Salam

RAPBA Mau Diapakan Lagi?

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengirim surat kepada DPRA yang memberi “warning” bahwa APBA 2018 akan dipergubkan

RAPBA Mau Diapakan Lagi?

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengirim surat kepada DPRA yang memberi “warning” bahwa APBA 2018 akan dipergubkan. Beberapa hari sebelum surat itu dikirim ke dewan, para pejabat eksekutif sudah lebih dulu meninggalkan rapat-rapat dengan dewan tentang pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang merupakan cikal bakal dokumen RAPBA 2018.

Menurut gubernur, sesuai isi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya berkaitan dengan penetapan APBD antara lain disebutkan, apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari kerja terhitung sejak disampaikan Rencana Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD oleh kepala daerah ke DPRD, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Peraturan kepala daerah yang dimaksud dalam UU itu adalah Pergub.

Berpedoman pada UU dimaksud, gubernur merasa sudah dapat mengambil sikap lain. Sebab, untuk menjalankan APBA, setidaknya ada dua dasar hukum. Pertama menggunakan Qanun dengan mekanisme biasa. Yang kedua, jika tak berhasil diqanunkan, maka pilihannya adalah peraturan gubernur.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin ternyata berbeda pandangan dengan gubernur. Pimpinan dewan ini malah melihat pihak eksekutif sudah sejak 23 Februari meninggalkan rapat-rapat pembahasan dokumen anggaran daerah itu. Karenanya, pada hari Senin (26/2), Pimpinan DPRA mengundang, Gubernur, Wagub, dan Ketua TAPA untuk rapat membahas kelanjutan pembahasan RAPBA 2018. Gubernur dan wagub tidak hadir.

Lalu, sehari kemudian DPRA menerima surat dari gubernur tentang pemberitahuan masa pembahasan sudah mencapai 60 hari. Padahal, menurut dewan, masa pembahasan 60 hari itu jatuh pada tanggal 1 Maret 2018, bukan pada 27 Februari 2018. Makanya, forum rapat DPRA menyepakati akan membalas surat gubernur pada 1 Maret 2018.

Dalam suasana seperti ini, eksekutif dan legislatif tidak berada dalam posisi yang disukai rakyat. Bagi gubernur, membuat pergub juga bukan persoalan yang gampang. Dan, ada kemungkinan perjalanan APBA yang dipergubkan itu akan lebih parah lagi.

Sebab, secara tersirat ada sinyal “marah” dari dewan. “Sikap DPRA sekarang, akan meningkatkan pengawasan karena penyusunan dan pembahasan anggaran tidak lagi melibatkan legislatif, melainkan sudah sepihak oleh eksekutif, sepenuhnya. Kalau sudah begitu kejadiannya, maka pengawasan penggunaan anggaran, program, kegiatan, dan lainnya di lapangannya harus diperketat,” kata Muharuddin.

Kita bersyukur jika memang dewan akan memperketat pengawasan. Sebab, selama ini dewan dianggap kurang serius berperan sebagai pengawas.

Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana nasib APBA 2018? Padahal, saat ini ada banyak pihak yang sudah ketar-ketir akibat terlambatnya pengesahan anggaran provinsi itu. Sejumlah bupati dan wali kota kegerahan karena ada hak-hak mereka yang tersandera di dalam APBA. Di dalam anggaran provinsi itu pun ada jatah mahasiswa dan siswa miskin, anak yatim, serta kaum dhuafa yang sebetulnya sudah harus disalurkan pada bulan Maret ini. Tapi?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved