Minggu, 21 Desember 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Dana Hibah dan Rakyat Miskin

Rabu, 22 Januari 2014 08:44 WIB

Oleh Muhajir Juli

MISKIN di tengah kekayaan, tikus mati di lumbung padi. Mungkin kalimat ini sangat hiperbolis, namun jika terus-menerus salah kelola, maka rakyat Aceh akan terus berada dalam situasi tersebut. Seharusnya, setelah perdamaian tercapai, dengan gelontoran dana puluhan triliun rupiah telah membuat kebanyakan rakyat Aceh yang melarat, menjadi lebih sejahtera hidupnya dibanding masa-masa konflik. Jadi, bukan tidak mungkin Aceh nantinya akan mengulangi tragedi Aceh Utara yang pernah dijuluki sebagai “negeri petro dolar”, namun ternyata desa-desa miskin terbanyak, ada di sana.

Gambaran pesimistis di atas, mengingatkan penulis terhadap apa yang pernah disampaikan oleh Prof Dr Raja Masbar. Pada November 2013 lalu, guru Besar Fakultas Ekonomi Unsyiah itu menyebutkan beberapa anomali pembangunan Aceh. Alokasi dana untuk sektor pendidikan meningkat, namun Aceh adalah provinsi dengan tingkat ketidaklulusan UN terbanyak di Indonesia. Alokasi dana untuk sektor kesehatan juga meningkat, namun angka kematian bayi dan ibu di Aceh juga meningkat. Dana untuk infrastruktur sangat besar, namun tak menjangkau kawasan pedalaman. Penyebab semua itu hanya satu, kata Prof Masbar, karena salah perencanaan dan lemahnya pengawasan.

 Penduduk miskin
Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, jumlah penduduk miskin di propinsi paling barat Sumatera ini adalah sebesar 856.000 jiwa (17,72%) dari jumlah penduduk Aceh yang berjumlah 4,8 juta jiwa. Angka ini meningkat dibandingkan angka pada 841.000 jiwa pada Maret 2013. Namun dibandingkan dengan posisi September 2013, angka kemiskinan justru turun 0,86% dari sebelumnya 877.000 orang. Kemudian, bila dibandingkan 2009 yang jumlah rakyat miskin mencapai 892.86 jiwa (21,80%), maka jumlah penduduk miskin di Aceh jauh sekali menurun (Serambi, 4/1/2014).

Namun, statistik tetaplah statistik. Kondisi di lapangan jauh berbeda. Saya tak bermaksud menafikan angka yang dilansir oleh badan sehebat BPS itu, tetapi ada fenomena yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu sebanyak apapun jumlah penurunan orang miskin di Aceh, tetap saja orang-orang yang menyandang predikat miskin adalah mereka yang telah hidup miskin puluhan tahun. Bahkan sudah mewarisi kemiskinan itu ke beberapa generasi, sebagaimana saya sebutkan di atas. Kalau demikian adanya, di mana letaknya penurunan angka kemiskinan, toh penduduk miskin di Aceh hanya orang-orang itu saja?

Kalaulah boleh jujur --sebab menjadi orang jujur di Aceh banyak tantangannya-- selama ini tidak ada perbaikan taraf hidup rakyat di Aceh secara masif. Yang berbeda adalah tidak ada lagi salak senapan yang bersahut-sahutan, sebagai pertanda bahwa RI dan GAM sedang bertempur. Akan tetapi, bila melihat kondisi ekonomi rakyat, tidak ada yang berubah, baik di masa perang maupun di saat damai. Kalau tidak percaya, silahkan telisik ke tengah-tengah masyarakat. Berapa harga gabah mereka hari ini? Berapa harga pinang, kelapa, kangkung, jagung, kacang dan lain-lain hasil penen mereka hari ini? Cukupkah harga dua goni gabah siap jual untuk bertahan hidup selama sebulan? Artinya, kondisi keuangan rakyat Aceh saat ini tidak stabil. Pendapatan selalu lebih kecil dengan pengeluaran. Berbagai cara hemat yang pernah dituliskan di berbagai buku telah dipelajari, namun tetap tidak membantu. Apakah Pemerintah Aceh melihat ini? Saya belum bisa mengukur kinerja Zaini-Muzakir selama setahun ini, namun bukan berarti tidak bisa dinilai sama sekali. Sekali lagi, kalau boleh jujur, program pembangunan yang dijalankan belum menjawab persoalan rakyat. Pembangunan yang dilakukan selama ini, lebih banyak pro kepada kepentingan perorangan dan kelompok, sedangkan masalah rakyat berupa kemandekan ekonomi, belum mampu dijawab.

