Opini

APBA dan Elite yang Tuli

RASANYA sudah terlalu jenuh untuk mengulas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Hampir setiap hari

APBA dan Elite yang Tuli

Oleh Eka Januar

RASANYA sudah terlalu jenuh untuk mengulas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Hampir setiap hari di media massa baik cetak maupun elektronik masalah APBA selalu menjadi topik dikusi hangat. Banyak analis maupun pengamat mencoba memberikan pandangan maupun menawarkan solusi, supaya APBA dapat disahkan tepat waktu. Tidak sedikit pula masyarakat di warung kopi maupun media sosial meluapkan kekesalannya dengan berbagai sumpah serapah.

Namun yang menjadi ironi, sekuat apapun tekanan (pressure) yang dilancarkan oleh berbagai kalangan masyarakat Aceh, tidak pernah membuat elite politik di Aceh, baik itu legislatif maupun eksekutif merasa terusik dan malu, bahkan mereka terkesan masa bodoh dan cuek. Melihat fenomena ini, rasanya tidak terlalu kasar jika kita mengatakan kalau elite politik Aceh sudah tuli dan buta.

Drama awal tahun
Keterlambatan pengesahan APBA sudah menjadi drama awal tahun yang senantiasa diputar kembali di tahun berikutnya. Kita tidak pernah menyaksikan APBA disahkan tepat waktu, sebagaimana ketentuan yang ada. RAPBA 2018 ini, misalnya, seharusnya sudah dibahas dan disahkan pada Desember 2017, tarik ulur kepentingan dan politik transaksional antara legislatif dan eksekutif berakibat kepada terlambatnya pengesahan APBA. Padahal pembangunan Aceh sangat tergantung kepada APBA.

Lambatnya pengesahan APBA berefek kepada tersendatnya pertumbuhan ekonomi Aceh. Hal ini akan beimplikasi pada tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh semakin meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh 2017 jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 872 ribu jiwa (16,89%) dan jumlah pengangguran di Aceh mencapai 150 ribu jiwa. Melihat data ini, maka sangat terbuka peluang pengangguran dan kemiskinan akan semakin tinggi pada 2018 ini. Seharusnya Pemerintah Aceh, baik itu legislatif maupun eksekutif, harus lebih arif dan bijaksana dalam mengambil setiap tindakan politik yang menyangkut APBA.

Kata setia seakan-akan menjadi hal yang tabu dalam politik praktis. Padahal, legislatif dan eksekutif yang merupakan perwakilan serta representasi langsung dari rakyat, seharusnya mereka menjadikan rakyat sebagai raja, karena tanpa rakyat mereka tidak mungkin bisa duduk di lembaga dewan yang terhormat. Walaupun setelah dipilih mereka jarang masuk kantor, karena asik dinas luar atau sibuk dengan urusan pribadi, yang jika dikaji lebih mendalam tidak membawa manfaat sama sekali bagi rakyat.

Sehingga jangan heran di saat ada sidang membahas perkara tentang rakyat, jumlah anggota dewan yang hadir sangat sedikit, sehingga wajar kalau kita bertanya sebenarnya untuk apa mereka dipilih dan apa fungsi mereka? Melihat fenomena dan dinamika ini. maka sangatlah wajar kalau APBA 2018 terlambat disahkan, karena mereka pada dasarnya tidak pernah berpikir untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Masalah APBA 2018 tentunya bukan hanya masalah legislatif semata, namun di sini juga ada masalah dengan eksekutif juga. Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada awal-awalnya sangat menimbulkan rasa optimisme yang tinggi rakyat Aceh terhadap pasangan tersebut. Namun setelah beberapa bulan terpilih, rasanya rakyat tidak bisa berharap banyak pada pemerintahan tersebut, karena ditakuti akan menimbulkan luka dan kekecewaan lagi. Sama halnya seperti pada masa pemerintahan sebelumnya.

Gubernur Irwandi lebih memilih pergi keluar negeri dengan alasan mencari investor. Padahal, jika kita melihat kejadian yang ada, maka investor yang sudah ada saja lari dari Aceh, seperti halnya investasi terhadap pabrik semen di Laweung, Pidie. Sebenarnya Aceh memiliki daya tarik bagi investor, namun Aceh tidak nyaman bagi inverstor untuk melakukan investasi, karena ada segudang masalah di Aceh terutama masalah internal. Seharusnya sebelum Pemerintah Aceh mengundung para investor terlebih dulu menyelesaikan persoalan internal, sehingga Aceh menjadi daerah yang nyaman untuk melakukan investasi.

Mengundang investor
Kita tentunya masih ingat; bagaimana pada masa awal Aceh sewaktu pemerintahan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, kemudian pada masa pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, mereka mengundang banyak investor ke Aceh. Bahkan, mereka juga pergi keluar negeri untuk membangun kerja sama secara langsung, namun sampai sekarang ini kita bisa melihat; berapa banyak para investor yang melakukan investasi di Aceh? Bukannya kita pesimis, namun mendatangkan investor itu memerlukan persiapan dan pembenahan, baik itu secara internal maupun eksternal.

Pemerintah Aceh seharusnya tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa dikemudiankan, membangun Aceh memerlukan keseriusan serta tanggung jawab. Apabila para elite sibuk dengan urusan pribadi serta lebih mendahulukan kepentingan kelompok masing-masing, maka jangan pernah bermimpi Aceh akan bisa maju sebagaimana harapan kita semua. Dana otsus yang begitu banyak tidak akan pernah membawa manfaat bagi rakyat.

Tentunya kita berharap agar elite-elite di Aceh terbuka hatinya dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya dinilai oleh rakyat, namun juga akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah Swt di hari kiamat kelak. Gaji dan fasilitas yang mereka nikmati merupakan hasil pajak yang dipungut dari rakyat kecil. Maka sungguh zalim jika mereka mengenyampingkan kepentingan rakyat karena mendahulukan kepentingan mereka sendiri. Wallahu‘alam.

* Eka Januar, M.Soc.Sc., Dosen Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pengamat parlemen dan pemerintahan Aceh. Email: ekajanuar.1984@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved