Salam

Pendataan Akun Mahasiswa Jangan Malah Menyuburkan Akun Palsu

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, meminta para rektor untuk mendata akun media sosial mahasiswa

Pendataan Akun Mahasiswa Jangan Malah Menyuburkan Akun Palsu
google/net
Media Sosial 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, meminta para rektor untuk mendata akun media sosial mahasiswa yang ada di perguruan tinggi seluruh Indonesia. “Iya semuanya (nomor telepon seluler dan media sosial) akan didata. Nanti pada penerimaan mahasiswa baru, saya minta rektor untuk mencatat semua nomor ponsel dan akun media sosial mahasiswa baru,” ujar Menteri Nasir di Jakarta, melalui harian ini edisi kemarin.

Pendataan itu didalihkan untuk memantau jejak digital mahasiswa, dan gawe pantau itu dilakukan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan juga Badan Intelejen Negara (BIN).

Secara terbuka Mohammad Nasir menyatakan bahwa pendataan sekaligus pemantauan akun tersebut terkait dengan radikalisme. Katanya, jika ada yang terpapar paham radikal, maka akan segera disadarkan untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Radikal dalam bahasa Indonesia berarti amat keras menuntut perubahan. Sementara itu, “radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara drastis dan kekerasan”. Dalam perkembangannya, menurut penulis, bahwa radikalisme kemudian diartikan juga sebagai faham yang menginginkan perubahan besar.

Menurut Horace M Kallen, radikalisme ditandai oleh tiga kecenderungan umum. Yaitu, respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan untuk mengganti tatanan lain. Karena mereka yakin akan kebenaran program yang mereka bawa.

Jikapun dikaitkan dengan agama--sesuai pendapat Horace--radikalisme juga berpotensi muncul dari semua pemeluk agama atau keyakinan di negeri ini atau bahkan di dunia.

Lantas bagaimana dengan pendataan akun para mahasiswa? Hal itu akan tarasa sah sah saja, karena itu bagian dari pengawasan universitas terhadap semua civitas akademikanya. Namun perlu diingat, akun medsos, bukanlah nomor handphone yang bisa dibatasi jumlahnya, sesuai nomor kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK).

Namun, akun medsos adalah unpredictable dan unlimited tentunya. Setiap orang bisa saja tidak hanya memiliki satu atau dua akun, akan tetapi sampai berpuluhy atau bahkan ratusan akun. Kalau begini siapa yang mampu membuat daftarnya. Selain itu bagaimana menditek kejujuran seseorang, dalam mendaftarkan akunnya.

Pendataan akun itu jangan jangan malah makin menyuburkan trend akun palsu, karena bisa jadi akibat kejengkelan kepada kebijakan yang dinilai ‘berlebihan’. Termasuk ketidaksenangan kaum mahasiswa serta civitas akademika secara menyeluruh, tentang potensi munculnya stigma, seakan-akan kampus sudah terpapar atau bahkan menjadi lahan subur untuk munculnya paham radikal.

Kita setuju saja, jika pendataan itu dilakukan. Karena itu juga bagian dari mendisiplinkan seluruh civitas akademika untuk terjun dan aktif di dunia digital. Hanya saja, sejak ‘pagi hari’ jangan dikaitkan pendataan itu dengan hal hal yang di luar kontekstual kampus, seperti radikalisme misalnya.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help