Opini

Bagaimana Memeratakan Pendidikan?

TULISAN teman saya, Dr. Murni S.Pd.I, M.Pd, dengan judul “Pendidikan Belum Merata” (Serambi, 02/04/2018) menarik untuk

Bagaimana Memeratakan Pendidikan?
IST
Jajaran muspida plus Simeulue meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 

Oleh Johansyah

TULISAN teman saya, Dr. Murni S.Pd.I, M.Pd, dengan judul “Pendidikan Belum Merata” (Serambi, 02/04/2018) menarik untuk didiskusikan, mengingat persoalan pemerataan pendidikan adalah masalah klasik yang senantiasa menjadi perhatian semua pihak, tapi tidak pernah tertangani secara maksimal. Inti dari tulisan tersebut yang saya pahami adalah perbedaan yang sangat signifikan antara pendidikan di wilayah kota dengan wilayah terpencil yang seharusnya tidak terjadi dan peran strategis guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Jika dalam tulisannya ditegaskan bahwa pendidikan belum merata, maka dalam tulisan ini saya ingin fokus pada pertanyaan; bagaimana memeratakan pendidikan? Ada delapan standar pendidikan sebenarnya menjadi utang pemerintah yang wajib ditunaikan secara merata di seluruh Indonesia, yaitu; standar kompetensi lulusan; standar isi; standar proses; standar pendidikan dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan pendidikan; dan standar penilaian pendidikan.

Kedelapan standar tersebut ada beragam persoalan. Namun dalam kesempatan ini saya tertarik menyoroti satu standar saja, yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan, sebagai masalah yang paling serius dalam pemerataan pendidikan, yakni guru. Untuk wilayah terpencil bisa dikatakan utopia membincangkan kualitas guru, karena dari kuantitas saja guru di wilayah terpencil selalu kurang. Sedikit sekali guru yang mau secara sukarela ditempatkan di sana untuk menunaikan tugas pengabdian karena berbagai alasan; jauh dari tempat tinggal, keluarga, bosan, dan alasan tidak nyaman. Ikrar rela ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia pada saat pengangkatan awal mereka sebagai guru pegawai negeri sipil (PNS) hanya sebatas pengakuan simbolis. Kenyataannya, banyak guru PNS terpencil yang baru bertugas satu atau dua tahun, lalu mengajukan pindah tugas ke wilayah perkotaan dengan ragam alasan. Mereka memanfaatkan jaringan yang ada di eksekutif maupun legislatif. Akibatnya, guru menumpuk di wilayah perkotaan, sementara di wilayah pelosok terus mengalami kekurangan.

Saya menangkap niat baik pemerintah secara tersirat dalam program sertifikasi yang salah satunya dimaksudkan untuk pemerataan guru. Jam mengajar wajib 24 jam, mau tidak mau membuat guru yang tidak cukup jam mengajar di tempat tugas pokoknya harus mencari jam tambahan ke sekolah lain, dan itu ada di sekolah-sekolah terpencil yang memang kekurangan guru. Dengan adanya kebijakan sertifikasi ini secara tidak langsung persoalan minimnya guru diharapkan dapat teratasi.

Lagi-lagi kita harus mengelus dada. Memang benar bahwa guru yang tidak cukup jam mengajar, lalu mencari jam tambahan ke sekolah terpencil untuk memenuhi jam wajib sertifikasi. Namun sungguh disayangkan, ternyata banyak guru yang mengakal-akali dengan ragam cara. Minsalnya mencari guru honorer sebagai penggantinya di sana. Beberapa persen dari jatah sertifikasi diberikan kepada guru penggantinya. Ada juga guru yang membuat semacam kesepakatan tersirat dengan pihak sekolah di sana, di mana dia hanya memenuhi pernyaratan administrasi dan sama sekali tidak mengajar. Agar aman, sebagian uang sertifikasi diberikan kepada pihak sekolah.