Pemerintah memang punya visi, namun visi itu hanya berjangka pendek, dan hanya fokus pada pemberdayaan kelompok, belum kepada rakyat secara keseluruhan. Benar bahwa di pemerintahan Aceh sekarang ini, terdapat banyak staf/tenaga ahli, termasuk dari kampus, yang seharusnya membuat Aceh lebih baik. Namun orang-orang ahli ini sering juga hanya ahli memikirkan apa yang dapat dikeruk dari keahliannya itu untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, meskipun ada yang salah dalam perencanaan dan penyimpangan dalam implementasi proyek-proyek pembangunan, para staf ahli atau tenaga ahli tersebut, akan diam seribu bahasa. Jika bicara, periuk nasi mereka akan terganggu.  

Aceh miskin karena rezim masa lalu? Bisa jadi benar, namun rezim yang sekarang juga tak bisa lepas tangan. Mencuatnya berbagai persoalan seputar dana hibah atau dana bantuan sosial (bansos), kentara sekali pada rezim baru ini. Dana itu triliunan jumlahnya, namun pemerintah miskin visi dan tak becus secara misi dalam tata kelola dana itu. Pemerintah lebih mendorong keinginan, bukan kebutuhan, lebih bersifat proyek mercusuar dibanding pengentasan kemiskinan. Bahkan, dana itu sering untuk melayani kepentingan kelompok dibanding keseluruhan rakyat Aceh.

Mengamuknya sebagian pemilik proposal bantuan dana sosial beberapa waktu lalu, di Kantor Gubernur Aceh, mesti menjadi cermin bagi para pengambil kebijakan, bahwa membagi-bagikan uang secara cuma-cuma bukanlah solusi yang cerdas. Demikian juga pengalokasian anggaran rakyat yang gila-gilaan terhadap institusi Wali Nanggroe dan hibah untuk Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A), mesti dikaji ulang. Untuk WN misalnya, apa masuk akal biaya perjalanan dinas mencapai Rp 14 miliar dalam setahun, yang berarti menghabiskan Rp 1,7 miliar per bulan? Demikian pula alokasi dana Rp 80 miliar untuk BP2A, terkesan begitu tak transparan dan akuntabel.

 Koreksi tertulis
Mendagri Gamawan Fauzi sampai harus memberi koreksi secara tertulis untuk WN dan BP2A ini. Beberapa LSM juga sudah mengingatkan potensi kerugian Aceh jika salah perencanaan dan keliru implementasi dana-dana tersebut. Namun sayangnya, reaksi pemerintah, khususnya reaksi Ketua BP2A, Humas Pemerintah Aceh, dan anggota dewan, kritik LSM itu digiring ke luar substansi. Kritik sebenarnya lebih diarahkan kepada efisiensi, agar suatu saat tak ada pejabat Aceh yang digaruk oleh KPK, namun oleh pemerintah dan anggota dewan itu, kritik malah digiring ke pembangunan opini bahwa seolah-olah yang mengeritik tidak mendukung Aceh Damai.

Pemerintah Aceh harus belajar dari salah urus BRA dulu; sekitar dua triliunan rupiah dana di bawah kelolaan BRA, namun tak berimbas positif kepada ekonomi penerima bantuan. Yang kaya hanya yang bekerja di BRA. Saat ada program bantuan rumah dan ekonomi pun, di bawah sana dana-dana itu masih disunat oleh oknum-oknum yang merasa sudah berjasa saat perang dulu. Audit terhadap dana itu juga tak dilakukan, akses data terhadap siapa saja penerima bantuan, juga sulit. Banyaknya anggaran yang bersifat hibah juga tidak menjawab persoalan kemiskinan rakyat Aceh. Malah semakin banyak hibah anggaran diberikan, maka semakin banyak oknum-oknum yang akan kaya mendadak. Sedangkan rakyat lainnya, tetap saja hidup miskin dan melarat, bodoh dan mudah sekali dipanas-panasi.

Sebagai penutup, saya berharap, Pasangan Zaini-Muzakir haruslah menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Aceh yang dihimpun oleh berbagai suku dan budaya. Pesan saya kepada mereka berdua, perhatikanlah kami rakyat kecil. Kami butuh kerja, kami butuh uang. Kami ingin sejahtera. Jadi tolong carikan pasar untuk produk-produk kami. Carikan industri untuk hasil alam kami. Sebab sejarah sudah membuktikan bahwa kami tidak bisa sejahtera dengan banyaknya gas alam dan minyak bumi di bawah rumah kami. Kami rakyat tidak bisa kaya dengan banyaknya emas dan triliunan anggaran yang dipunyai oleh Aceh. Bahkan, kami tidak bisa sejahtera, padahal berbagai macam dana hibah dan anggarannya gila-gilaan pernah ada di Aceh.

* Muhajir Juli, Peminat kajian sosial politik dan hukum. Sekarang berkhidmat di Koalisi NGO HAM. Email: muhajirjuli@gmail.com

Editor: bakri

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas