KNPI Abdya Bedah Kasus Polemik Perpanjangan HGU PT CA, Ini Pihak yang Hadir

Laporan Rahmat Saputra l Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - KNPI Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar bedah kasus tentang polemik Izin Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi (PT CA) di AW Kopi Blangpidie, Selasa (1/5/2018) malam.

Dalam acara bedah kasus itu, menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, Walhi Aceh, M Nur, Forum LSM, HaKA, LBH dan JKMA, dan Taf Haikal.

Selain itu, juga hadir Wakil Bupati Abdya Muslizar MT, Kadis Perkim dan LH Abdya Firmansyah ST, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Azhar ST, para anggota DPRK dan juga anggota Pansus PT CA.

Baca: Kadis Sebut PT CA Abdya Menanam Kelapa Sawit di Atas Lahan Tanpa Izin Lingkungan

Hadir mantan anggota DPRK Abdya, Afdhal Jihad, Kapolsek Babahrot, sejumlah keuchik dan mukim di sekitar lokasi PT CA.

Ketua KNPI Abdya, Afzal SH mengatakan, tujuan diadakan acara bedah kasus itu agar polemik perpanjangan izin HGU PT CA bisa disikapi objektif sesuai aturan yang ada.

"Dengan kita menghadirkan sejumlah tokoh dan orang yang paham masalah ini. Sehingga, kita bisa mendapat banyak data, dari zaman ke zaman, tentang PT CA sejak 30 tahun beroperasi di Abdya," kata Ketua KNPI Abdya, Afzal.

Baca: Gubernur: Batalkan Rekomendasi HGU PT CA

Afzal berharap dengan banyaknya dokumen dan data yang didapat, sehingga persoalan itu bisa ditindak sesuai aturan dan harapan masyarakat banyak.

Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT mengapresiasi langkah KNPI Abdya yang membuat acara bedah kasus tersebut.

Menurutnya, keberadaan PT CA selama 30 tahun, tidak berdampak baik pada masyarakat.

Baca: Lautan Manusia Lantunkan Salawat Badar Saat Ustadz Somad Ditandu Menuju Dayah di Abdya

"Ini langkah yang tepat. Saat ini kita sudah memiliki empat kekuatan besar yaitu, pemerintah, dewan, rakyat dan LSM. Jika, kita gagal, setidaknya kita sudah berjuang," ujar Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT.

Meski begitu, kata Muslizar, langkah yang dilakukan oleh pemkab Abdya, pemerintah Aceh dan DPRK dinilai aneh oleh pemerintah pusat. Karena, beberapa daerah, yang datang ke pusat, hadir untuk membela kepentingan perusahaan.

"Kalau kami tidak, malah mendukung rakyat. Kamoe han, peu peunoh 'Eumpang Breuh' kamoe, tapi kamoe ingin rakyat kamoe sejahtera. (Kami tidak mau, memenuhi 'karung beras' kami, tapi kami ingin rakyat kami sejahtera)," kata Muslizar MT yang disambut gelak tawa para peserta yang hadir.(*)