Hikayat APBA dan Rakyat Melarat

Oleh Fauzan Usman

HINGGA menjelang akhir Januari ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 tak kunjung disahkan. Masih terjadi dakwa-dakwi alot yang terus mengular antara legislatif dan eksekutif. Padahal seharusnya, sudah saatnya anggaran belanja itu dibelanjakan untuk kebutuhan rakyat Aceh.

Kalau ditelusuri, hikayat APBA terlambat sudah bertahun-tahun terjadi dalam sejarah pembangunan Aceh. Legislatif dan eksekutif pun selalu punya “hikayat ular”-nya masing-masing untuk menghadapi tagihan rakyat. Namun, selalu saja sama, sehingga berimplikasi kemelaratan bagi rakyat.

Mengapa rakyat bisa melarat bila APBA terlambat? Tentunya tak perlu terlalu analitis kritis untuk menjawabnya. Bila APBA terlambat pengesahannya, sudah pasti terlambat pula penggunaan atau eksekusinya. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk tender-tender proyek berdasarkan APBA yang disahkan.

Dalam keadaan pelaksanaan pembangunan yang terlambat, akan menyebabkan berkurangnya waktu untuk pelaksanaan, pengontrolan progres, dan finalisasinya. Akibatnya, program-program pembangunan yang dijalankan akan tergesa-gesa dan kurang terkontrol dengan baik Bisa dibayangkan bagaimana jadinya pembangunan, baik fisik maupun non fisik, yang dilaksanakan dalam keadaan tergesa-gesa. Banyak yang dilaksanakan asal jadi.

Kalau itu bersifat fisik, belum beberapa bulan dibangun, sudah rusak. Banyak juga yang tak tepat sasaran, sehingga apa yang sudah dibangun dengan dana tak sedikit menjadi terbengkala. Demikian juga yang bersifat non-fisik, seperti pelatihan-pelatihan, sistem kejar tayang di akhir tahun sungguh tak akan menghasilkan seperti sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan. Akibatnya, uang APBA/APBK harus dihabiskan untuk hal-hal yang sama setiap tahun.

Dana yang seharusnya dialokasikan sebanyak-banyaknya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat, menjadi kurang terpikirkan. Rakyat banyak cukup dengan suguhan berita-berita “angin surga” setiap tahun bahwa uang untuk Aceh puluhan triliun, sedangkan menikmati surga dunia sudah diwakilkan kepada wakil-wakilnya. Di samping memperoleh gaji dan berbagai tunjangan yang aduhai, baru-baru ini para wakil rakyat juga sudah menerima hasil perjuangan, berupa tunjangan kendaraan sekitar Rp 7 juta/bulan. Amboi nikmatnya wakil kami. Kenikmatan manakah yang diingkari?

Keterlambatan APBA
Terlambatnya pengesahan APBA kabarnya karena para wakil rakyat masih memperjuangkan kenikmatan lain agar dianggarkan sebagaimana kehendak mereka. Nikmat manakah yang masih diperjuangkan?

Hal ini bisa dipahami dari apa yang dikatakan oleh seorang anggota DPRA T Irwan Djohan. Wakil rakyat dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini terkesan termasuk orang yang pintar, blak-blakan, dan otokritis, sehingga berani membongkar ikhwal keterlambatan APBA. Katanya itu karena para wakil rakyat masih sibuk memperjuangkan dana aspirasi Rp 1,7 triliun, sehingga terabaikan yang lain (Serambi, 13/1/2018).

Walaupun kemudian dibantah oleh sesama wakil rakyat, Asrizal H Asnawi dari Partai Amanat Nasional (PAN), apa yang dikatakan oleh Irwan Djohan sungguh sangat jelas dan berarti dalam mengenal punca dari benang kusut APBA di mata kami rakyat biasa. Kami bisa menilai bahwa tak mungkin Irwan Djohan yang alumnus universitas terkenal ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya mengatakan hal-hal yang tidak ada. Beda jauh dengan ucapan wakil rakyat alumni Paket C, yang tidak jelas apa yang dikatakannya. Kami rakyat juga bisa menilai mana pernyataan yang sifatnya cuma permainan retorika atau hasil perasaan dan mengungkapnya secara transparan setelah melihat kenyataan.

Makanya ke depan, rakyat Aceh perlu belajar dari kenyataan. Calon-calon wakil rakyat yang dipilih harus berasal dari kalangan orang-orang pintar dan punya sensitivitas yang tinggi terhadap kebutuhan rakyat. Jangan mau dibodoh-bodohin lagi dengan “hikayat-hikayat ular” yang tak masuk nalar.

Kalau keterlambatan APBA ada kaitannya dengan keinginan pihak eksekutif untuk beli pesawat (blo kapai), sebaiknya memang itu alokasi yang bijak untuk dipikirkan kembali. Soalnya, kalau para pemimpin negeri sudah menggunakan pesawat untuk pergi ke daerah, sisi positifnya memang ada beruapa penghematan waktu. Namun sisi negatifnya juga tak sedikit.

Pertama, jalan-jalan yang susah dilalui oleh rakyat kebanyakan dan keadaan masyarakat di sekitarnya menjadi tak terperhatikan oleh pihak pemerintah. Akibatnya, tingkat kesadaran, sensitivitas, dan keperihatinan kalangan pemerintah terhadap keadaan jalan dan nasib rakyat akan kurang terakomodir dalam rancangan pembangunan.

Kedua, pembangunan yang terbengkalai atau terlambat yang seharusnya bisa dilihat langsung dalam perjalanan melalui darat, akan terabaikan bila pihak pemerintahan selalu mengandalkan pesawat dalam perjalanan ke daerah-daerah. Bila mengadakan perjalanan darat, akan terekam berlapis-lapis keadaan pembangunan dan potensi-potensinya untuk dikembangkan untuk memperoleh pendapatan asli daerah.

Apalagi selama ini, pendapatan asli daerah (PAD) jauh lebih kecil ketimbang apa yang dikonsumi setiap tahun. Hal ini menimbulkan kekuatiran, terutama bagi Aceh yang selama ini mendapat dana Otsus (Otonomi Khusus) dan tak lama lagi akan berakhir masanya. Bila berakhir, rakyat akan bertambah melarat, apalagi ketergantungan selama ini terhadap dana otsus sangat tinggi.