Home »

Opini

Opini

Kemiskinan dan RAPBA 2018

MENURUT data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh menempati posisi ke-6 dari daerah-daerah miskin di Indonesia

Kemiskinan dan RAPBA 2018
WAKIL Ketua II DPRA, Irwan Djohan mengetok palu tanda pengesahan RAPBA 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRA 

Oleh Ghazali Abbas Adan

MENURUT data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh menempati posisi ke-6 dari daerah-daerah miskin di Indonesia (Serambi, 3/1/2018). Dari fakta ini timbul pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Menurut saya, ini disebabkan para pemimpin Aceh, dalam hal ini elite politik di eksekutif dan legislatif yang notabenenya mendapat amanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membangun Aceh, belum menunjukkan kesungguhan dan keseriusan serta tanggung jawab menjalankan amanah yang diembannya.

Betapa ketika memburu kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan yang menyangkut dengan urusan publik, rupa-rupa janji ditaburkan, citra diri ditebarkan niscaya publik tertarik memberi dukungan, sehingga dengan dukungan itu tercapailah apa yang dia inginkan. Tetapi setelah itu, dia lupa terhadap apa yang dijanjikan.

Sebagai contoh, kita belum lupa akan janji tiap bulan keluarga di Aceh mendapat Rp 1 juta, bagi anak-anak Aceh yang sudah akil baligh akan dapat menunaikan ibadah haji gratis dengan kapal pesiar. Tetapi janji-jinji ini tidak pernah terwujud dan banyak lagi janji-janji cet langet lainnya.

Dana otsus
Beberapa tahun terakhir, Aceh mendapatkan dana transfer dari pusat dalam jumlah yang sangat fantastis, karena di antaranya yang paling menonjol adalah dana otonomi khusus (otsus). Tetapi faktanya, rakyat Aceh masih saja menempati ranking yang belum menggembirakan dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan. Sementara para elite politik hidup makmur dengan rupa-rupa sumbernya.

Dana transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya cukup fantantis itu belum dapat dikelola dengan baik dan profesional untuk mensejahterakan rakyat, kecuali di bidang kesehatan diawali oleh program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga meringankan bagi rakyat untuk berobat ketika kesehatannya terganggu.

Berdasarkan pengalaman sebagaimana saya deskripsikan itu, saya sangat mengharapkan era kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah ini, niscaya amanah yang diberikan masyarakat kepadanya untuk meminpin Aceh selama periodenya beberapa tahun ke depan, benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, terutama terhadap janji-janji dan program-program strategis pro-rakyat yang pernah diutarakan dalam proses menuju “terminal amanah” yang didapatkan saat ini.

Dalam waktu yang bersamaan, saya ingatkan pula bahwa dana transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya seperti sekarang adalah disebabkan adanya dana otsus, di mana menurut rumusnya secara berangsur ia akan berkurang dan berakhir pada 2027 nanti. Oleh karenanya, kepemimpian Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah harus menunjukkan kecerdasan, kepiawaian dan profesionalitas mengelola dana itu, niscaya monumental dalam rangka mengantisipasi satu masa kelak tatkala dana otsus itu berakhir.

Dan, dalam waktu yang bersamaan pula mengajak semua elemen masyarakat Aceh, apakah ia elite politik, tokoh-tokoh masyarakat maupun akademisi, cerdik-cendekia menyamakan sikap dan suara meminta kepada pemerintah pusat agar dana otsus itu dipermanenkan. Untuk tujuan ini, tidak perlu mengait-ngaitkan dengan dana otsus untuk Papua atau dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi berdasarkan fakta-fakta sejarah prestasi dan peran Aceh dalam kaitannya dengan terbentuk dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seiring dengan itu pula dalam perjalanan periode kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah untuk beberapa tahun ke depan, selain melaksanakan proyek-proyek strategis Nasional di Aceah, juga benar-benar serta sungguh-sungguh melaksanakan program-program strategis pro-rakyat yang sudah menjadi agenda dalam kepemimpinannya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help