DEA dan Arah Baru Pembangunan Ekonomi Aceh

Oleh: Teuku Surya Darma

Keberadaan Dewan Ekonomi Aceh (DEA) merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh dalam menata kembali arah kebijakan ekonomi yang lebih berbasis pengetahuan, kolaboratif lintas sektor, dan responsif terhadap dinamika global.

DEA dibentuk dengan harapan, bukan sekadar sebagai lembaga konsultatif, tetapi sebagai think tank yang mampu menghadirkan rekomendasi kebijakan ekonomi yang tajam, objektif, dan aplikatif untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Aceh.

Dalam konteks Aceh sebagai daerah otonomi khusus, DEA memegang peran penting sebagai jembatan antara potensi daerah dan arah pembangunan nasional. Otonomi khusus memberi ruang besar bagi Aceh untuk menafsirkan pembangunan melalui nilai-nilai syariat Islam, termasuk dalam ekonomi.

Maka, keberadaan DEA harus dipahami bukan hanya dalam konteks ekonomi modern, tetapi juga dalam kerangka maqashid syariah menjaga kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan.

DEA telah menetapkan sejumlah fungsi penting dengan melakukan analisis berbasis data terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran, memberi rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi, menentukan sektor unggulan, hingga mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital.

Baca juga: DEA Langsung Bergerak Usai Dilantik, Tinjau Kesiapan Pelabuhan Kruenggeukueh Lhokseumawe

Fungsi-fungsi ini sejatinya menggambarkan wajah baru ekonomi Aceh yang hendak keluar dari pola lama: konsumtif, seremonial, dan tidak berbasis data.

Namun, titik kritis dari keberadaan DEA terletak pada bagaimana rekomendasi yang dihasilkan benar-benar diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh.

Tanpa keberanian eksekutif dan dukungan legislatif untuk menjadikan hasil analisis DEA sebagai acuan utama kebijakan, lembaga ini berisiko terjebak menjadi wadah seremonial semata indah dalam gagasan, tetapi lemah dalam tindakan.

Salah satu isu penting yang semestinya menjadi fokus DEA adalah membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis sektor unggulan daerah. Aceh memiliki kekayaan alam luar biasa: perkebunan, perikanan, pertanian, dan energi.

Namun, selama ini kekayaan tersebut belum dikelola secara produktif untuk membuka lapangan kerja berkelanjutan. DEA dapat mendorong pendekatan berbasis rantai nilai (value chain approach), di mana setiap sektor tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi ditingkatkan ke tahap pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal.

Di sisi lain, ada gagasan penting yang sering terlupakan: pencetakan wirausaha baru. Dalam teori pembangunan ekonomi modern, suatu negara atau daerah dikatakan maju jika memiliki minimal 10 persen penduduk yang berwirausaha.

Indonesia baru mencapai angka di bawah 4 % , dan Aceh kemungkinan lebih rendah dari itu. Tanpa kehadiran pengusaha lokal yang kuat dan berdaya saing, arah pembangunan ekonomi hanya akan bergantung pada investasi luar, yang sering kali tidak memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks syariat Islam, upaya melahirkan pengusaha baru bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga ibadah sosial. Rasulullah SAW menempatkan perdagangan dan usaha sebagai bagian dari amal saleh yang bernilai ganda, yaitu menyejahterakan diri dan memberi manfaat kepada umat. Dengan demikian, ketika DEA mendorong tumbuhnya wirausaha berbasis nilai Islam jujur, amanah, dan produktif — sesungguhnya DEA sedang menunaikan misi keislaman Aceh dalam bidang ekonomi.

Rekomendasi konkret bagi Pemerintah Aceh adalah menjadikan hasil kajian DEA sebagai dokumen strategis resmi daerah, yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMA).

Baca juga: Diaspal dengan Anggaran Rp 7,9 Miliar, Jalan Kuta Binjei-Alue Ie Mirah, Aceh Timur Bertabur Lubang