Intinya, sertifikasi sebagai upaya pemerataan guru belum efektif dan sama sekali belum menjadi solusi cerdas bagi persoalan kekurangan guru di daerah terpencil. Malah yang terjadi adalah sekolah terpencil hanya dimanfaatkan untuk memenuhi jumlah jam mengajar secara administratif-kuantitatif. Motivasi mengabdinya rendah, mengajarnya terpaksa, abai terhadap persoalan sesungguhnya yang dialami peserta didik, dan mengajar bukan karena panggilan jiwa.

Tawaran alternatif
Berdasakan fakta pendidikan di wilayah terpencil di atas, kiranya perlu dipikirkan alternatif lain untuk mengatasi persoalan pendidikan di wilayah terpencil. Intinya pemerintah tidak hanya menuntut bahwa semua guru harus rela ditugaskan di mana pun. Itu memang benar, tapi sejauh mana selama ini pemerintah menjamin tingkat kenyamanan guru dalam menjalankan tugasnya di daerah terpencil? Perlu dirumuskan langkah baru yang intinya tidak mengurangi semangat guru untuk mau mengabdi di daerah terpencil. Pertama, hal yang patut dipikirkan serius dan direalisasikan oleh pemerintah adalah perbaikan dan peningkatan kualitas jalur transportasi. Secara umum akses jalan ke wilayah terpencil sangat memprihatinkan. Masih banyak jalan yang belum diaspal, bahkan sebagiannya hanya mampu dilewati kendaraan roda dua. Mengapa jalur tranportasi penting ditangani serius? Karena inilah alasan utama sebagian besar guru yang bertugas ke wilayah terpencil. Mereka mengeluh karena buruknya kondisi jalur transportasi, jarak tempuh yang cukup menguras waktu dan tenaga sehingga mereka tidak merasa nyaman. Tentu, kalau jalur transportasi ditangani serius oleh pemerintah, dampak positifnya bukan hanya dirasakan oleh guru, tapi mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di sana.

Kedua, sama dimaklumi bahwa selama ini guru yang ditempatkan di wilayah terpencil rata-rata cepat merasa bosan. Faktor utamanya adalah karena mereka terlalu lama bertugas di sana, dan berpisah dari keluarganya. Boleh jadi kalau penugasan dibatasi hanya satu semester atau paling lama satu tahun, misalnya, mereka mungkin akan betah dalam tugasnya. Untuk memudahkan urusan administrasi, dan agar tidak hanya melulu mengurusi SK mutasi, maka Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota cukup menerbitkan Nota Dinas dengan tidak mengubah SK tempat tugasnya. Dengan penugasan seperti ini, bisa jadi banyak guru yang rela ditugaskan di wilayah terpencil.

Ketiga, untuk membangkitkan gairah pegabdian di daerah terpencil, pemerintah perlu memberikan tunjangan khusus lebih bagi guru. Memang dalam PP No.41 Tahun 2009, Bab III tentang Tunjangan Khusus, Pasal 11, dikatakan bahwa tunjangan khusus bagi dosen dan pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tunjangan khusus lebih yang saya maksudkan adalah lebih dari perhitungan tunjangan satu kali lipat dari gaji pokok, tetapi juga mempertimbangkan kondisi wilayah tempat tugas guru. Guru dengan jarak lebih jauh diberikan tunjangan tambahan oleh pemerintah daerah.

Keempat, ketika ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi guru, jika memungkinkan khusus untuk guru daerah terpencil cari saja dan prioritaskan calon guru yang memang berasal dari daerah tersebut. Dari pada seleksi dengan sistem online yang berlaku secara Nasional saat ini, guru yang lulus misalnya dari provinsi dan kabupaten lain, maka dalam waktu dekat pasti akan mengajukan pindah tugas setelah mendapatkan SK seratus persen dengan berbagai upaya. Kalau guru yang bertugas di sana adalah putra setempat, kemungkinan untuk mengajukan pindah tugas sangat tipis. Inilah beberapa tawaran sebagai alternatif dalam upaya mencapai pemerataan pendidikan. Wallahu a’lam.

* Johansyah, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Washliyah Aceh Tengah, dan anggota Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A). E-mail: johan.arka@yahoo.co.id

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved