Melupakan MoU Helsinki, Apa Tidak Salah Bung Benny K. Harman? 

Oleh: Risman Rachman*)

ACEH selalu hidup dengan narasi besar. Selama berabad-abad, narasi itu adalah perlawanan. 

Kisah Cut Nyak Dhien, Teuku Umar, dan ribuan syuhada yang tak tunduk pada Belanda membentuk imajinasi kolektif bahwa Aceh adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. 

Bahkan ketika Indonesia lahir, Aceh tampil sebagai “daerah modal,” menyumbangkan darah dan harta demi republik. 

Semua itu adalah narasi heroisme yang membuat Aceh tak pernah berhenti berpikir merdeka.

Namun Aceh juga pernah mencoba jalan damai. 

Pada tahun 2000, Pemerintah RI dan GAM pernah mencoba jalan damai yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC). 

Ini adalah kesepakatan awal antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menghentikan kekerasan, membuka ruang bantuan kemanusiaan, dan memulai dialog. 

Dokumen Humanitarian Pause (Jeda Kemanusiaan) ini ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Duta Besar Hassan Wirajuda) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (diwakili oleh Dr. Zaini Abdullah).

Penandatanganan berlangsung di Davos, Swiss pada 12 Mei 2000.*)

Upaya jeda kemanusiaan ini gagal, dan berakhir pada 15 Januari 2001 setelah berbagai insiden yang menelan korban jiwa di Aceh.

Berakhirnya jeda kemanusiaan ini menyebabkan kembalinya eskalasi konflik bersenjata di Aceh.

Meski gagal, kesepakatan HDC menjadi semacam “laboratorium” yang membuka jalan bagi keberhasilan Perjanjian Helsinki 2005, yang pada akhirnya mengakhiri konflik panjang di Aceh.

Ikrar Lamteh; Bukti Rakyat Aceh tak Hanya Tahu Cara Melawan 

Jauh sebelum "Jeda Kemanusiaan" dan "MoU Helsinki", Aceh juga pernah mencoba jalan damai.

Ikrar Lamteh pada tahun 1957 adalah yang paling terkenal di kalangan rakyat Aceh, sebagai upaya awal menghentikan konflik antara rakyat Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta.