu Mudi merupakan perintah dan menjadi pertimbangan moral dan spiritual yang sangat kuat dalam mengambil keputusan politik tersebut. Ia menyebut bahwa dorongan itu bukan sekadar dukungan personal, melainkan amanah keumatan yang harus diperjuangkan melalui jalur politik yang terhormat dan konstitusional.

Abu Mudi, yang selama ini dikenal sebagai figur sentral dalam dunia dayah dan pendidikan Islam di Aceh, berharap agar PKB dapat menjadi corong strategis perjuangan ulama dan komunitas pesantren. Harapan tersebut mencakup penguatan peran dayah dalam pembangunan daerah, keberpihakan terhadap regulasi yang melindungi pendidikan Islam tradisional, serta menghadirkan kebijakan publik yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kepentingan umat.

HRD menambahkan bahwa bersama Abu Mudi, terdapat sejumlah ulama karismatik dan pimpinan pesantren lainnya yang mendorongnya untuk maju mengambil tanggungjawab sebagai pimpinan DPW PKB Aceh. Diantaranya adalah Waled Nu, Abiya Anwar, Abi Daod, Abi Hidayat Waly Labuhan Haji, Abu Sibreh, Abu Firdaus Subulussalam, Abu Cut Lhok Nibong dan sejumlah sejumlah alim ulama, pimpinan organisasi ke-NU-an, pimpinan majelis zikir, dan lain sebagainya. 

HRD menegaskan bahwa kepercayaan dan arahan dari sejumlah ulama tersebut itu akan menjadi modal yang sangat fundamental dalam kepemimpinannya. Ia ingin memastikan bahwa PKB Aceh tidak hanya kuat secara struktur dan elektoral, tetapi juga menjadi jembatan aspirasi ulama, santri, dan masyarakat dayah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan umat. Dengan demikian, perjuangan politik tidak terlepas dari nilai keummatan, etika, serta tanggung jawab sosial yang lebih luas.

HRD menekankan bahwa arah kepemimpinannya akan bertumpu pada politik kebangsaan yang berasaskan kemanfaatan. Menurutnya, kemenangan elektoral hanyalah satu tahapan. Yang lebih penting adalah memastikan kekuasaan yang diraih—baik di legislatif maupun eksekutif—menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. “PKB harus menjadi rumah perjuangan. Kita tidak boleh berhenti pada kemenangan politik. Kita harus memastikan setiap kursi yang kita duduki membawa manfaat nyata—baik melalui kebijakan, program, maupun pengawasan,” katanya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga kebersamaan, kekompakan, dan kerja kolektif di tubuh partai. Bagi HRD, soliditas internal menjadi kunci untuk memperluas pengaruh politik PKB di Aceh.

Ke depan, HRD menargetkan peningkatan perolehan kursi PKB di berbagai tingkatan, mulai dari DPRK, DPRA, DPR RI, hingga bertambahnya kepala daerah yang berasal atau diusung PKB. Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa orientasi utama bukan sekadar angka kursi. “Kita ingin meningkatkan prestasi politik, tetapi lebih dari itu, kita ingin memastikan aspirasi masyarakat dijemput, diperjuangkan, dan direalisasikan. Itulah azas manfaat yang harus menjadi ruh perjuangan seluruh kader PKB di Aceh,” ungkapnya.