Empat Anggota DPRK Pidie dari Partai Aceh Gagal Dipecat

Dikabulnya gugatan empat anggota dewan itu melalui surat putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2017 PN-Sigli.

Empat Anggota DPRK Pidie dari Partai Aceh Gagal Dipecat
TRIBUN MANADO
Ilustrasi PAW 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pengadilan Negeri (PN) Sigli mengabulkan gugatan empat anggota DPRK Pidie dari Partai Aceh (PA), yang diusulkan partainya untuk Pergantian Antar Waktu (PAW).

Dikabulnya gugatan empat anggota dewan itu melalui surat putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2017 PN-Sigli. Dengan begitu, keempat DPRK Pidie gagal dilakukan PAW.

Untuk diketahui, keempat anggota dewan itu diusulkan PAW melalui surat yang diterbitkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)-PA Pidie dengan Nomor 003/DPW PA/Eks/IX/2017.

Baca: DPRK Pidie Gelar Sidang Hasil Kerja Pansus, Sebagian Peserta Sidang Asyik Main Smartphone

Surat itu dikeluarkan tanggal 19 September 2017, ditandatangani Ketua DPW PA Pidie, H Sarjani Abdullah dan Sekretaris, Anwar Husen SPdI MAP.

Empat anggota DPRK dari PA diusulkan PAW masing-masing Rosmini (dapil 3), Munahasyah (dapil 2), Iskandar MA (dapil 2) dan Abdullah atau Keuchik Lah (dapil 5).

"Gugatan kliennya dikabulkan PN Sigli berdasarkan fakta di persidangan. Hakim menyatakan penggugat sah menjadi anggota DPRK Pidie," kata Kuasa hukum empat anggota DPRK Pidie, Muharramsyah SH, kepada Serambinews.com, Kamis (1/3/2018).

Ia menambahkan, empat poin ditemukan majelis hakim di dalam persidangan.

Yakni, poin satu penggugat membuktikan sebagian gugatannya tentang tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca: Tak Terima di PAW, Zakaria Isa Gugat PNA

Sehingga mengeluarkan surat Nomor 02/DPW.PA-KP/In/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang permohonan usulan PAW.

Lanjutnya, poin dua bahwa tergugat terbukti melakukan PAW terhadap penggugat tanpa mempunyai unsur kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum. Hal itu berdasarkan pasal 388 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD .

Sementara poin ketiga, kata Muharramsyah, tergugat terbukti telah melanggar sejumlah ketentuan dan aturan normatif serta peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, usulan PAW diajukan tergugat tidak disertai lampiran surat keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incrach). (*)

Penulis: Muhammad Nazar
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help