Tiyong, Jejak yang Ditinggalkan dan Harapannya untuk PNA

SALAH satu pendiri Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Samsul Bahri Tiyong, mengenang kembali perjalanan panjang partai lokal yang pernah ia besarkan. “Kalau kita bicara kondisi PNA hari ini, kita harus melihat ke belakang,” ujar Tiyong membuka cerita dalam wawancara khusus dengan Serambi, Kamis (16/10/2025).

Ia mengingat masa awal pendirian PNA yang dulu bernama Partai Nasional Aceh, dengan semangat membangun partai lokal yang berpandangan nasional. Pada Pemilu 2014, PNA berhasil meraih tiga kursi di DPR Aceh. Momentum itu berlanjut di Pilkada 2017, ketika Irwandi Yusuf, yang saat itu belum menjadi pengurus partai, terpilih sebagai Gubernur Aceh.

“Irwandi baru mundur dari PNS sekitar 2016. Saat itu, Muksaminal menjabat ketua, dan Syeh Muharram sebagai sekjen,” kenang Tiyong.

Namun, dinamika internal mulai terasa. Syeh Muharram tidak sepakat Irwandi maju sebagai gubernur, hingga kemudian posisinya sebagai sekjen digantikan oleh Miswar Fuadi demi kelancaran administrasi pencalonan Irwandi.

Setelah Irwandi terpilih, PNA melakukan perubahan AD/ART, mengganti lambang, dan mengubah nama menjadi Partai Nanggroe Aceh. Irwandi diangkat secara aklamasi sebagai ketua umum, dengan Miswar sebagai sekjen, Lukman sebagai bendahara, dan Tiyong sebagai ketua harian.

Dinamika dan Kisruh Internal

Pemilu 2019 menjadi titik cerah bagi PNA. Meski Irwandi tersandung kasus hukum, partai tetap solid dan berhasil meraih 47 kursi DPRK dan 6 kursi DPR Aceh. Namun, pascapemilu, konflik internal kembali mencuat. “Rapim PNA di Hermes memunculkan banyak informasi yang tidak utuh yang sampai ke Irwandi. Akibatnya, saya diberhentikan sebagai ketua harian dan digantikan oleh Darwati. Sekjen juga ikut diganti,” ungkap Tiyong.

Kisruh itu berlanjut hingga ke pengadilan. Meski enggan mengungkit masa lalu, Tiyong menegaskan bahwa jika PNA ingin bangkit dari kondisinya saat ini, maka reformasi total harus dilakukan. “Dulu kita punya mimpi besar untuk PNA di 2024, tapi ya tidak semua mimpi bisa menjadi kenyataan,” ujarnya.

Samsul Bahri Tiyong menilai bahwa masa kepengurusan PNA periode 2017-2022 sejatinya telah berakhir. Karena itu, sudah saatnya partai menggelar kongres untuk memilih ketua umum baru sekaligus melakukan penyegaran struktur organisasi. Terlebih, PNA saat ini tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen, baik di tingkat DPRK maupun DPR Aceh.

Terkait wacana Irwandi Yusuf kembali memimpin PNA, Tiyong merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut hak politik Irwandi selama lima tahun setelah menjalani masa hukuman. “Kalau kita lihat putusan MK terakhir, Irwandi sampai 2029 tidak bisa menjadi pengurus partai politik,” ungkapnya.

Sementara tentang munculnya nama Syeh Muharram sebagai calon pemimpin PNA, Tiyong menilai hal ini sebagai angin segar. Ia mengingatkan bahwa Syeh Muharram bukan sosok baru di tubuh partai. Pernah menjabat Sekjen PNA dan kini menjabat sebagai Bupati Aceh Besar.

“Dengan pengalaman dan kapasitas yang ia miliki, bukan tidak mungkin Syeh Muharram mampu membawa PNA kembali berjaya di masa depan,” ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa semua keputusan tetap berada di tangan peserta kongres, jika forum tersebut benar-benar digelar.

Meski telah hijrah ke Partai Golkar dan terpilih sebagai anggota DPR RI, Tiyong tetap memberikan saran bagi PNA. Ia menyebut beberapa nama, seperti Muksaminal, Syeh Muharram, Sayuti, Abu Bakar, Abrar Muda, dan Abi Alek sebagai kader-kader potensial yang bisa membawa PNA kembali berjaya.

“Kalau memang ingin membesarkan PNA, langkah pertama adalah kongres. Apalagi kabarnya PNA mendapat dana dari Kesbangpol sekitar Rp 800 juta. Itu bisa dipakai untuk pelatihan kader dan konsultasi arah ke depan,” tutup Tiyong.(*)