SerambiIndonesia/

Intervensi DPRA Bentuk Ancaman Bagi Kemandirian KIP

Dia juga menyatakan bahwa surat tersebut menjadi indikasi telah terjadi darurat demokrasi di Aceh.

Intervensi DPRA Bentuk Ancaman Bagi Kemandirian KIP
Aryos 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pengamat politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada menilai surat intervensi yang dikirimkan DPRA kepada KPU RI dan KIP Aceh sebagai bentuk intervensi sekaligus ancaman DPRA terhadap kemandirian penyelenggaraan Pemilu di Aceh. 

Dia juga menyatakan bahwa surat tersebut menjadi indikasi telah terjadi darurat demokrasi di Aceh.

Pernyataan ini menanggapi sikap DPRA yang menyurati KPU RI dan KIP Aceh agar menunda pelaksanaan UU Pemilu karena masih bersengketa di MK.

(Baca: KIP: Kalau Dipandang Patut Diberhentikan Sementara, Kenapa tidak?)

“Demokrasi di Aceh kini berada dalam posisi darurat sebab sudah dibayang-bayangi oleh teror yang dilakukan DPRA dengan berupaya mengontrol jalannya penyelenggaraan Pemilu 2019 di Aceh," katanya kepada Serambinews.com, Sabtu (7/10/2017).

Surat tersebut, katanya, menjadi indikasi ancaman sekaligus bentuk intervensi parlemen lokal yang didominasi partai lokal dalam mempengaruhi kemandirian dan independensi KIP. 

Tindakan tersebut, tambah Dosen Ilmu Politik Unsyiah ini, semakin menegaskan adanya upaya-upaya yang dilakukan DPRA dalam mengontrol kebijakan penyelenggaraan Pemilu di Aceh.

(Baca: Minta tak Jalankan UU Pemilu, Ini Isi Surat Intervensi DPRA ke KIP)

"Surat tersebut terkesan memerintahkan agar KPU RI dan KIP Aceh untuk tidak mengimplementasikan UU Pemilu di Aceh hanya karena sedang dalam proses sengketa di MK," ujarnya. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help