OTT KPK di Aceh

Selain Dicekal KPK, Nizarli Juga Mangkir Panggilan Sidang

Ketua YARA, Safaruddin SH mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Nizarli pada persidangan itu.

Selain Dicekal KPK, Nizarli Juga Mangkir Panggilan Sidang
SERAMBINEWS.COM/M ANSHAR
Direktur YARA Safaruddin 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, Ir Nizarli MEng kembali mangkir dari panggilan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh untuk menghadiri sidang perdata, Rabu (11/7/2018).

Sidang ke dua dengan nomor 39/Pdt.G/2018/PN Bna digugat oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang memprotes sikap Gubernur Aceh karena melantik Nizarli sebagai Kepala ULP.

Ketua YARA, Safaruddin SH mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Nizarli pada persidangan itu.

Padahal, Nizarli merupakan objek gugatan karena proses pengangkatannya dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Kami menyayangkan sikap tidak kooperatif Nizarli,” katanya kepada Serambinews.com, Rabu (11/7/2018).

Baca: KPK Cekal Steffy Burase, Nizarli, dan 2 Lainnya, 6 Bulan tak Boleh ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Sebelumnya, YARA menggugat Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dan Kepala ULP Pemerintah Aceh, Nizarli ke PN Banda Aceh, Rabu, 6 Juni lalu.

Pada persidangan pertama,  Rabu (4/7) dan kedua, kemarin, gugatan itu hanya dihadiri Penggugat dan Tergugat I yang diwakili kuasa hukumnya, Isfanuddin SH.

Sedangkan Tergugat II, Nizarli tidak hadir, sehingga sidang kembali ditunda.

“Karena sudah dua kali Tergugat II tidak hadir, maka hakim melalui panitera akan memanggil sekali lagi dengan patut Tergugat II. Jika nantinya pada sidang ke tiga tanggal 18 Juli 2018, Tergugat II juga tidak hadir maka sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II,” kata Safaruddin.

Safaruddin dalam gugatannya menyatakan bahwa Nizarli yang notabene dosen di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ketika dilantik sebagai Kepala ULP belum mengantongi izin dari atasannya yaitu Rektor Unsyiah.

Menurut Safar, izin tersebut merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi Nizarli sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Selain sedang digugat oleh YARA, disisi lain Nizarli saat ini juga dalam pencekalan ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 6 Juli lalu hingga enam bulan ke depan.

Nizarli dicekal bersama Rizal Aswandi (mantan Kadis PU Aceh), Fenny Steffy Burase (staf ahli even Aceh Meraton 2018/orang yang diisukan dekat dengan Irwandi), dan Teuku Fadhilatul Amri.

Mereka dicekal untuk kepentingan kasus dugaan penerimaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh Tahun Anggaran 2018 yang menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah, Ahmadi, Ajudan Gubernur Aceh Hendri Yuzal, dan seorang kontraktor, T Saiful Bahri. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help