Minggu, 5 Juli 2015
Home » Opini

Pendidikan untuk Semua

Kamis, 2 Mei 2013 09:27

HAL pertama yang dilakukan Jepang setelah kalah dalam Perang Dunia II pada 1945, adalah mengumpulkan berapa jumlah guru yang selamat pada saat itu. Demikian pula Malaysia, sejak awal kemerdekaannya, negeri jiran itu banyak mendatangkan guru-guru dari Indonesia untuk memberikan pengajaran kepada rakyat mereka. Hasilnya, hari ini kedua negara diatas telah menjadi macan baru Asia disebabkan kepedulian kedua negara tersebut terhadap pentingnya pembangunan pendidikan.

Begitu sangat istimewanya pendidikan sehingga kemudian banyak negara-negara yang mengawali pembangunan negaranya pada peletakan dasar sistem pendidikan untuk menciptakan generasi terbaik dalam membangun negerinya. Bagaimana dengan Indonesia? Meskipun sudah 67 tahun kita merdeka kita masih disibukkan dengan perdebatan tentang penting tidaknya Ujian Nasional (UN). Namun, dalam tulisan ini penulis ingin memfokuskan tentang pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi para penyandang disabilitas.

 Penyandang disabilitas
Menurut laporan tentang disabilitas (2011) yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia (World Bank), ada sekitar satu juta penduduk di dunia yang memiliki disabilitas. Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya, baik ianya berasal dari keluarga mampu maupun keluarga tidak mampu sebab mereka memiliki hambatan dalam mengakses layanan umum.

Penyandang disabilitas seringkali tidak memiliki akses untuk pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, dan kegiatan perekonomian. Kurangnya akses dalam transportasi, bangunan, pendidikan, dan pekerjaan merupakan beberapa contoh yang menjadi penghambat dalam kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas.

Berdasarkan UU No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Istilah ini digunakan untuk: “Seseorang yang mengalami kelainan mental dan/atau fisik, yang bisa mengganggu atau bisa dilihat sebagai penghambat dan pembatas dalam melakukan kegiatan-kegiatan secara normal, dan terdiri dari: i) kecacatan fisik, ii) kecacatan mental, iii) kecacatan fisik dan mental.” Pada 2010, istilah penyandang cacat diubah menjadi “penyandang disabilitas” untuk mengurangi diskriminasi terhadap mereka (Depkumham, 2011).

Selanjutnya pada 2011 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Hak-hak Penyandang Disabilitas, guna meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Sebab, penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak dan kesempatan seperti pendididkan, pekerjaan yang layak, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan termasuk menikmati hasilnya dan akses fisik pendukung kehidupan.

Dalam dunia pendidikan di Indonesia, UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 menyebutkan: Ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas