Indonesia Incorporated: Berkeadilan dan Berkelanjutan

Prof Dr Apridar SE M Si, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala dan Ketua Dewan Pakar ICMI Orwil Aceh

INDONESIA Incorporated merupakan sebuah konsep atau filosofi pembangunan yang menekankan pada kolaborasi dan sinergi total seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah, BUMN/BUMD, swasta nasional, TNI-Polri, organisasi masyarakat, koperasi, hingga seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja bersama sebagai satu kesatuan kekuatan, layaknya sebuah perusahaan besar (incorporated) yang memiliki visi dan tujuan bersama.Saat memperingati delapan puluh tahun kemerdekaannya, di usia yang matang untuk sebuah bangsa melakukan refleksi mendalam sekaligus menatap masa depan dengan visi yang jelas. Dalam pidato kenegaraannya yang komprehensif, Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya menyampaikan laporan kinerja 299 hari pemerintahannya, tetapi juga secara implisit merumuskan sebuah konsep besar pembangunan berkelanjutan ala Indonesia. Konsep ini bukan sekadar mengadopsi tren global, melainkan sebuah jalan pembangunan yang berakar pada konstitusi, berdaulat secara ekonomi, dan berkeadilan secara sosial.

Pembangunan berkelanjutan seringkali direduksi menjadi isu lingkungan semata. Padahal, pilar utamanya adalah tiga: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang harus berjalan seimbang. Pidato Presiden Prabowo menyentuh ketiganya dengan pendekatan yang khas Indonesia: gotong royong. Inilah potret "Indonesia Incorporated", di mana seluruh elemen bangsa, dari pemerintah, swasta, BUMN, TNI-Polri, ormas, hingga koperasi, bersinergi untuk sebuah tujuan bersama.

Tidak ada yang meragukan potensi Indonesia. Allah swt menganugerahi negeri ini dengan kekayaan alam yang "melimpah-ruah", dari minyak sawit, tambang, hutan, hingga laut. Namun, potensi ini bagai pisau bermata dua. Selama puluhan tahun, kita terjebak dalam kutukan sumber daya alam (resource curse), di mana kekayaan tersebut justru bocor keluar (net outflow of national wealth) dan hanya dinikmati oleh segelintir elite. Presiden menyebut ini sebagai "serakahnomics"—ekonomi keserakahan.

Distorsi ekonomi inilah yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Sungguh ironis, negara produsen sawit terbesar dunia pernah kesulitan minyak goreng. Subsidi pupuk dan pangan tidak serta merta membuat harga terjangkau. Pertumbuhan ekonomi 5 persen selama tujuh tahun terakhir tidak terasa oleh petani, nelayan, dan rakyat kecil. Inilah tantangan terbesarnya: memastikan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat" sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Pembangunan berkelanjutan

Di sinilah pidato Presiden menawarkan konsep yang menarik. Konsep pembangunan berkelanjutan Indonesia haruslah kembali kepada "rancang bangun" atau blueprint para pendiri bangsa, yaitu UUD 1945, khususnya Pasal 33. Pasal ini bukanlah mantra kuno, melainkan dokumen visioner yang sangat relevan untuk menjawab tantangan abad ke-21.

Pertama kedaulatan pangan sebagai fondasi. Pembangunan berkelanjutan mustahil tercapai jika rakyatnya lapar dan bergantung pada impor. Langkah strategis pemerintah membuka 2 juta hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua adalah investasi berkelanjutan yang nyata. Ini adalah ekstensifikasi yang dibarengi dengan intensifikasi: memotong birokrasi pupuk, memberikan alat pertanian, dan menaikkan harga gabah. Hasilnya? Surplus beras, stok nasional tertinggi (4 juta ton), dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Kedaulatan pangan adalah pilar pertama sustainability.

Kedua investasi pada manusia untuk  generasi sehat dan cerdas. Pilar sosial pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui program-program yang langsung menyentuh akar rumput. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh terbaik. Dalam 8 bulan, program yang menyasar 82,9 juta anak, ibu hamil, dan menyusui ini telah menjangkau 20 juta penerima setiap hari. PBB menyebutnya "investasi terbaik sebuah bangsa".

Program ini bukan sekadar charity, melainkan fondasi untuk menciptakan human capital yang sehat, cerdas, dan produktif untuk puluhan tahun ke depan. Dampak multiplier-nya luar biasa: menciptakan 290.000 lapangan kerja di dapur-dapur nasional dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, dan UMKM. Ini adalah pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Ketiga ekonomi sirkular dan kemandirian desa. Konsep "mencegah kebocoran kekayaan" juga merupakan bentuk pembangunan berkelanjutan. Uang yang beredar harus diputar di dalam negeri. Pendirian 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah strategi cerdas untuk memutus konsentrasi uang di kota dan membangun kemandirian ekonomi desa.

Koperasi ini akan menjadi tulang punggung distribusi barang-barang pokok dengan harga terjangkau, sekaligus wadah penguatan UMKM. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat ekonomi, tetapi merata hingga ke desa, mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Keempat hilirisasi untuk menambahkan nilai, dan menjaga lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berarti tidak mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya di dalam negeri. Pembentukan Danantara, lembaga pengelola investasi dengan aset USD 1 triliun, adalah game-changer. Danantara akan mempercepat hilirisasi SDA, membuka jutaan lapangan kerja berkualitas, dan memastikan nilai tambah dinikmati di dalam negeri. Di sisi lain, penertiban 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal melalui Perpres No. 5/2025 menunjukkan komitmen untuk menghentikan perusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan.

Kelima penguatan infrastruktur manusia melalui pendidikan dan Kesehatan. APBN yang dioptimalkan 20 % untuk pendidikan digunakan untuk hal-hal strategis: menaikkan gaji guru, merenovasi ribuan sekolah dan madrasah, mendistribusikan 288.000 layar pintar hingga ke pelosok, dan membangun Sekolah Rakyat serta Sekolah Unggul Garuda. Ini adalah investasi jangka panjang yang berkelanjutan untuk mencetak talenta-talenta digital dan pemimpin masa depan. Di sektor kesehatan, Cek Kesehatan Gratis untuk 18 juta warga dan peningkatan 66 rumah sakit adalah upaya mewujudkan cakupan kesehatan semesta (UHC) yang berkeadilan.

Jalan ke depan