Panwaslu Abdya Imbau Parpol tak Curi Start Kampanye, Termasuk di Media Sosial

"Parpol hanya boleh melakukan kegiatan sosialisasi secara internal, apalagi memang belum saatnya untuk melakukan kampanye,"

Panwaslu Abdya Imbau Parpol tak Curi Start Kampanye, Termasuk di Media Sosial
ist
Rismanidar SPdI MA, Anggota Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Abdya.

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Partai Politik (Parpol) baik lokal maupun nasional tidak mencuri start kampanye pada masa jeda.

"Parpol hanya boleh melakukan kegiatan sosialisasi secara internal, apalagi memang belum saatnya untuk melakukan kampanye," kata komisioner Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Abdya, Rismanidar SPdI MA kepada Serambinews.com melalui rilisnya, Sabtu (28/4/2018).

Menurutnya, Parpol bisa melakukan kampanye setelah melewati waktu jeda atau terhitung setelah pengambilan nomor urut hingga 23 September 2018 mendatang.

"Kita minta, parpol tidak mencuri start," tegasnya.

Baca: Panwaslu Aceh Singkil Larang Parpol Kampanye di Luar Jadwal, Pelanggar Terancam Dipidana

Karena, katanya, pelarangan kampanye telah diatur dalam Undang-Undang No7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan juga tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019.

"Meski pun partai politik selaku peserta pemilu 2019, telah ditetapkan dan nomor urut partai politik tersebut pun sudah diambil, kampanye belum boleh dilakukan," sebutnya.

Dia tambahkan, sesuai dengan peraturan KPU tersebut, kampanye untuk Pemilu 2019, dilakukan tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap atai DCT.

Penetapan DCT dijadwalkan pada 20 September mendatang.

"Sebenarnya seluruh kategori kampanye maka akan dilarang, termasuk berkampanye dengan metode menggunakan media sosial seperti di facebook, whatshap, Instagram dan media social lainnya," sebutnya.

Baca: Bawaslu Lantik Anggota Panwaslu Aceh, Ini Orangnya

Dia sebutkan, metodenya adalah melalui pemasangan bendera dan nomor urut partai, serta pertemuan terbatas yang bersifat internal yang harus dilaporkan ke KIP dan Panwaslu, sedangkan sosialisasi yang dilarang yakni memasang foto bakal caleg dalam bentuk baliho, spanduk, atau gambar lain.

"Gambar-gambar yang dilarang adalah gambar bakal caleg, dengan nomor urut parpol beserta lambang parpol pendukungnya dan disertai informasi daerah pemilihan (dapil)," pungkasnya.

Meski begitu, mantan Aktivis perempuan ini menyebutkan Parpol tetap memiliki kesempatan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye baik media massa maupun media lainnya. (*)

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved