Salam

Butuh Transparansi Anggaran agar Korupsi tak Terulang

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak enam hari lalu hingga kemarin setidaknya sudah menggeledah

Butuh Transparansi Anggaran agar Korupsi tak Terulang
DARI kiri, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal, dan T Syaiful Bahri bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/7). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap empat tersangka untuk melakukan pengembangan terkait kasus suap “fee” dari proyek pembangunan infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. 

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak enam hari lalu hingga kemarin setidaknya sudah menggeledah ruang kerja gubernur, pendopo, serta empat dinas di lingkungan pemerintah provinsi Aceh. Penggeledahan itu sebagai upaya mencari data-data terkait pengusutan kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Irwandi Yusuf , Bupati Bener Meriah Ahmadi, serta sejumlah orang lainnya sebagai tersangka.

Empat Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) yang sudah digeledah KPK adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Pemuda dan Olaharaga (Dispora), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Di Bener Meriah KPK juga masih terus melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.

Melihat perkembangan yang demikian, jika memang yang diusut terkait fee proyek serta serta pelaksanaan anggaran yang menyimpang, maka kita yakin masih banyak dinas lain yang akan menjadi sasaran penggeledahan. Bukan mustahil pula oknum-oknum pejabat di SKPA yang selama ini ikut “bermain api” akan terseret dalam kasus yang sedang disidik KPK itu. Ya, singklat kata, tersangka bisa bertambah lagi jumlahnya.

Setiap penggeledahan, yang terlihat wartawan dan masyarakat, tim KPK selalu membawa keluar berkoper-koper dokumen. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah secara tertulis menjelaskan, dari dokumen-dokumen dan catatan-catatan proyek yang didapatkan, semakin menguatkan konstruksi pembuktian kasus suap tersebut. KPK mengimbau agar pihak-pihak di lokasi penggeledahan dapat kooperatif dan membantu proses penyidikan ini. “Karena selain ini adalah proses hukum, pengungkapan kasus ini juga kami pandang penting bagi masyarakat Aceh. Terutama karena korupsi itu merugikan masyarakat,” katanya.

Setelah beberapa hari mengikuti perkembangan kasus yang sedang diusut KPK itu, publik semakin tahu bahwa sesungguhnya korupsi di Aceh demikian “kasar”. Betapa tidak, proyek sedang dilelang, tapi dana sudah cair. Dan, ada pihak yang sudah menerima fee. Undang-undang serta aturan-aturan teknis lainnya seperti tak bermakna.

Makanya, kita mempertanyakan apa arti pakta integritas yang kerap diteken dan diikrarkan para pejabat. Kemana semangat antrikorupsi yang mereka dengungkan saat uji kepatutan dan kelayakan menjadi pejabat?

Kembakli ke soal penggeledahan, untuk jangka pendek ini, KPK harus bekerja cepat agar tak banyak program pemerintah Aceh yang terganggu, terutama program atau proyek yang tidak terkait dengan kasus yang sedang diusut. Kemudiannya, perlu langkah-langkah pendekatan “struktural” agar korupsi anggaran daerah tak terus berulang. Antara lain, pembahasan anggaran harus lebih transparan dan melibatkan publik. Berikut, sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) serta sistem pengadaan barang dan jasa elektronik (e-procurement) harus dijalankan secara konsisten. Dengan transparansi anggaran, kalaupun korupsi tak otomatis sirna, ruang gerak para koruptor paling tidak akan terbatasi. Karena itulah, transparansi anggaran harus menjadi agenda dalam pengelolaan anggaran daerah oleh siapapun dan di tingkat manapun.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help