Tak Ada Perempuan di KIP, Aktivis Ancam Gugat DPRK, Arabiyani: Kita Akan Kejar Hingga ke PTUN

"Kita ingin norma hukum itu yang jangan dilanggar DPRK. Untuk apa ada aturan 30% jika aturan yang ada saja dilanggar,"

Tak Ada Perempuan di KIP, Aktivis Ancam Gugat DPRK, Arabiyani: Kita Akan Kejar Hingga ke PTUN
DOK SERAMBINEWS.COM
Logo KIP 

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kalangan aktivis perempuan menegaskan keseriusannya dalam mengadvokasi keterwakilan perempuan di Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupatan/kota.

Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah menggugat DPRK ke PTUN.

"Kita serius dan solid dalam mengadvokasi masalah ini. Kita akan kejar hingga ke PTUN," pungkas Presidium Forhati, Arabiyani kepada Serambinews.com, Minggu (10/6/2018).

Baca: Aktivis Perempuan Aceh Sorot Rekrutmen KIP Kabupaten/Kota

Gugatan itu dilayangkan apabila DPRK tidak memperhatikan keterwakilan perempuan yang sudah diatur oleh undang-undang.

Arabiyani mengatakan, di dalam UU No 7 Tahun 2017, pasal 10 ayat 7, disebutkan bahwa komposisi anggota KPU, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota harus memperhatian keterwakilan perempuan sebesar 30 persen.

Hal yang sama juga diatur di dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2016.

Baca: Dua Komisioner KIP Subulussalam Dilaporkan ke DKPP, Warga Temukan Adanya Pelanggaran

Dimana pada pasal 5 ayat 4 disebutkan, keanggotaan KIP Aceh dan Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan peremuan paling sedikit 30 persen.

"Norma hukumnya 'memperhatikan'. Di bagian penjelasan qanun ditulis, memperhatikan keterwakilan perempuan 30% apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan," ujar Arabiyani

Artinya, lanjut Arabiyani, jika sudah memenuhi syarat, itu sudah wajib.

Baca: Pansel KIP Aceh dan DPRA Digugat ke PN

Dikatakan memenuhi syarat jika sudah lolos semua tahapan tes di panitia seleksi.

"Kita ingin norma hukum itu yang jangan dilanggar DPRK. Untuk apa ada aturan 30% jika aturan yang ada saja dilanggar," pungkasnya.

Selain menggugat DPRK ke PTUN, Forhati juga akan mengajak perempuan dan masyarakat agar tidak memilih calon legislatif (caleg) dan partai yang tidak mementingkan keterwakilan di KIP.(*)

Penulis: Yocerizal
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help