SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

‘Buku Mirah’ Aceh Merdeka

PEMERINTAH Indonesia menolak kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Saya tidak mengetahui pasti, kerugian

‘Buku Mirah’ Aceh Merdeka
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tertawa bersama Wakil DPR RI, Fadli Zon saat berbincang dalam pertemuan antara Pemerintah Aceh dengan rombongan DPR RI pemantau dana otonomi khusus Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (23/10). SERAMBI/BUDI FATRIA 

Oleh Muhammad MTA

PEMERINTAH Indonesia menolak kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Saya tidak mengetahui pasti, kerugian apa yang menimpa Indonesia jika mendukung hasil referendum bangsa Catalan itu. Pun demikian, sikap pemerintah lebih mudah dimengerti sebagai satu bentuk konsistensi menolak semua bentuk perjuangan kemerdekaan setelah pengalaman trauma politik lepasnya Timor Leste pada 1999 silam. Satu-satunya pengecualian mungkin Palestina. Indonesia secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel.

Di Aceh sebaliknya, beberapa aktivis berharap Pemerintah Aceh mengumumkan dukungan kepada bangsa Catalan. Itu tampaknya seperti ingin bersolidaritas, sesama rakyat yang pernah bercita-cita merdeka. Di Indonesia, saat ini orang Aceh dan Papua mungkin pihak yang paling bersemangat melihat referendum dan kemerdekaan negara baru di belahan dunia lain, karena merasa senasib atau pernah berjuang di jalan yang sama. Doktrin tidak tertulisnya ialah pokoknya referendum dan merdeka, dimana pun itu terjadi, harus didukung. Sekalipun kita tidak memiliki informasi apapun terkait konteks di mana peristiwa politik itu mengambil tempat.

Seminggu sebelum Catalonia memenangkan referendum, rakyat Irak di beberapa provinsi juga turun ke jalan-jalan merayakan hasil referendum mereka yang sukses mendukung gagasan pendirian negara baru etnik Kurdi. Jika Aceh konsisten mendukung referendum untuk semua bangsa yang ingin mendirikan negara baru sendiri, dalam kasus terakhir ini Aceh akan jadi satu-satunya masyarakat Muslim yang mendukung Kurdi. Selain Aceh, hanya Israel yang memberi dukungan yang sama. Pada kenyataannya memang, ide kemerdekaan sejauh itu dalam makna pemisahan diri tidak selalu benar secara universal atau tidak selalu baik secara absolut lintas ruang-waktu.

Dua deklarasi kemerdekaan bulan lalu itu, Catalonia dan Kurdi, membawa pikiran saya kembali jauh ke belakang. Menelusuri lorong-lorong waktu penuh isak tangis, suara penderitaan, dan pahitnya kehidupan yang harus ditanggung rakyat kita tanpa banyak berkeluh kesah. Sebagai harga yang harus dibayar bersama-sama untuk sebuah gagasan kemerdekaan, lewat jalan referendum ataupun perang. Berbagai harga itu, yang setinggi-tingginya, bukan hanya rela mati, lebih tinggi dari itu kerelaan para orang tua memberikan anak-anak mereka berjuang dan mati untuk gagasan kemerdekaan.

Biasa-biasa saja
Sejujurnya, gagasan kemerdekaan itu biasa-biasa saja. Bukanlah gagasan agung yang harus ditebus dengan semua harga. Gagasan agungnya justru terletak pada apa yang mau digapai dari kemerdekaan itu. Cita-cita mengurus rakyat secara bermartabat, mengembalikan identitas dan harga diri kita sebagai bangsa berperadaban, dan menjadikan orang-orang Aceh sebagai tuan di atas tanahnya sendiri. Saya dapat memastikan bahwa rakyat kita membayar harga-harga itu semua dengan segala penderitaan, untuk cita-cita agung setelah merdeka ini. Bukan berkorban untuk ide merdeka itu sendiri.

Pada satu masa pemimpin kita telah meyakinkan rakyat bahwa cita-cita agung ini tidak dapat diraih kecuali melalui jalan kemerdekaan, kita harus punya negara sendiri. Di lain waktu para pemimpin ide kemerdekaan kita meyakinkan rakyat kembali cita-cita agung untuk hidup bermartabat, berkesejahteraan, dan berperadaban itu dapat juga kita capai tanpa kemerdekaan. Cukup dengan memiliki negeri berotonomi khusus dengan pemerintahan sendiri. Ide populernya, merdeka dalam NKRI. Sebagian besar rakyat kita mendengar janji-janji mulia perjuangan ini dan mereka patuh.

Itu sebabnya rakyat kita telah memberikan Pemerintahan Aceh tiga periode berturut-turut kepada para kader pejuang ide Aceh Merdeka. Rakyat memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kaum pejuang agar mereka memenuhi janji-janji mulia dan cita-cita agung mengurus rakyat sebaik-baiknya, mengembalikan harga diri, identitas, dan keadaban Aceh. Rakyat ingin mengatakan, kami berikan pemerintahan ini kepada kalian, maka penuhilah janji-janji perjuangan kalian dan wujudkanlah cita-cita agung itu yang telah menyeret kita semua pada kubangan penderitaan panjang puluhan tahun.

Dua periode pemerintahan telah selesai. Rakyat tidak terurus secara baik dan kaum pejuang menghabiskan terlalu banyak tenaga mereka untuk bertengkar sesama. Mereka terpecah-pecah lalu menegasikan satu sama lain. Jika ada yang lebih baik dari itu, hanyalah beberapa dari elite mereka yang berhasil memperkaya diri. Umumnya mereka gagal dan malu kepada rakyat karena belum berhasil kaya. Jarang-jarang yang malu karena mengingat janji-janji mengurus rakyat yang belum terpenuhi. Inilah yang saya sebut ‘buku mirah’ Aceh Merdeka, buku yang berisi nilai-nilai merah, angka-angka rapor merah para kader Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terlibat dalam pengelolaan pemerintahan sejak 2006.

Meskipun harus diakui, beberapa terobosan Pemerintahan Aceh periode pertama di bawah Irwandi Yusuf patut mendapat apresiasi. Konsolidasi internal Aceh pasca-Pilkada 2006 berjalan dengan baik, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), pemberian beasiswa besar-besaran ke luar negeri, dan Aceh Green merupakan langkah-langkah politik dan program-program terobosan yang membekas di hati rakyat. Sayangnya pada periode kedua, di bawah pemerintahan Zaini Abdullah tidak ada terobosan sama sekali. Di samping, capaian-capaian bagus di periode pertama nyaris tidak dilanjutkan selain beasiswa.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help