Opini

Pembangunan Aceh, Saatnya Tekan ‘Gigi Satu’

PERKEMBANGAN terakhir yang memberi sinyal kuat APBA 2018 di-pergub-kan berimplikasi pada satu hal, bahwa Pemerintah Aceh

Pembangunan Aceh, Saatnya Tekan ‘Gigi Satu’
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Sejumlah mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar demo di depan Gedung DPRA, Selasa (20/2/2018). Mereka mendesak agar APBA 2018 segera disahkan. 

Oleh Miswar Fuady dan Bulman Satar

PERKEMBANGAN terakhir yang memberi sinyal kuat APBA 2018 di-pergub-kan berimplikasi pada satu hal, bahwa Pemerintah Aceh perlu segera mengambil ancang-ancang menggenjot pelaksanaan pembangunan Aceh untuk satu tahun ke depan. Langkah percepatan ini penting bukan hanya karena alasan keterlambatan tiga bulan --jika mau dihitung sampai Januari sebagai dasar hitungan tahun anggaran berjalan-- pengesahan APBA 2018, dan membuat Aceh tertinggal dibanding daerah-daerah lain, tetapi juga menjadi sangat urgen mengingat beban dan target besar lima belas program unggulan pemerintah Irwandi-Nova dalam masa implementasi lima tahun ke depan, yang di sisi lain juga tak kalah krusial adalah momentum sangat menentukan terkait sejauh mana Pemerintah Aceh mampu memaksimalkan kemanfaatan dana otsus pada masa alokasi puncaknya, untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Aceh.

Artinya, Aceh kini sedang berlomba dengan waktu. Setiap detik waktu dan sen anggaran adalah sangat berharga, sehingga harus dipastikan tidak ada satu pun yang terbuang dengan sia-sia. Gerak pembangunan Aceh saat ini bukan lagi seperti lari jarak jauh, marathon, tapi adalah lari seratus meter, jadi harus sprint. Ibarat seorang pengendara yang melintas di tanjakan, ini adalah saatnya “tekan gigi satu” bagi Pemerintah Aceh, dengan kekuatan penuh memacu laju pembangunan beserta segala manfaat maksimalnya yang memang telah ditunggu-tunggu dengan penuh harap oleh kawula nanggroe ini.

Anomali pembangunan
Satu hal penting yang harus kita sadari adalah Aceh sebenarnya sedang mengalami apa yang disebut dengan anomali pembangunan. Ini bisa dilihat dari dua sisi paradoks dan kontradiktif antara besarnya anggaran dan minimnya capaian multisektor pembangunan di Aceh. Akibatnya hampir di semua indikator, angka-angka kita masih negatif, rendah, dan tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Gambaran riilnya, sejak 2010 sampai sekarang, rata-rata realisasi fisik dan keuangan pembangunan Aceh, itu di atas angka 90% dan menjadi kampiun secara nasional. Namun anehnya pada indikator capaian pembangunan lainya seperti indikator ekonomi makro (pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan); Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Angka Kematian Ibu (AKI); Angka Kematian Bayi (AKB); Angka Melek Huruf (AMH); Angka Partisipasi Sekolah (APS); Angka Kelulusan, Kompetensi Guru dan Siswa; Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA); sebagai indikasi sehat-tidak sehatnya iklim investasi di Aceh, dll; meski beberapa di antaranya harus diakui ada yang menunjukkan grafik membaik. Namun seringkali tidak konsisten, sehingga angka-angka Aceh pun secara umum masih jauh dari harapan bahkan beberapa masuk dalam kelompok peringkat terbawah nasional.

Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa Aceh baru sebatas hebat dalam hal visi dan menajemen proyek: output, tapi masih sangat lemah dan melempem dalam hal visi dan manejemen program: outcome dan impact. Atau dengan bahasa lain, Aceh baru sebatas hebat dalam menghabiskan uang, tapi sangat lemah dalam memastikan uang itu bermanfaat. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa output bisa menjadi tidak sinambung dengan outcome dan impact, dalam manajemen pembangunan di Aceh?

Merujuk pada ilmu manejemen, kita mengenal ada empat tahapan atau tingkatan standar manejemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Keempat tahapan ini adalah sebuah siklus yang bergerak dan berputar seperti roda. Nah, bicara output (keluaran), prakondisinya ada di tahapan pelaksanaan dan monitoring. Sedangkan outcome (hasil) dan impact (dampak) prakondisinya ada di tahapan perencanaan dan evaluasi. Pembangunan yang berkualitas adalah garansi bagi outcome dan impact positif. Sementara pembangunan berkualitas itu sendiri lahir dari perencanaan yang berkualitas, dan menjadi semakin berkualitas setelah terus menerus dikoreksi, diperbaiki, dan disempurnakan melalui tahapan evaluasi.

Kembali ke pertanyaan mengapa output bisa tidak sinambung dengan outcome dan impact, maka jawabannya adalah akibat diskontinuitas antara keempat tahapan manajemen ini. Bagus dan positif pada tingkat pelaksanaan dan monitoring, namun buruk dan negatif di level perencanaan dan evaluasi. Kedua pasang tahapan ini bergerak secara ekstrem, sunsang ke arah yang saling berlawanan. Inilah yang terjadi selama ini dalam manajemen pembangunan di Aceh.

