Ketika Kebencian Membunuh Akal Sehat Bangsa

Oleh: Mahfudz Y Loethan*)

Di tengah derasnya arus informasi digital hari ini, ancaman terbesar bagi sebuah bangsa ternyata bukan hanya soal kemiskinan, ancaman global, atau ketidakpastian ekonomi dunia.

Ancaman terbesar itu justru hadir ketika masyarakat perlahan kehilangan kemampuan berpikir jernih.

Ketika emosi mengalahkan nalar, ketika kebencian membuat seseorang tidak lagi mampu melihat realitas secara utuh, dan ketika informasi tidak lagi diuji berdasarkan kebenaran, melainkan dipercaya semata-mata karena sesuai dengan apa yang ingin didengar.

Baca juga: Zaini Abdullah: Seorang Dokter yang Menyeberangi Sejarah

Dalam dunia komunikasi modern, kondisi ini dikenal dengan istilah echo chamber. Sebuah situasi ketika seseorang terus-menerus berada dalam ruang informasi yang hanya memantulkan keyakinannya sendiri.

Ia hanya mendengar narasi yang sama, menerima pendapat dari kelompok yang sama, lalu perlahan menutup diri dari fakta atau perspektif berbeda.

Yang lebih berbahaya, seseorang dalam kondisi ini sering merasa dirinya sedang memperjuangkan kebenaran, padahal sesungguhnya ia sedang dipenjara oleh persepsi yang dibangun berulang-ulang.

Dan tanpa kita sadari, Indonesia hari ini sedang menghadapi fenomena itu. Kita melihat bagaimana isu penyesuaian harga BBM beberapa waktu lalu memantik kemarahan publik.

Demonstrasi terjadi, narasi berkembang liar di media sosial, seolah pemerintah telah menaikkan harga BBM secara menyeluruh dan meninggalkan rakyat kecil.

Baca juga: Menko Zulhas Silaturrahmi dan Jamu Makan Ulama di Banda Aceh

Padahal jika dibaca secara utuh, yang mengalami penyesuaian hanyalah BBM non-subsidi, sementara BBM subsidi yang digunakan mayoritas masyarakat tetap dipertahankan negara.

Judul Provokatif dan Kepercayaan Instan 

Namun di era digital, fakta utuh sering kalah cepat dibanding kemarahan. Judul provokatif lebih cepat dipercaya. Potongan video lebih mudah menyulut emosi. Serta narasi sepihak lebih cepat menyebar dibanding data yang lengkap.

Fenomena yang sama terlihat dalam perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program yang sejatinya menyentuh jutaan anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini datang ke sekolah dalam keadaan lapar, belajar tanpa asupan gizi cukup, dan tumbuh dalam keterbatasan nutrisi.

Ketika muncul dugaan penyimpangan atau korupsi dalam pengelolaan program tersebut, sebagian orang langsung menuntut satu hal: program dihentikan.

Padahal akal sehat seharusnya bekerja secara berbeda. Jika ada korupsi, maka yang diberantas adalah korupsinya.

Yang dibenahi adalah sistemnya, yang dihukum adalah pelakunya. Bukan justru manfaat yang diterima jutaan anak miskin yang harus dikorbankan.

Baca juga: Tgk Safrijal Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua PCNU Abdya Periode 2026-2031