Jumat, 31 Juli 2015
Home » Opini

Dana Hibah dan Rakyat Miskin

Rabu, 22 Januari 2014 08:44

Oleh Muhajir Juli

MISKIN di tengah kekayaan, tikus mati di lumbung padi. Mungkin kalimat ini sangat hiperbolis, namun jika terus-menerus salah kelola, maka rakyat Aceh akan terus berada dalam situasi tersebut. Seharusnya, setelah perdamaian tercapai, dengan gelontoran dana puluhan triliun rupiah telah membuat kebanyakan rakyat Aceh yang melarat, menjadi lebih sejahtera hidupnya dibanding masa-masa konflik. Jadi, bukan tidak mungkin Aceh nantinya akan mengulangi tragedi Aceh Utara yang pernah dijuluki sebagai “negeri petro dolar”, namun ternyata desa-desa miskin terbanyak, ada di sana.

Gambaran pesimistis di atas, mengingatkan penulis terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Prof Dr Raja Masbar. Pada November 2013 lalu, guru Besar Fakultas Ekonomi Unsyiah itu menyebutkan beberapa anomali pembangunan Aceh. Alokasi dana untuk sektor pendidikan meningkat, namun Aceh adalah provinsi dengan tingkat ketidaklulusan UN terbanyak di Indonesia. Alokasi dana untuk sektor kesehatan juga meningkat, namun angka kematian bayi dan ibu di Aceh juga meningkat. Dana untuk infrastruktur sangat besar, namun tak menjangkau kawasan pedalaman. Penyebab semua itu hanya satu, kata Prof Masbar, karena salah perencanaan dan lemahnya pengawasan.

 Penduduk miskin
Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah penduduk miskin di propinsi paling barat Sumatera ini adalah sebesar 856.000 jiwa (17,72%) dari jumlah penduduk Aceh yang berjumlah 4,8 juta jiwa. Angka ini meningkat dibandingkan angka pada 841.000 jiwa pada Maret 2013. Namun dibandingkan dengan posisi September 2013, angka kemiskinan justru turun 0,86% dari sebelumnya 877.000 orang. Kemudian, bila dibandingkan 2009 yang jumlah rakyat miskin mencapai 892.86 jiwa (21,80%), maka jumlah penduduk miskin di Aceh jauh sekali menurun (Serambi, 4/1/2014).

Namun, statistik tetaplah statistik. Kondisi di lapangan jauh berbeda. Saya tak bermaksud menafikan angka yang dilansir oleh badan sehebat BPS itu, tetapi ada fenomena yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu sebanyak apapun jumlah penurunan orang miskin di Aceh, tetap saja orang-orang yang menyandang predikat miskin adalah mereka yang telah hidup miskin puluhan tahun. Bahkan sudah mewarisi kemiskinan itu ke beberapa generasi, sebagaimana saya sebutkan di atas. Kalau demikian adanya, di mana letaknya penurunan angka kemiskinan, toh penduduk miskin di Aceh hanya orang-orang itu saja?

Kalaulah boleh jujur --sebab menjadi orang jujur di Aceh banyak tantangannya-- selama ini tidak ada perbaikan taraf hidup rakyat di Aceh secara masif. Yang berbeda adalah tidak ada lagi salak senapan yang bersahut-sahutan, sebagai pertanda bahwa RI dan GAM sedang bertempur. Akan tetapi, bila melihat kondisi ekonomi rakyat, tidak ada yang berubah, baik di masa perang maupun di saat damai. Kalau tidak percaya, silahkan telisik ke tengah-tengah masyarakat. Berapa harga gabah mereka hari ini? Berapa harga pinang, kelapa, kangkung, jagung, kacang dan lain-lain hasil penen mereka hari ini? Cukupkah harga dua goni gabah siap jual untuk bertahan hidup selama sebulan? Artinya, kondisi keuangan rakyat Aceh saat ini tidak stabil. Pendapatan selalu lebih kecil dengan pengeluaran. Berbagai cara hemat yang pernah dituliskan di berbagai buku telah dipelajari, namun tetap tidak membantu. Apakah Pemerintah Aceh melihat ini? Saya belum bisa mengukur kinerja Zaini-Muzakir selama setahun ini, namun bukan berarti tidak bisa dinilai sama sekali. Sekali lagi, kalau boleh jujur, program pembangunan yang dijalankan belum menjawab persoalan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini, lebih banyak pro kepada kepentingan perorangan dan kelompok, sedangkan masalah rakyat berupa kemandekan ekonomi, belum mampu dijawab.

Pemerintah memang punya visi, namun visi itu hanya berjangka pendek, dan hanya fokus pada pemberdayaan kelompok, belum kepada rakyat secara keseluruhan. Benar bahwa di pemerintahan Aceh sekarang ini, terdapat banyak staf/tenaga ahli, termasuk dari kampus, yang seharusnya membuat Aceh lebih baik. Namun orang-orang ahli ini sering juga hanya ahli memikirkan apa yang dapat dikeruk dari keahliannya itu untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, meskipun ada yang salah dalam perencanaan dan penyimpangan dalam implementasi proyek-proyek pembangunan, para staf ahli atau tenaga ahli tersebut, akan diam seribu bahasa. Jika bicara, periuk nasi mereka akan terganggu.  

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas