Pemilu 2019

Panwaslu Banda Aceh Turunkan Paksa Baliho, Mulai Gambar Capres Hingga Caleg

Beberapa baliho terpaksa dibongkar dengan menggunakan mobil crane milik Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Panwaslu Banda Aceh Turunkan Paksa Baliho, Mulai Gambar Capres Hingga Caleg
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL BIN ZAIRI
Petugas menurunkan baliho calon peserta pemilu yang terpasang di salah satu sudut jalan Kota Banda Aceh, Senin (30/4/2018). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisioner Panwaslu Banda Aceh bersama anggota Panwaslu kecamatan, anggota Satpol PP, serta pihak Polresta, menertibkan berbagai baliho dan spanduk milik partai politik atau relawan yang bernuansa kampanye.

Penertiban dilakukan pada, Senin (30/4/2018), dengan cara menurunkan paksa baliho dan spanduk yang terpasang di beberapa titik di dalam Kota Banda Aceh.

Baliho dan spanduk itu mulai yang bergambar calon presiden (capres) hingga calon legislatif (caleg) yang akan mengikuti Pilpres dan Pemilu 2019.

(Baca: Panwaslu Abdya Imbau Parpol tak Curi Start Kampanye, Termasuk di Media Sosial)

(Baca: Anggota DPRA Minta Gubernur Aceh Satukan Dua KNPI)

Komisioner Panwaslu Banda Aceh, Tgk Yusuf Qardhawi mengatakan ada beberapa titik yang menjadi target pihaknya.

Bahkan, beberapa baliho terpaksa dibongkar dengan menggunakan mobil crane milik Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

"Baliho dan spanduk yang kita bongkar seperti yang terpasang di depan makam Pahlawan Kampung Ateuk, depan SD Peuniti, Taman Kantor PSSI Aceh, Simpang Lima, samping Hotel Medan Peunayong, dan depan kantor Bank Mandiri Jalan Pocut Baren Kuta Alam," sebutnya.

(Baca: Irwandi Yusuf Terima Dubes Qatar, Tawarkan Investasi di Pelabuhan Sabang)

(Baca: Grand Syeikh Alazhar Undang Sejumlah Ulama Aceh untuk Hadiri Silaturahmi di Solo)

Dia menjelaskan bahwa setiap bakal calon peserta Pemilu dan Pilpres dilarang melakukan kampanye apapun di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan KPU.

Hal itu diatur dalam Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Isi Pasal 492 disebutkan 'setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.' (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help