Lalu pertanyaan selanjutnya mengapa tahapan-tahapan ini bisa timpang? Sebagaimana kita ketahui bahwa ada satu unit kerja khusus yang melekat dalam sistem birokrasi Pemerintahan Aceh, dan uniknya tidak ada di daerah lain: Unit Pengendalian dan Percepatan Kegiatan (P2K)-APBA. Unit kerja ini dibentuk pada 2010 pada periode pertama kepemimpinan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh 2007-2012, dengan mandat mengentaskan persoalan klasik pembangunan Aceh: SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), yang angkanya gede-gede banget. Lingkup kerja unit ini adalah menfasilitasi percepatan pelaksanaan program kegiatan APBA dibawah eksekusi SKPA-SKPA. Peran dan fungsi fasilitasinya berada pada tahapan pelaksanaan dan monitoring, dengan concern hanya pada “percepatan” dan “penuntasan”. Ia tidak masuk dalam ranah perencanaan dan evaluasi dengan concern “kualitas”, di mana ini tetap menjadi tupoksi dan tanggung-jawab Bappeda Aceh dan SKPA-SKPA teknis lainnya.

Hasilnya, mulai 2010 hingga sekarang, realisasi pembangunan Aceh selalu mencapai angka maksimal rata-rata hingga di atas 90%. Performa apik SKPA-SKPA di level pelaksanaan dengan dukungan monitoring dan pengendalian super ketat dari unit P2K ini, sayangnya tidak diawali oleh perencanaan yang baik dan berkualitas, baik pada tingkat sektoral di SKPA-SKPA teknis sendiri, maupun pada skup yang lebih holistik dan terintegrasi di Bappeda Aceh. Secara umum beberapa kelemahannya antara lain adalah karena ketiadaksiapan lahan dan data dukung, duplikasi dan tumpang tindih program kegiatan, tidak berdasarkan kebutuhan tapi asumsi dan project oriented, tidak tepat sasaran, tidak terintegrasi, bergerak sendiri-sendiri, skema keberlanjutan yang tidak jelas, dsb. Karena kelemahan-kelemahan inilah makanya capaian pembangunan Aceh hanya hebat di level output, tapi lemah di level outcome dan impact. Inilah sesungguhnya “rahasia” di balik keganjilan pembangunan Aceh selama ini.

Mestinya kelemahan-kelemahan ini sudah terdeteksi sejak awal. Namun itu lagi persoalannya. Hasil evaluasi tidak pernah direspon karena semua orang alergi. Prinsip evaluasi itu adalah: Evaluation is not to please, but to warn you. Evaluasi adalah ajang untuk mengungkap kebenaran bukan mencari pembenaran. Hasilnya sering mengusik zona aman hingga alih-alih diterima sebagai mekanisme koreksi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan, evaluasi malah ditakuti sebagai momok pembuka “aib”, dan aib yang terbuka akan meruntuhkan kredibilitas dan citra kompetensi. Kredibilitas yang hancur dan fakta kelemahan akan membunuh peluang mempertahankan jabatan dan mendapat promosi. Makanya tidak semua orang siap. Alhasil pembangunan Aceh pun akhirnya hanya berkutat dalam siklus kegagalan dan kesia-siaan.

Perkuat perencanaan
Pemerintah Irwandi-Nova sangat concern dan memiliki komitmen kuat untuk membalikkan kondisi ini serta membawa Aceh ke arah yang lebih baik, lebih makmur dan sejahtera. Dari sisi program, ke 15 Program Unggulan ‘Aceh Hebat’ Irwandi-Nova tak lain adalah digagas untuk menjawab kebutuhan perubahan ini. Namun tentu saja keberhasilannya di level teknis sangat ditentukan oleh sejauh mana jajaran birokrasi Pemerintah Aceh sebagai pembantu gubernur mampu menerjemahkan maksud dan arah program-program unggulan ini, serta menyinkronkan dan menyeimbangkan antara target output, outcome, dan impact-nya sehingga bisa berada pada satu garis linear capaian pembangunan Aceh.

Oleh karena itu, momentum pelantikan kepala SKPA baru nanti, yang lahir dari rahim mekanisme fit and proper test, harus menjadi sumber energi sekaligus solusi dalam memastikan implementasi program-program pembangunan Aceh betul-betul berhasil guna, menjadikan Aceh lebih baik, maju dan sejahtera; dan ini harus diawali dari tahap perencanaan. Maka itu sejalan dengan misi Irwandi-Nova point 9: Revitalisasi fungsi perencanaan dengan prinsip evidence-based planning yang efektif, efisien, dan berkelanjutan; penguatan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan harus menjadi agenda utama.

Secara struktur kelembagaan maka penguatan fungsi dan peran sentral Bappeda sebagai mastermind, otak yang menentukan berhasil gagalnya pembangunan Aceh dalam hal ini tentu harus menjadi entri point, ultimate strategy yang harus terus didorong. Untuk itu siapapun terpilih sebagai kepala Bappeda nantinya, sudah harus menyiapkan peta jalan reformasi Bappeda. Bappeda sudah harus menyiapkan sebuah pendekatan kerja baru, yang efektif mengamputasi pola kesia-siaan yang selama ini terjadi sekaligus mentransformasi Aceh menjadi daerah dengan manajemen perencanaan pembangunan yang baik, terintegrasi, berkualitas, dan visioner. Jika Bappeda Aceh sudah cukup mumpuni, maka pada tahap selanjutnya tentu akan menjadi lebih mudah menyebarkan wabah ekselensi ini ke SKPA-SKPA lainnya. Apabila ini terwujud dan mengkristal menjadi sebuah kekuatan besar, Insya Allah, Aceh akan hebat.

* Miswar Fuady, Sekjen Partai Nanggroe Aceh (Email: miswarfuady@gmail.com) dan Bulman Satar, praktisi pembangunan (Email: bulman.satar03@gmail.com)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help