MK Putuskan Parpol Calon Peserta Pemilu Wajib Diverifikasi Faktual, Bagaimana Nasib Partai Aceh?

"Karenanya putusan MK tidak mempengaruhi keikutsertaan parlok yang telah memenuhi syarat sesuai UUPA,"

MK Putuskan Parpol Calon Peserta Pemilu Wajib Diverifikasi Faktual, Bagaimana Nasib Partai Aceh?
KOMISIONER KIP Aceh, Junaidi didampingi Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi memperlihatkan kartu dan KTP pengurus Partai SIRA saat melakukan verifikasi faktual di kantor DPP partai itu, Banda Aceh, Senin (18/12). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Semua partai politik (parpol) hasil Pemilu 2014 diwajibkan untuk kembali mengikuti verifikasi faktual apabila ingin lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Keputusan ini lahir setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dalam Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (11/1/2018).

Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017. "Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jakarta sebagaimana dilansir kompas.com.

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU".

(Baca: PNA sudah Penuhi Syarat Verifikasi Faktual, Tim Verifikator KIP Aceh Temui Irwandi di Aceh Tamiang)

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, "Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu".

Awalnya, dengan ketentuan dua pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. 

Namun, dengan putusan MK ini, maka ketentuan tersebut diubah. Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Lalu bagaimana dengan partai lokal (parlok) di Aceh? Anggota KIP Aceh, Junaidi SH mengatakan bahwa putusan MK tidak mempengaruhi keikutsertaan parlok pada Pemilu 2019.

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help